Perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.https://economy.okezone.com/read/2021/03/15/320/2378206/infrastruktur-perlu-diaudit-untuk-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/15/320/2378206/infrastruktur-perlu-diaudit-untuk-apahttps://economy.okezone.com/read/2021/03/15/320/2378206/infrastruktur-perlu-diaudit-untuk-apaSenin 15 Maret 2021 20:06 WIBGiri HartomoInfrastruktur (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/03/15/320/2378206/infrastruktur-perlu-diaudit-untuk-apa-EBPpdBxV03.jpgJAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sehingga pembangunan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan kebutuhan. Menurut Agus, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis bagi perekonomian negara. Bahkan, pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.  Baca juga: Menteri Basuki: Jangan Asal-asalan Desain Infrastruktur! "Kayaknya perlu ada audit infrastruktur sebelum kabinet ini selesai supaya bisa dilihat dipertimbangkan dikritisi dan dilanjutkan kabinet berikutnya. Jika dikerjakan dengan baik infra memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 secara virtual, Senin (15/3/2021). Jangan sampai, pembangunan infrastruktur ini justru tidak terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur ini harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.  Baca juga: Cita-Cita Basuki Hadimuljono: Tidak Ingin Wariskan Proyek Mangkrak Menurutnya, ada beberapa infrastruktur yang dibangun namun tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu contohnya adalah pembangunan Bandara yang kini semakin banyak namun tidak diperhatikan efek dan manfaatnya."Mengapa setiap kota di selatan penuh bandara baru atau perluasan. Yang mau naik siapa? Bandara itu diminta bersaing dengan jalan tol pelabuhan, lintas selatan itu kan di wilayah TNI sehingga ada delay dan lain-lain sehingga ini perlu dihitung. Misalnya Presiden minta bangun ini itu ya harus diperhitungkan," jelasnya. Agus juga berharap agar pembangunan infrastruktur yang belum rampung jangan langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo langsung. Apalagi setelah diresmikan, infrastruktur tersebut tidak bisa dipakai atau digunakan. "Mohon ketika program infrastruktur belum jadi jangan diresmikan lah apalagi melibatkan Presiden yang mencet tombol setelah itu tidak bisa dipakai," ucap Agus.JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sehingga pembangunan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan kebutuhan. Menurut Agus, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis bagi perekonomian negara. Bahkan, pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.  Baca juga: Menteri Basuki: Jangan Asal-asalan Desain Infrastruktur! "Kayaknya perlu ada audit infrastruktur sebelum kabinet ini selesai supaya bisa dilihat dipertimbangkan dikritisi dan dilanjutkan kabinet berikutnya. Jika dikerjakan dengan baik infra memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 secara virtual, Senin (15/3/2021). Jangan sampai, pembangunan infrastruktur ini justru tidak terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur ini harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.  Baca juga: Cita-Cita Basuki Hadimuljono: Tidak Ingin Wariskan Proyek Mangkrak Menurutnya, ada beberapa infrastruktur yang dibangun namun tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu contohnya adalah pembangunan Bandara yang kini semakin banyak namun tidak diperhatikan efek dan manfaatnya."Mengapa setiap kota di selatan penuh bandara baru atau perluasan. Yang mau naik siapa? Bandara itu diminta bersaing dengan jalan tol pelabuhan, lintas selatan itu kan di wilayah TNI sehingga ada delay dan lain-lain sehingga ini perlu dihitung. Misalnya Presiden minta bangun ini itu ya harus diperhitungkan," jelasnya. Agus juga berharap agar pembangunan infrastruktur yang belum rampung jangan langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo langsung. Apalagi setelah diresmikan, infrastruktur tersebut tidak bisa dipakai atau digunakan. "Mohon ketika program infrastruktur belum jadi jangan diresmikan lah apalagi melibatkan Presiden yang mencet tombol setelah itu tidak bisa dipakai," ucap Agus.