Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pola pemulihan ekonomi nasional tidak berbentuk V seperti yang direncanakan Pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2021/04/07/320/2390739/ekonom-sebut-pemulihan-ekonomi-berbentuk-k-maksudnya-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/07/320/2390739/ekonom-sebut-pemulihan-ekonomi-berbentuk-k-maksudnya-apahttps://economy.okezone.com/read/2021/04/07/320/2390739/ekonom-sebut-pemulihan-ekonomi-berbentuk-k-maksudnya-apaRabu 07 April 2021 12:24 WIBHafid FuadGrafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/04/07/320/2390739/ekonom-sebut-pemulihan-ekonomi-berbentuk-k-maksudnya-apa-nhUUTusQDA.jpgJAKARTA – Ekonom menyarankan BLT Subsidi Gaji tidak dihentikan oleh pemerintah. Sebab, masyarakat masih membutuhkan bantuan karena ekonomi RI masih dalam tahap pemulihan. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pola pemulihan ekonomi nasional tidak berbentuk V seperti yang direncanakan Pemerintah. Namun menurutnya polanya justru berbentuk K, karena ada beberapa sektor yang dapat pulih cepat seperti yang terhubung dengan digital. Tapi ada juga sektor yang masih tradisional dan ini butuh waktu lebih panjang pemulihannya. Baca Juga: Sri Mulyani Kumpul Bareng Ahli Ekonomi Islam "Pola bentuk K berarti ada beberapa sektor yang pulih cepat tapi ada yang masih butuh waktu lama. Misalnya perhotelan ada yang terhubung dengan digital tapi juga ada yang menggunakan pola tradisional," kata Bhima dalam webinar HUT Okezone di Jakarta (7/4/2021). Dia melihat ada dua peluang yang bisa dimanfaatkan perhotelan yaitu tren staycation dan digital nomad. Staycation berarti menginap di hotel yang tidak jauh dari rumah dengan harapan lebih jelas protokol kesehatannya dan perginya bersama keluarga. Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, Sri Mulyani: Jangan Terlena "Kemudian juga ada digital nomad dengan tren WFH sepertinya akan berlanjut lebih lama. Harusnya hotel manfaatkan dengan kasih promo diskon. Kuncinya koneksi internet bagus. Tren digital nomad di Indonesia langsung maju 3-6 tahun lebih cepat," ujarnya.Lebih lanjut dia menyarankan pemerintah terus memberikan berbagai insentif. Salah satunya dengan pajak PPN dipangkas jadi 5% atau 7% sehingga berdampak langsung ke level RT. Berikutnya ongkos kirim e-commerce harusnya bisa digratiskan secara nasional. Caranya bisa lewat subsidi ke PT POS agar ada keringanan ongkir se Indonesia. "Lalu subsidi upah pekerja jangan dihentikan tapi harus terus berlanjut karena Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Ini penting karena akan langsung dibelanjakan pekerja gaji Rp5 juta ke bawah," katanya.JAKARTA – Ekonom menyarankan BLT Subsidi Gaji tidak dihentikan oleh pemerintah. Sebab, masyarakat masih membutuhkan bantuan karena ekonomi RI masih dalam tahap pemulihan. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pola pemulihan ekonomi nasional tidak berbentuk V seperti yang direncanakan Pemerintah. Namun menurutnya polanya justru berbentuk K, karena ada beberapa sektor yang dapat pulih cepat seperti yang terhubung dengan digital. Tapi ada juga sektor yang masih tradisional dan ini butuh waktu lebih panjang pemulihannya. Baca Juga: Sri Mulyani Kumpul Bareng Ahli Ekonomi Islam "Pola bentuk K berarti ada beberapa sektor yang pulih cepat tapi ada yang masih butuh waktu lama. Misalnya perhotelan ada yang terhubung dengan digital tapi juga ada yang menggunakan pola tradisional," kata Bhima dalam webinar HUT Okezone di Jakarta (7/4/2021). Dia melihat ada dua peluang yang bisa dimanfaatkan perhotelan yaitu tren staycation dan digital nomad. Staycation berarti menginap di hotel yang tidak jauh dari rumah dengan harapan lebih jelas protokol kesehatannya dan perginya bersama keluarga. Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, Sri Mulyani: Jangan Terlena "Kemudian juga ada digital nomad dengan tren WFH sepertinya akan berlanjut lebih lama. Harusnya hotel manfaatkan dengan kasih promo diskon. Kuncinya koneksi internet bagus. Tren digital nomad di Indonesia langsung maju 3-6 tahun lebih cepat," ujarnya.Lebih lanjut dia menyarankan pemerintah terus memberikan berbagai insentif. Salah satunya dengan pajak PPN dipangkas jadi 5% atau 7% sehingga berdampak langsung ke level RT. Berikutnya ongkos kirim e-commerce harusnya bisa digratiskan secara nasional. Caranya bisa lewat subsidi ke PT POS agar ada keringanan ongkir se Indonesia. "Lalu subsidi upah pekerja jangan dihentikan tapi harus terus berlanjut karena Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Ini penting karena akan langsung dibelanjakan pekerja gaji Rp5 juta ke bawah," katanya.