Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menarik pajak digital pada film impor, game maupun lagu.https://economy.okezone.com/read/2021/03/16/320/2378603/sri-mulyani-bakal-tarik-pajak-film-lagu-hingga-game-imporidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/16/320/2378603/sri-mulyani-bakal-tarik-pajak-film-lagu-hingga-game-imporhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/16/320/2378603/sri-mulyani-bakal-tarik-pajak-film-lagu-hingga-game-imporSelasa 16 Maret 2021 13:13 WIBRina AnggraeniSri Mulyani (Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/03/16/320/2378603/sri-mulyani-bakal-tarik-pajak-film-lagu-hingga-game-impor-h7YHrb3dH1.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menarik pajak digital pada film impor, game maupun lagu. Hal ini dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan negara G-20. Sebagai informasi, penerapan pajak digital untuk perusahaan asing masing belum bisa terealisasi. Lantaran, Amerika Serikat belum menerima keputusan pajak digital.  Baca juga: Sri Mulyani Minta G20 Kompak Putuskan Pajak Digital "Film impor, video game, lagu, dan berbagai produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku impor atau ke dalam fisik impor yang dinikmati oleh orang Indonesia,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (16/3/2021). Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur. Pertama, layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.  Baca juga: Sri Mulyani Harap Joe Biden Asyik Diajak Bahas Pajak Digital "Kebijakan pengenaan tugas penting dan mewajibkan pengusaha untuk melaporkan transaksi Barang Digital akan mendorong terciptanya benang merah negara, terutama yang menyangkut transaksi barang digital, yang lebih akurat dan juga akan sangat menguntungkan bagi proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Kebijakan pemerintah," bebernya.Kedua, transaksi barang digital dianggap berisiko. Alasan ketiga adalah pengenaan input pada efek yang diharapkan dapat memberikan lapangan bermain yang setara antara produk digital dan produk fisik. "Sebagai seorang menteri, biasanya juga banyak mendapat keluhan bagi mereka yang masih memiliki produk fisik tradisional konvensional dan dalam hal ini melakukan bisnis fisik atau proses bisnis yang mereka anggap sebagai produk digital," bebernya Terakhir, proses bisnis digital tidak benar teks. Harus ada pembuat kebijakan, tantangan yang perlu ditangani agar dapat menciptakan lapangan bermain yang adil bagi para pemain.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menarik pajak digital pada film impor, game maupun lagu. Hal ini dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan negara G-20. Sebagai informasi, penerapan pajak digital untuk perusahaan asing masing belum bisa terealisasi. Lantaran, Amerika Serikat belum menerima keputusan pajak digital.  Baca juga: Sri Mulyani Minta G20 Kompak Putuskan Pajak Digital "Film impor, video game, lagu, dan berbagai produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku impor atau ke dalam fisik impor yang dinikmati oleh orang Indonesia,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (16/3/2021). Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur. Pertama, layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.  Baca juga: Sri Mulyani Harap Joe Biden Asyik Diajak Bahas Pajak Digital "Kebijakan pengenaan tugas penting dan mewajibkan pengusaha untuk melaporkan transaksi Barang Digital akan mendorong terciptanya benang merah negara, terutama yang menyangkut transaksi barang digital, yang lebih akurat dan juga akan sangat menguntungkan bagi proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Kebijakan pemerintah," bebernya.Kedua, transaksi barang digital dianggap berisiko. Alasan ketiga adalah pengenaan input pada efek yang diharapkan dapat memberikan lapangan bermain yang setara antara produk digital dan produk fisik. "Sebagai seorang menteri, biasanya juga banyak mendapat keluhan bagi mereka yang masih memiliki produk fisik tradisional konvensional dan dalam hal ini melakukan bisnis fisik atau proses bisnis yang mereka anggap sebagai produk digital," bebernya Terakhir, proses bisnis digital tidak benar teks. Harus ada pembuat kebijakan, tantangan yang perlu ditangani agar dapat menciptakan lapangan bermain yang adil bagi para pemain.