PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020.https://economy.okezone.com/read/2021/03/26/278/2384429/waskita-rupst-bulan-depan-ganti-direksiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/26/278/2384429/waskita-rupst-bulan-depan-ganti-direksihttps://economy.okezone.com/read/2021/03/26/278/2384429/waskita-rupst-bulan-depan-ganti-direksiJum'at 26 Maret 2021 12:00 WIBAditya PratamaIndeks Harga Saham Gabungan (Ilustrasi: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/03/26/278/2384429/waskita-rupst-bulan-depan-ganti-direksi-9vyRXCLqo3.jpgJAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020. RUPST dilakukan pada Jumat (16/4/2021) di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat delapan mata acara rapat yang akan dibahas pada RUPST nanti. Pertama, persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 den laporan keuangan Tahun Buku 2020 serta pengesahan laporan tahunan termasuk laporan keuangan program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. Baca juga: Tol Cinere-Serpong Seksi I Ditargetkan Beroperasi April 2021 Kedua, penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan dan laporan tahunan pelaksanaan program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, penetapan besarnya gaji Direksi Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Keempat, persetujuan penerimaan pinjaman dan pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dan lembaga keuangan bank (baik konvensional dan/atau bersifat syariah), lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (melalui efek selain efek bersifat ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milk Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Baca juga: Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Masih Gratis, Sampai Kapan? Kelima, pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milk Negara. Keenam, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ketujuh, laporan penggunaan dana hasil obligasi dan kedelapan persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Adapun mata acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan agenda tahunan diadakan dalam Rapat guna memenuhi Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.Kemudian, mata acara Rapat keempat diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d dan Pasal 19 ayat (1) huruf j PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu, mata acara Rapat kelima diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milk Negara, Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS. Lalu, mata acara Rapat keenam diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Perseroan mengusulkan perubahan diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Lalu, mata acara Rapat ketujuh yakni laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I yang dilakukan di Tahun 2020 dilaksanakan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dena Hasil Penawaran Umum. Kemudian, mata acara Rapat kedelapan diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir c dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Manteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020. RUPST dilakukan pada Jumat (16/4/2021) di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat delapan mata acara rapat yang akan dibahas pada RUPST nanti. Pertama, persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 den laporan keuangan Tahun Buku 2020 serta pengesahan laporan tahunan termasuk laporan keuangan program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. Baca juga: Tol Cinere-Serpong Seksi I Ditargetkan Beroperasi April 2021 Kedua, penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan dan laporan tahunan pelaksanaan program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, penetapan besarnya gaji Direksi Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Keempat, persetujuan penerimaan pinjaman dan pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dan lembaga keuangan bank (baik konvensional dan/atau bersifat syariah), lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (melalui efek selain efek bersifat ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milk Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Baca juga: Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Masih Gratis, Sampai Kapan? Kelima, pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milk Negara. Keenam, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ketujuh, laporan penggunaan dana hasil obligasi dan kedelapan persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Adapun mata acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan agenda tahunan diadakan dalam Rapat guna memenuhi Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.Kemudian, mata acara Rapat keempat diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d dan Pasal 19 ayat (1) huruf j PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu, mata acara Rapat kelima diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER 11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milk Negara, Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS. Lalu, mata acara Rapat keenam diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Perseroan mengusulkan perubahan diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Lalu, mata acara Rapat ketujuh yakni laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I yang dilakukan di Tahun 2020 dilaksanakan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dena Hasil Penawaran Umum. Kemudian, mata acara Rapat kedelapan diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir c dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Manteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.