Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 masih belum ada kejelasan.https://economy.okezone.com/read/2021/04/06/320/2389716/tuntut-thr-full-buruh-bakal-demo-besar-besaranidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/06/320/2389716/tuntut-thr-full-buruh-bakal-demo-besar-besaranhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/06/320/2389716/tuntut-thr-full-buruh-bakal-demo-besar-besaranSelasa 06 April 2021 06:09 WIBOktiani EndarwatiDemonstrasi ilustrasi (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/04/05/320/2389716/tuntut-thr-full-buruh-bakal-demo-besar-besaran-weQT6DV1ek.jpgJAKARTA - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 masih belum ada kejelasan. Pasalnya, para pekerja mempertanyakan THR-nya bakal full atau dicicil. Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah pimpinan serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 12 April 2021 di 20 provinsi dan lebih dari 1.000 pabrik dengan melibatkan 10.000 orang buruh di pabriknya masing-masing. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta pembatalan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beserta aturan turunannya melalui sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 tetap diberlakukan. "Ketiga, menuntut pembayaran THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto," ujarnya. Baca selengkapnya: Siap-Siap! 10.000 Buruh Demo Besar-besaran Tuntut THR Dibayar Penuh  JAKARTA - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 masih belum ada kejelasan. Pasalnya, para pekerja mempertanyakan THR-nya bakal full atau dicicil. Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah pimpinan serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 12 April 2021 di 20 provinsi dan lebih dari 1.000 pabrik dengan melibatkan 10.000 orang buruh di pabriknya masing-masing. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta pembatalan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beserta aturan turunannya melalui sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 tetap diberlakukan. "Ketiga, menuntut pembayaran THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto," ujarnya. Baca selengkapnya: Siap-Siap! 10.000 Buruh Demo Besar-besaran Tuntut THR Dibayar Penuh