Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).https://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389518/ada-satgas-percepatan-digitalisasi-daerah-ini-tugasnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389518/ada-satgas-percepatan-digitalisasi-daerah-ini-tugasnyahttps://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389518/ada-satgas-percepatan-digitalisasi-daerah-ini-tugasnyaSenin 05 April 2021 12:59 WIBHafid FuadEkonomi Digital (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/04/05/320/2389518/ada-satgas-percepatan-digitalisasi-daerah-ini-tugasnya-zsxIWWXAaA.jpgJAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Di mana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD memiliki tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Lebih spesifiknyak untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Ini dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, perbaikan tata kelola, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, bahkan ujungnya akan menggenjot pendapatan daerah.  Baca juga: Daerah Tertinggal Belum Terkoneksi Internet, Sri Mulyani: Transformasi Digital Tak Mungkin Terjadi "Kemudian juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat demi keuangan yang inklusif," ujar Perry dalam FEKDI 2021 di Jakarta (5/4/2021). Lebih lanjut pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah. Bahkan di level daerah juga dibentuk TP2DD, baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah.  Baca juga: Alhamdulillah, Sri Mulyani Sediakan Rp26 Triliun demi Internet di Pesantren Terkait TP2DD, BI di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BI di 34 provinsi mendukung sepenuhnya langkah-langkah mensukseskan pelaksanaan tugas TP2DD. "Jumlah TP2DD yang telah terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia," katanya. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 disebut sebagai langkah konkrit mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah. BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan acara tersebut.FEKDI tahun ini memilih tema Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia, yang digelar selama 4 hari berturut-turut pada 5-8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader's insight), dan gelar wicara (talkshow). FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dia juga mengatakan BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memerhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Strategi Nasional Ekonomi Digital, tambah Menko Airlangga, yang ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi bertujuan untuk mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital. “Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital ini meliputi tiga strategi lintas sektor yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan dengan setara oleh semua pihak serta mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah," kata Menko Airlangga. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyampaikan masing-masing dukungannya dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional. Beberapa agenda dalam FEKDI 2021 antara lain peluncuran Sandbox 2.0 dan digitalisasi start up, showcase inovasi pendukung fast payment, Open Application Programming Interfaces (Open API), dan QR Code Indonesian Standard (QRIS), serta diskusi reformasi regulasi, talkshow digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), pengembangan G2P 4.0 penyaluran bansos, dan cyber security. Secara umum, akan ada kegiatan 5 launching, 3 showcase, 4 leaders insight, dan 8 talkshow.JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Di mana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD memiliki tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Lebih spesifiknyak untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Ini dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, perbaikan tata kelola, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, bahkan ujungnya akan menggenjot pendapatan daerah.  Baca juga: Daerah Tertinggal Belum Terkoneksi Internet, Sri Mulyani: Transformasi Digital Tak Mungkin Terjadi "Kemudian juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat demi keuangan yang inklusif," ujar Perry dalam FEKDI 2021 di Jakarta (5/4/2021). Lebih lanjut pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah. Bahkan di level daerah juga dibentuk TP2DD, baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah.  Baca juga: Alhamdulillah, Sri Mulyani Sediakan Rp26 Triliun demi Internet di Pesantren Terkait TP2DD, BI di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BI di 34 provinsi mendukung sepenuhnya langkah-langkah mensukseskan pelaksanaan tugas TP2DD. "Jumlah TP2DD yang telah terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia," katanya. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 disebut sebagai langkah konkrit mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah. BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan acara tersebut.FEKDI tahun ini memilih tema Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia, yang digelar selama 4 hari berturut-turut pada 5-8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader's insight), dan gelar wicara (talkshow). FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dia juga mengatakan BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memerhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Strategi Nasional Ekonomi Digital, tambah Menko Airlangga, yang ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi bertujuan untuk mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital. “Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital ini meliputi tiga strategi lintas sektor yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan dengan setara oleh semua pihak serta mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah," kata Menko Airlangga. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyampaikan masing-masing dukungannya dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional. Beberapa agenda dalam FEKDI 2021 antara lain peluncuran Sandbox 2.0 dan digitalisasi start up, showcase inovasi pendukung fast payment, Open Application Programming Interfaces (Open API), dan QR Code Indonesian Standard (QRIS), serta diskusi reformasi regulasi, talkshow digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), pengembangan G2P 4.0 penyaluran bansos, dan cyber security. Secara umum, akan ada kegiatan 5 launching, 3 showcase, 4 leaders insight, dan 8 talkshow.