Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan, dampak covid-19 terhadap perekonomian di berbagai negara sangat luar biasa.https://economy.okezone.com/read/2021/03/29/320/2385704/digitalisasi-jadi-penolong-umkm-saat-pandemi-pengguna-qris-capai-6-5-juta-merchantidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/29/320/2385704/digitalisasi-jadi-penolong-umkm-saat-pandemi-pengguna-qris-capai-6-5-juta-merchanthttps://economy.okezone.com/read/2021/03/29/320/2385704/digitalisasi-jadi-penolong-umkm-saat-pandemi-pengguna-qris-capai-6-5-juta-merchantSenin 29 Maret 2021 08:51 WIBKurniasih Miftakhul JannahQRIS (Foto: Dokumentasi BI)https://img.okezone.com/content/2021/03/29/320/2385704/digitalisasi-jadi-penolong-umkm-saat-pandemi-pengguna-qris-capai-6-5-juta-merchant-Yk5jG5haNo.jpg JAKARTA - Sudah setahun lebih pandemi covid-19 menjangkit Indonesia. Bukan cuma kesehatan yang diserang, covid-19 juga melemahkan perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan, dampak covid-19 terhadap perekonomian di berbagai negara sangat luar biasa. Banyak negara yang ekonominya mengalami kontrasi signifikan pada 2020 termasuk Indonesia. "Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung setahun masih dirasakan dampaknya luar biasa, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mengalami kontraksi, namun ekonomi kita terus mengalami perbaikan dari kuartal ke kuartal," ungkapnya saat membuka pelatihan wartawan yang digelar Bank Indonesia beberapa waktu lalu. Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Sekarang Sudah Membaik Akibat melemahnya ekonomi, nyaris seluruh sektor usaha lumpuh akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan pemerintah, termasuk sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, 30 juta UMKM bangkrut akibat pandemi covid-19. "30 juta UMKM bangkrut, terutama usaha mikro. Lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM kehilangan pekerjaannya," ungkapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8zMS80LzEyMzk0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Meski demikian, masih ada pelaku UMKM yang berhasil bertahan di tengah pandemi. Salah satunya UMKM yang mampu beradaptasi dengan digital. Deputi Gubernur BI Sugeng menyebut, perkembangan keuangan digital di Indonesia sangat tinggi selama pandemi covid-19. Selama pandemi, kata Sugeng, digitalisasi sangat diperlukan. Di saat nilai transaksi malui kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit mengalami penurunan hampir 5% per tahunnya, transaski digital jusrtu sebaliknya. "Transaksi yang terkait dengan digital mengalami perkembangan yang sebaliknya, transaksi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat belanja daring dan meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital bank," papar Sugeng.Senada, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Bandoe Widiarto menyatakan penerapan digitalisasi mampu memperkuat ketahanan UMKM di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. "Pelajaran yang kami peroleh dari pandemi ini dari beberapa survei yang kami lakukan menunjukkan UMKM yang melakukan transformasi dengan digitalisasi relatif bisa resilience," katanya. Baca Juga: 88% UMKM Alami Penurunan Margin Bandoe menyebutkan dari hasil survei menunjukkan sebanyak 12,5% atau 370 UMKM tidak terdampak pandemi dan 87,5% atau 2.600 UMKM terdampak karena tidak melakukan transformasi digital. Kemudian, dari 370 UMKM sebanyak 27,6% di antaranya justru mengalami peningkatan penjualan di tengah pandemi, sedangkan pendapatan dari 72,4% sisanya cukup stabil. "Sebanyak 27,6% UMKM penjualannya yang meningkat adalah mereka yang bisa melakukan strategi pemasaran secara online," ujarnya. Dari hasil survei tersebut, Bandoe mengatakan pemerintah bersama BI dan pemerintah daerah terus mendorong program digitalisasi pada UMKM untuk menjaga ketahanannya, sehingga mampu menjadi pendukung pemulihan ekonomi. Baca Juga: Duh, 30 Juta UMKM Bangkrut Gegara Covid-19 Salah satu upaya BI mendorong digitalisasi UMKM adalah dengan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan transaksi digital dengan QRIS dapat mendukung transaksi UMKM tercatat. Bank Indonesia mencatat jumlah merchant yang menggunakan mencapai 6,55 juta per 19 Maret 2021. Adapun Bank Indonesia bersama Industri, khususnya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), berkomitmen untuk terus mendorong perluasan penggunaan QRIS dengan target 12 juta merchant di 2021, guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini juga sejalan dengan upaya BI mendukung program Pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI). “Volume transaksi QRIS tumbuh pesat yaitu 15 juta transaksi. Pertumbuhan hampir 50% dan nominalnya tumbuh 80% mencapai Rp1,11 triliun didukung 6,5 juta merchant menggunakan QRIS,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati.Fitria merinci 6,55 juta merchant pengguna QRIS meliputi 324 ribu usaha berskala besar, 614 ribu usaha berskala menengah, 1,58 juta usaha berskala kecil, dan 4 juta usaha berskala mikro. Dia mengatakan sistem pembayaran melalui QRIS ini telah diterapkan oleh 85% pelaku UKM, tersedia di 34 provinsi dan 480 kabupaten atau kota, serta melibatkan 57 penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Sementara itu, Fitria menyatakan pihaknya menargetkan akan ada 12 juta merchant yang sistem pembayarannya terakselerasi secara digital yakni menggunakan QRIS pada 2021. “Transformasi digital merupakan suatu keharusan sesuai arahan Presiden dan Gubernur BI sehingga ada kampanye QRIS menuju 12 juta merchant pada 2021,” ujarnya. Menurut dia, kampanye menggunakan QRIS merupakan langkah BI dalam berupaya membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi maupun keuangan formal melalui digitalisasi pada 2025. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong UMKM untuk menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi yang tertekan akibat krisis pandemi COVID-19. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai tantangan dan sementara kita lihat bahwa UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi dan keuangan digital,” kata Fitria Irmi Triswati. Dia menjelaskan, UMKM menjadi backbone perekonomian Indonesia karena selama ini telah mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan berkontribusi maksimal terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, menurutnya UMKM masih perlu didorong untuk dapat terakselerasi secara digital dalam rangka memperkuat ketahanannya sehingga semakin mampu menjadi pendorong ekonomi. “99,9% itu punya akses terhadap kredit yang terbatas dan kurang jadi perlu melakukan akselerasi digital,” ujarnya. Menurutnya, digitalisasi UMKM bisa mengurangi potensi risiko dari pembayaran tunai seperti adanya tendensi tercampurnya uang pribadi dan usaha, tidak tercatatnya pembayaran, serta tendensi menerima uang palsu. “Ini membuat pemerintah melakukan program-program pemulihan ekonomi nasional melalui QRIS,” katanya. JAKARTA - Sudah setahun lebih pandemi covid-19 menjangkit Indonesia. Bukan cuma kesehatan yang diserang, covid-19 juga melemahkan perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan, dampak covid-19 terhadap perekonomian di berbagai negara sangat luar biasa. Banyak negara yang ekonominya mengalami kontrasi signifikan pada 2020 termasuk Indonesia. "Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung setahun masih dirasakan dampaknya luar biasa, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mengalami kontraksi, namun ekonomi kita terus mengalami perbaikan dari kuartal ke kuartal," ungkapnya saat membuka pelatihan wartawan yang digelar Bank Indonesia beberapa waktu lalu. Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Sekarang Sudah Membaik Akibat melemahnya ekonomi, nyaris seluruh sektor usaha lumpuh akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan pemerintah, termasuk sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, 30 juta UMKM bangkrut akibat pandemi covid-19. "30 juta UMKM bangkrut, terutama usaha mikro. Lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM kehilangan pekerjaannya," ungkapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8zMS80LzEyMzk0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Meski demikian, masih ada pelaku UMKM yang berhasil bertahan di tengah pandemi. Salah satunya UMKM yang mampu beradaptasi dengan digital. Deputi Gubernur BI Sugeng menyebut, perkembangan keuangan digital di Indonesia sangat tinggi selama pandemi covid-19. Selama pandemi, kata Sugeng, digitalisasi sangat diperlukan. Di saat nilai transaksi malui kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit mengalami penurunan hampir 5% per tahunnya, transaski digital jusrtu sebaliknya. "Transaksi yang terkait dengan digital mengalami perkembangan yang sebaliknya, transaksi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat belanja daring dan meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital bank," papar Sugeng.Senada, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Bandoe Widiarto menyatakan penerapan digitalisasi mampu memperkuat ketahanan UMKM di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. "Pelajaran yang kami peroleh dari pandemi ini dari beberapa survei yang kami lakukan menunjukkan UMKM yang melakukan transformasi dengan digitalisasi relatif bisa resilience," katanya. Baca Juga: 88% UMKM Alami Penurunan Margin Bandoe menyebutkan dari hasil survei menunjukkan sebanyak 12,5% atau 370 UMKM tidak terdampak pandemi dan 87,5% atau 2.600 UMKM terdampak karena tidak melakukan transformasi digital. Kemudian, dari 370 UMKM sebanyak 27,6% di antaranya justru mengalami peningkatan penjualan di tengah pandemi, sedangkan pendapatan dari 72,4% sisanya cukup stabil. "Sebanyak 27,6% UMKM penjualannya yang meningkat adalah mereka yang bisa melakukan strategi pemasaran secara online," ujarnya. Dari hasil survei tersebut, Bandoe mengatakan pemerintah bersama BI dan pemerintah daerah terus mendorong program digitalisasi pada UMKM untuk menjaga ketahanannya, sehingga mampu menjadi pendukung pemulihan ekonomi. Baca Juga: Duh, 30 Juta UMKM Bangkrut Gegara Covid-19 Salah satu upaya BI mendorong digitalisasi UMKM adalah dengan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan transaksi digital dengan QRIS dapat mendukung transaksi UMKM tercatat. Bank Indonesia mencatat jumlah merchant yang menggunakan mencapai 6,55 juta per 19 Maret 2021. Adapun Bank Indonesia bersama Industri, khususnya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), berkomitmen untuk terus mendorong perluasan penggunaan QRIS dengan target 12 juta merchant di 2021, guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini juga sejalan dengan upaya BI mendukung program Pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI). “Volume transaksi QRIS tumbuh pesat yaitu 15 juta transaksi. Pertumbuhan hampir 50% dan nominalnya tumbuh 80% mencapai Rp1,11 triliun didukung 6,5 juta merchant menggunakan QRIS,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati.Fitria merinci 6,55 juta merchant pengguna QRIS meliputi 324 ribu usaha berskala besar, 614 ribu usaha berskala menengah, 1,58 juta usaha berskala kecil, dan 4 juta usaha berskala mikro. Dia mengatakan sistem pembayaran melalui QRIS ini telah diterapkan oleh 85% pelaku UKM, tersedia di 34 provinsi dan 480 kabupaten atau kota, serta melibatkan 57 penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Sementara itu, Fitria menyatakan pihaknya menargetkan akan ada 12 juta merchant yang sistem pembayarannya terakselerasi secara digital yakni menggunakan QRIS pada 2021. “Transformasi digital merupakan suatu keharusan sesuai arahan Presiden dan Gubernur BI sehingga ada kampanye QRIS menuju 12 juta merchant pada 2021,” ujarnya. Menurut dia, kampanye menggunakan QRIS merupakan langkah BI dalam berupaya membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi maupun keuangan formal melalui digitalisasi pada 2025. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong UMKM untuk menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi yang tertekan akibat krisis pandemi COVID-19. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai tantangan dan sementara kita lihat bahwa UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi dan keuangan digital,” kata Fitria Irmi Triswati. Dia menjelaskan, UMKM menjadi backbone perekonomian Indonesia karena selama ini telah mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan berkontribusi maksimal terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, menurutnya UMKM masih perlu didorong untuk dapat terakselerasi secara digital dalam rangka memperkuat ketahanannya sehingga semakin mampu menjadi pendorong ekonomi. “99,9% itu punya akses terhadap kredit yang terbatas dan kurang jadi perlu melakukan akselerasi digital,” ujarnya. Menurutnya, digitalisasi UMKM bisa mengurangi potensi risiko dari pembayaran tunai seperti adanya tendensi tercampurnya uang pribadi dan usaha, tidak tercatatnya pembayaran, serta tendensi menerima uang palsu. “Ini membuat pemerintah melakukan program-program pemulihan ekonomi nasional melalui QRIS,” katanya.