Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyebut, konsumsi gas impor di Indonesia masih tercatat tinggi.https://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387449/ri-habiskan-rp60-triliun-demi-impor-gasidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387449/ri-habiskan-rp60-triliun-demi-impor-gashttps://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387449/ri-habiskan-rp60-triliun-demi-impor-gasRabu 31 Maret 2021 20:31 WIBSuparjo RamalanGas Industri (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/03/31/320/2387449/ri-habiskan-rp60-triliun-demi-impor-gas-QZD4f7XzFG.jpgJAKARTA - Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyebut, konsumsi gas impor di Indonesia masih tercatat tinggi. Hingga saat ini, nilai impor gas mencapai kurang lebih Rp60 triliun per tahunnya. Sementara nilai subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) tercatat di kisaran Rp50 triliun per tahun. Padahal, cadangan energi listrik nasional mencapai 50 persen pada saat ini. Artinya energi dalam negeri dapat dioptimalkan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Baca juga: Bos Pertamina Buka-bukaan Cara Kurangi Impor Migas "Dengan nomentum ini, Indonesia dapat mendorong peningkatan ketahanan energi nasional melalui penyerapan 50 persen cadangan energi listrik," ujar Zulkifli, Rabu (31/3/2021). Aaat ini PLN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama itu guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.  Baca juga: Jadi Biang Keladi Defisit Neraca Dagang, Bagaimana Cara Turunkan Impor Migas? Untuk langkah praktisnya, perseroan negara akan mendorong gerakan penggunaan kompor induksi atau listrik di masyarakat. Dengan mengalihkan kompor gas ke kompor listrik, pemerintah meyakini dapat menghemat subsidi LPG dalam negeri."Kami mengajak segenap masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Kemudian menurut kami gerakan penggunaan kompor induksi ini secara tidak langsung mengatasi permasalahan subsidi LPG yang sangat sulit tepat sasaran," tutur dia. Kesepakatan kerja sama juga dilakukan dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR tentang integrasi data pengguna listrik penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan tercapainya kesepakatan-kesepakatan tersebut, manakemen perseroan meyakini dapat mendorong penggunaan kompor listrik di perumahan, unit apartemen yang sedang atau akan dibangun. "Kami berharap bapak menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak menteri PUPR dapat mendukung penuh niat baik kami dalam program yang tertuang pada MoU yang kita sepakati bersama ini," tutur dia.JAKARTA - Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyebut, konsumsi gas impor di Indonesia masih tercatat tinggi. Hingga saat ini, nilai impor gas mencapai kurang lebih Rp60 triliun per tahunnya. Sementara nilai subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) tercatat di kisaran Rp50 triliun per tahun. Padahal, cadangan energi listrik nasional mencapai 50 persen pada saat ini. Artinya energi dalam negeri dapat dioptimalkan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Baca juga: Bos Pertamina Buka-bukaan Cara Kurangi Impor Migas "Dengan nomentum ini, Indonesia dapat mendorong peningkatan ketahanan energi nasional melalui penyerapan 50 persen cadangan energi listrik," ujar Zulkifli, Rabu (31/3/2021). Aaat ini PLN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama itu guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.  Baca juga: Jadi Biang Keladi Defisit Neraca Dagang, Bagaimana Cara Turunkan Impor Migas? Untuk langkah praktisnya, perseroan negara akan mendorong gerakan penggunaan kompor induksi atau listrik di masyarakat. Dengan mengalihkan kompor gas ke kompor listrik, pemerintah meyakini dapat menghemat subsidi LPG dalam negeri."Kami mengajak segenap masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Kemudian menurut kami gerakan penggunaan kompor induksi ini secara tidak langsung mengatasi permasalahan subsidi LPG yang sangat sulit tepat sasaran," tutur dia. Kesepakatan kerja sama juga dilakukan dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR tentang integrasi data pengguna listrik penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan tercapainya kesepakatan-kesepakatan tersebut, manakemen perseroan meyakini dapat mendorong penggunaan kompor listrik di perumahan, unit apartemen yang sedang atau akan dibangun. "Kami berharap bapak menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak menteri PUPR dapat mendukung penuh niat baik kami dalam program yang tertuang pada MoU yang kita sepakati bersama ini," tutur dia.