Syarat utama pemberian izin aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas di laut adalah pengeboran bertanggung jawab.https://economy.okezone.com/read/2021/03/23/320/2382822/kkp-bakal-berikan-izin-pengeboran-migas-di-laut-ini-syaratnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/23/320/2382822/kkp-bakal-berikan-izin-pengeboran-migas-di-laut-ini-syaratnyahttps://economy.okezone.com/read/2021/03/23/320/2382822/kkp-bakal-berikan-izin-pengeboran-migas-di-laut-ini-syaratnyaSelasa 23 Maret 2021 17:53 WIBTaufik FajarKilang Minyak (Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/03/23/320/2382822/kkp-bakal-berikan-izin-pengeboran-migas-di-laut-ini-syaratnya-RdZyDgNqzL.jpgJAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut syarat utama pemberian izin aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas (migas) di laut adalah pengeboran bertanggung jawab yang disertai recovery. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan pengeboran minyak dan gas di 600 titik di wilayah Indonesia pada tahun 2021. Dengan adanya kegiatan tersebut, tentu juga akan berdampak langsung pada lingkungan laut yang terdapat ekosistem yang besar di dalamnya. Baca Juga: Dibangun Asal-asalan, Kini 100 Anjungan Migas Nganggur "Jadi tugas saya beserta jajaran KKP untuk menjaga ekosistem laut Indonesia. Kalau itu kita berikan izin pengeboran maka harus ada tanggungjawab recovery. Karena jika ada pengeboran maka itu akan berdampak buruk kalau tidak dilakukan recovery. Bagaimana cara recovery-nya? Saya mohon bantuan kepada Mas Heru selaku Ketua PII beserta anggota-anggotanya, demikian juga kepada Pak Julius Wiratno selaku Deputi Operasi SKK Migas dan pihak lainnya," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/3/2021). Baca Juga: 60.875 SR Kontrak Jargas Tahap I Senilai Rp467,8 Miliar Diteken Dia juga meminta segala aktivitas yang dilakukan di laut dapat dikoordinasikan dengan KKP agar dapat ditelaah kembali dampak baik maupun dampak buruk dari kegiatan tersebut. “Koordinasikan dengan KKP semua aktivitas yang dilakukan di laut, misal pengeboran. Agar bisa secara bersama-sama kita telaah, kita hitung betul bagaimana dampaknya. Kalau itu dilakukan pengeboran, seberapa besar nilai manfaatnya dibanding dengan jumlah kerusakannya, bagaimana recovery-nya, dan seterusnya," ungkap dia.Sustainability ekosistem kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek penting yang ingin KKP capai. Namun untuk dapat sampai ke tahap tersebut, Menteri Trenggono yakin berbagai macam upaya dapat dilakukan secara maksimal dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan, salah satunya PII sebagai komunitas yang memiliki banyak ahli di bidang kelautan oerikanan dengan basis ilmu terbarukan. "Dari sisi keilmuan saya yakin banyak insinyur-insinyur disini yang sangat paham mengenai bagaimana cara menjaga keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan. Tentang air laut itu seperti apa dan bagaimana, terumbu karang itu seperti apa, dan lainnya, semuanya berimplikasi pada lingkungan," tandas dia.JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut syarat utama pemberian izin aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas (migas) di laut adalah pengeboran bertanggung jawab yang disertai recovery. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan pengeboran minyak dan gas di 600 titik di wilayah Indonesia pada tahun 2021. Dengan adanya kegiatan tersebut, tentu juga akan berdampak langsung pada lingkungan laut yang terdapat ekosistem yang besar di dalamnya. Baca Juga: Dibangun Asal-asalan, Kini 100 Anjungan Migas Nganggur "Jadi tugas saya beserta jajaran KKP untuk menjaga ekosistem laut Indonesia. Kalau itu kita berikan izin pengeboran maka harus ada tanggungjawab recovery. Karena jika ada pengeboran maka itu akan berdampak buruk kalau tidak dilakukan recovery. Bagaimana cara recovery-nya? Saya mohon bantuan kepada Mas Heru selaku Ketua PII beserta anggota-anggotanya, demikian juga kepada Pak Julius Wiratno selaku Deputi Operasi SKK Migas dan pihak lainnya," ujar dia di Jakarta, Selasa (23/3/2021). Baca Juga: 60.875 SR Kontrak Jargas Tahap I Senilai Rp467,8 Miliar Diteken Dia juga meminta segala aktivitas yang dilakukan di laut dapat dikoordinasikan dengan KKP agar dapat ditelaah kembali dampak baik maupun dampak buruk dari kegiatan tersebut. “Koordinasikan dengan KKP semua aktivitas yang dilakukan di laut, misal pengeboran. Agar bisa secara bersama-sama kita telaah, kita hitung betul bagaimana dampaknya. Kalau itu dilakukan pengeboran, seberapa besar nilai manfaatnya dibanding dengan jumlah kerusakannya, bagaimana recovery-nya, dan seterusnya," ungkap dia.Sustainability ekosistem kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek penting yang ingin KKP capai. Namun untuk dapat sampai ke tahap tersebut, Menteri Trenggono yakin berbagai macam upaya dapat dilakukan secara maksimal dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan, salah satunya PII sebagai komunitas yang memiliki banyak ahli di bidang kelautan oerikanan dengan basis ilmu terbarukan. "Dari sisi keilmuan saya yakin banyak insinyur-insinyur disini yang sangat paham mengenai bagaimana cara menjaga keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan. Tentang air laut itu seperti apa dan bagaimana, terumbu karang itu seperti apa, dan lainnya, semuanya berimplikasi pada lingkungan," tandas dia.