<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Cair! Nelayan Dapat Bansos hingga Asuransi</title><description>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut ada tiga program KKP dalam mendorong penerapan keuangan inklusif.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi"/><item><title>Cair! Nelayan Dapat Bansos hingga Asuransi</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi</guid><pubDate>Selasa 09 Maret 2021 16:14 WIB</pubDate><dc:creator>Taufik Fajar</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi-mW73zjisnQ.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Bansos Nelayan. (Foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/03/09/320/2374986/cair-nelayan-dapat-bansos-hingga-asuransi-mW73zjisnQ.jpg</image><title>Bansos Nelayan. (Foto: Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
KKP mendorong penerapan keuangan inklusif dalam program-program kementerian agar masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut ada tiga program KKP dalam mendorong penerapan keuangan inklusif.
Baca Juga:&amp;nbsp;Alasan BLT Subsidi Gaji Dihapus, Ini Penjelasannya
&quot;Ketiga program itu yakni elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, akses pembiayaan, dan asuransi nelayan,&quot; ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Dia menjelaskan terkait program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, KKP melakukan kegiatan pendataan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Kusuka berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang tervalidasi secara online.
&quot;Realisasi e-Kusuka tahun 2020, telah divalidasi sebanyak 268.525 kartu, dengan target 700.000 e-Kusuka per tahun,&quot; tutur dia.
Baca Juga:&amp;nbsp;Fintech Turun Tangan Salurkan Bansos Nontunai?
Kemudian, kata dia program kedua yakni akses pembiayaan, KKP memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor KP. Realisasi KUR tahun 2020 mencapai Rp5,25 Triliun untuk 173 ribu debitur.
Program ketiga adalah bantuan premi asuransi nelayan yang secara kumulatif dari tahun 2016-2019 telah mencapai 1.198.177 nelayan. Target bantuan premi asuransi nelayan tahun 2021-2024 sebanyak 120.000 nelayan per tahun.
&quot;Selain asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, KKP mengusulkan pemberian asuransi Jaminan Hari Tua untuk nelayan mulai tahun 2022 dengan usulan dana bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tangkap,&quot; ungkap dia.Sebelumya, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, di tengah wabah Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dengan pentingnya peranan inklusi keuangan khususnya lagi pada masa pandemi Covid-19, Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif memutuskan untuk meningkatkan akselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
KKP mendorong penerapan keuangan inklusif dalam program-program kementerian agar masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut ada tiga program KKP dalam mendorong penerapan keuangan inklusif.
Baca Juga:&amp;nbsp;Alasan BLT Subsidi Gaji Dihapus, Ini Penjelasannya
&quot;Ketiga program itu yakni elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, akses pembiayaan, dan asuransi nelayan,&quot; ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Dia menjelaskan terkait program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, KKP melakukan kegiatan pendataan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Kusuka berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang tervalidasi secara online.
&quot;Realisasi e-Kusuka tahun 2020, telah divalidasi sebanyak 268.525 kartu, dengan target 700.000 e-Kusuka per tahun,&quot; tutur dia.
Baca Juga:&amp;nbsp;Fintech Turun Tangan Salurkan Bansos Nontunai?
Kemudian, kata dia program kedua yakni akses pembiayaan, KKP memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor KP. Realisasi KUR tahun 2020 mencapai Rp5,25 Triliun untuk 173 ribu debitur.
Program ketiga adalah bantuan premi asuransi nelayan yang secara kumulatif dari tahun 2016-2019 telah mencapai 1.198.177 nelayan. Target bantuan premi asuransi nelayan tahun 2021-2024 sebanyak 120.000 nelayan per tahun.
&quot;Selain asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, KKP mengusulkan pemberian asuransi Jaminan Hari Tua untuk nelayan mulai tahun 2022 dengan usulan dana bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tangkap,&quot; ungkap dia.Sebelumya, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, di tengah wabah Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dengan pentingnya peranan inklusi keuangan khususnya lagi pada masa pandemi Covid-19, Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif memutuskan untuk meningkatkan akselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.</content:encoded></item></channel></rss>
