Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa berbagai langkah untuk mencegah PNS melakukan praktik korupsi.https://economy.okezone.com/read/2021/04/19/320/2397215/begini-cara-tjahjo-kumolo-awasi-pns-yang-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/19/320/2397215/begini-cara-tjahjo-kumolo-awasi-pns-yang-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2021/04/19/320/2397215/begini-cara-tjahjo-kumolo-awasi-pns-yang-korupsiSenin 19 April 2021 15:46 WIBDita Angga RMenpan RB Tjahjo Kumolo (Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/04/19/320/2397215/begini-cara-tjahjo-kumolo-awasi-pns-yang-korupsi-J0dsIGCN33.jpgJAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa berbagai langkah untuk mencegah PNS melakukan praktik korupsi. Seperti diketahui seringkali PNS terlibat dalam tindak pidana korupsi di tanah air. “Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, yang wajib diikuti oleh individu ASN maupun instansi pemerintah agar terhindar dari lingkaran korupsi,” kata Tjahjo dalam pers rilisnya, Senin (19/4/2021).  Baca juga: Cegah Korupsi, PNS Wajib Laporkan Seluruh Harta Kekayaan Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN (LHKASN) dan penyelenggara negara (LHKPN). “Ini merupakan upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN,” ungkapnya.  Baca juga: Cegah Korupsi, PNS Wajib Laporkan Seluruh Harta Kekayaan Upaya lainnya adalah kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penguatan sistem whistle blowing. “Serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.Tjahjo juga menyebut pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas. Hal ini agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar. Dia mengatakan pemerintah juga telah membentuk Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). Tim ini terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Stranas PK ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan setiap instansi pemerintah untuk menurunkan potensi terjadinya korupsi,” ujarnya. Lebih lanjut Tjahjo mengatakan bahwa dari skala 1-4, hasil indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2020 menunjukkan indeks 3,54 untuk tingkat kementerian dan lembaga. Sementara untuk tingkat pemerintah provinsi yakni 3,50 dan tingkat kabupaten/kota sebesar 3,48. “ Sedangkan untuk indeks persepsi antikorupsi di tahun yang sama juga menunjukkan indeks 3,68 untuk kementerian dan lembaga serta 3,62 untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” pungkasnya.JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa berbagai langkah untuk mencegah PNS melakukan praktik korupsi. Seperti diketahui seringkali PNS terlibat dalam tindak pidana korupsi di tanah air. “Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, yang wajib diikuti oleh individu ASN maupun instansi pemerintah agar terhindar dari lingkaran korupsi,” kata Tjahjo dalam pers rilisnya, Senin (19/4/2021).  Baca juga: Cegah Korupsi, PNS Wajib Laporkan Seluruh Harta Kekayaan Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN (LHKASN) dan penyelenggara negara (LHKPN). “Ini merupakan upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN,” ungkapnya.  Baca juga: Cegah Korupsi, PNS Wajib Laporkan Seluruh Harta Kekayaan Upaya lainnya adalah kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penguatan sistem whistle blowing. “Serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.Tjahjo juga menyebut pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas. Hal ini agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar. Dia mengatakan pemerintah juga telah membentuk Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). Tim ini terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Stranas PK ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan setiap instansi pemerintah untuk menurunkan potensi terjadinya korupsi,” ujarnya. Lebih lanjut Tjahjo mengatakan bahwa dari skala 1-4, hasil indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2020 menunjukkan indeks 3,54 untuk tingkat kementerian dan lembaga. Sementara untuk tingkat pemerintah provinsi yakni 3,50 dan tingkat kabupaten/kota sebesar 3,48. “ Sedangkan untuk indeks persepsi antikorupsi di tahun yang sama juga menunjukkan indeks 3,68 untuk kementerian dan lembaga serta 3,62 untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” pungkasnya.