Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat.https://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375516/ada-pejabat-pertamina-dipecat-jokowi-ini-jawaban-ahokidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375516/ada-pejabat-pertamina-dipecat-jokowi-ini-jawaban-ahokhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375516/ada-pejabat-pertamina-dipecat-jokowi-ini-jawaban-ahokRabu 10 Maret 2021 13:47 WIBOktiani EndarwatiBasuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Foto: IG @BTP)https://img.okezone.com/content/2021/03/10/320/2375516/ada-pejabat-pertamina-dipecat-jokowi-ini-jawaban-ahok-sgn5fxcThB.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat. Bahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Alasan pemecatan tersebut berkaitan persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, Luhut tidak menyebutkan siapa pejabat tersebut.  Baca juga: Sindir Anak Muda Hanya Pentingkan Materi, Menko Luhut Sedih Luhut juga mengatakan Pertamina masih mengimpor pipa yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Terkait hal tersebut, MNC Portal Indonesia mencoba mengkonfirmasi ke Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Baca juga: Menko Luhut: Ada Pejabat Tinggi Pertamina Dipecat Presiden Langsung "Bisa tanya ke Dirut," ujar Ahok kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/3/2021). Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ketika dihubungi.Sementara dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, industri dalam negeri sebenarnya sudah cukup mampu dalam menyuplai kebutuhan proyek di sektor minyak dan gas (migas) baik di hulu maupun di hilir. Meski begitu, tidak semua komponen mampu dibuat di dalam negeri sehingga masih perlu adanya impor. "Sebenarnya dengan banyaknya industri manufaktur di Indonesia, baik itu BUMN punya kemampuan untuk mendukung pembangunan kilang. Kecuali untuk barang-barang yang high technology mungkin kita bisa melakukan impor," ujarnya. Dia melanjutkan, di sektor hulu migas juga ada kewajiban konten lokal yang harus dipenuhi ketika industri pendukung ingin melakukan tender. "Itu ada perhitungannya sendiri seperti apa. Saya kira ini salah satu upaya dari pemerintah agar industri kita bisa bersaing dengan produk dari luar. Memang ada sedikit kendala terkait harga dimana ada produk-produk dari luar yang lebih murah daripada produk dalam negeri," tuturnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat. Bahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Alasan pemecatan tersebut berkaitan persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, Luhut tidak menyebutkan siapa pejabat tersebut.  Baca juga: Sindir Anak Muda Hanya Pentingkan Materi, Menko Luhut Sedih Luhut juga mengatakan Pertamina masih mengimpor pipa yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Terkait hal tersebut, MNC Portal Indonesia mencoba mengkonfirmasi ke Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Baca juga: Menko Luhut: Ada Pejabat Tinggi Pertamina Dipecat Presiden Langsung "Bisa tanya ke Dirut," ujar Ahok kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/3/2021). Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ketika dihubungi.Sementara dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, industri dalam negeri sebenarnya sudah cukup mampu dalam menyuplai kebutuhan proyek di sektor minyak dan gas (migas) baik di hulu maupun di hilir. Meski begitu, tidak semua komponen mampu dibuat di dalam negeri sehingga masih perlu adanya impor. "Sebenarnya dengan banyaknya industri manufaktur di Indonesia, baik itu BUMN punya kemampuan untuk mendukung pembangunan kilang. Kecuali untuk barang-barang yang high technology mungkin kita bisa melakukan impor," ujarnya. Dia melanjutkan, di sektor hulu migas juga ada kewajiban konten lokal yang harus dipenuhi ketika industri pendukung ingin melakukan tender. "Itu ada perhitungannya sendiri seperti apa. Saya kira ini salah satu upaya dari pemerintah agar industri kita bisa bersaing dengan produk dari luar. Memang ada sedikit kendala terkait harga dimana ada produk-produk dari luar yang lebih murah daripada produk dalam negeri," tuturnya.