Realisasi penyaluran dana desa di 6 Provinsi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih sangat lambathttps://economy.okezone.com/read/2021/03/08/320/2374439/tak-cuma-blt-dana-desa-juga-masalah-di-rekeningidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/08/320/2374439/tak-cuma-blt-dana-desa-juga-masalah-di-rekeninghttps://economy.okezone.com/read/2021/03/08/320/2374439/tak-cuma-blt-dana-desa-juga-masalah-di-rekeningSenin 08 Maret 2021 18:31 WIBGiri HartomoUang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2021/03/08/320/2374439/tak-cuma-blt-dana-desa-juga-masalah-di-rekening-pA3DFYgfib.jpegJAKARTA - Realisasi penyaluran dana desa di 6 Provinsi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih sangat lambat. Di mana dari pagu dana desa Rp24,82 Triliun, baru terserap sekitar Rp3,16 triliun atau 12%. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan penyaluran dana desa sangat lambat. Pertama adalah terkait masalah administrasi yang ada di pemerintah Kabupaten dan Kota. Baca Juga: Dana Desa Bakal Dipakai untuk PPKM Mikro, Ini Alasannya  "Ada hal-hal yang kami sampaikan , tiga hari lalu kami mengirimkan tim untuk survey ke lapangan 3 Provinsi dan di 14 Kabupaten/Kota. Antara lain hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di pemerintahan kabupaten kota adalah kendala administrasi penyaluran dana desa," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Senin (8/3/2021). Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah terkait surat kuasa pemindahan dari rekening daerah ke rekening kas desa. Menurut Taufik, penerbitan Surat Keputusan (SK) ini begitu lambat sehingga berpengaruh kepada pencairan dana desa. Baca Juga: Pelaksanaan PPKM Skala Mikro, Doni Monardo: Ujung Tombaknya RT/RW  "Hal-hal misalnya mengenai surat kuasa pemindahan dari rekening daerah ke rekening kas desa. Penerbitan SK ini begitu terlambat sehingga penyaluran dana desa juga terlambat," jelasnya. Selain itu lanjut Taufik, Peraturan Bupati dan Walikota juga perlu menjadi perhatian terkait perluasan PPKM di 3 Provinsi ini. Sebab menurutnya, hal-hal yang bersifat memperlambat pencairan dana desa perlu segera dimitigasi."Begitu juga hal lain misalnya Peraturan Bupati dan Walikota. Ini harus menjadi perhatian kita semua apabila lagi misalnya kita perluasan di 3 Provinsi di yang lain," kata Taufik. Sebab menurutnya, penyaluran dana desa sangat penting untuk menjalankan program-program desa. Apalagi di tengah kebijakan PPKM Mikro seperti saat ini yang membutuhkan dana sesegera mungkin baik untuk membantu masyarakat maupun menjalankan program lainnya. "Hal-hal administrasi ini yang perlu kita mitigasi sehingga penyaluran dana desanya bisa lebih cepat kemudian bisa digunakan untuk program kegiatan kita di PPKM mikro ini. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan kemudian Kementerian Dalam negeri supaya lebih cepat menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.JAKARTA - Realisasi penyaluran dana desa di 6 Provinsi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih sangat lambat. Di mana dari pagu dana desa Rp24,82 Triliun, baru terserap sekitar Rp3,16 triliun atau 12%. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan penyaluran dana desa sangat lambat. Pertama adalah terkait masalah administrasi yang ada di pemerintah Kabupaten dan Kota. Baca Juga: Dana Desa Bakal Dipakai untuk PPKM Mikro, Ini Alasannya  "Ada hal-hal yang kami sampaikan , tiga hari lalu kami mengirimkan tim untuk survey ke lapangan 3 Provinsi dan di 14 Kabupaten/Kota. Antara lain hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di pemerintahan kabupaten kota adalah kendala administrasi penyaluran dana desa," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Senin (8/3/2021). Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah terkait surat kuasa pemindahan dari rekening daerah ke rekening kas desa. Menurut Taufik, penerbitan Surat Keputusan (SK) ini begitu lambat sehingga berpengaruh kepada pencairan dana desa. Baca Juga: Pelaksanaan PPKM Skala Mikro, Doni Monardo: Ujung Tombaknya RT/RW  "Hal-hal misalnya mengenai surat kuasa pemindahan dari rekening daerah ke rekening kas desa. Penerbitan SK ini begitu terlambat sehingga penyaluran dana desa juga terlambat," jelasnya. Selain itu lanjut Taufik, Peraturan Bupati dan Walikota juga perlu menjadi perhatian terkait perluasan PPKM di 3 Provinsi ini. Sebab menurutnya, hal-hal yang bersifat memperlambat pencairan dana desa perlu segera dimitigasi."Begitu juga hal lain misalnya Peraturan Bupati dan Walikota. Ini harus menjadi perhatian kita semua apabila lagi misalnya kita perluasan di 3 Provinsi di yang lain," kata Taufik. Sebab menurutnya, penyaluran dana desa sangat penting untuk menjalankan program-program desa. Apalagi di tengah kebijakan PPKM Mikro seperti saat ini yang membutuhkan dana sesegera mungkin baik untuk membantu masyarakat maupun menjalankan program lainnya. "Hal-hal administrasi ini yang perlu kita mitigasi sehingga penyaluran dana desanya bisa lebih cepat kemudian bisa digunakan untuk program kegiatan kita di PPKM mikro ini. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan kemudian Kementerian Dalam negeri supaya lebih cepat menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.