Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Penyertaan Modal Negara (PMN)https://economy.okezone.com/read/2021/04/29/320/2403021/erick-thohir-ada-aturan-pmn-tidak-ada-lagi-lobi-lobi-politikidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/29/320/2403021/erick-thohir-ada-aturan-pmn-tidak-ada-lagi-lobi-lobi-politikhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/29/320/2403021/erick-thohir-ada-aturan-pmn-tidak-ada-lagi-lobi-lobi-politikKamis 29 April 2021 19:06 WIBSuparjo RamalanMenteri BUMN Erick Thohir (Foto: Kementerian BUMN)https://img.okezone.com/content/2021/04/29/320/2403021/erick-thohir-ada-aturan-pmn-tidak-ada-lagi-lobi-lobi-politik-H5HM2HwsFh.jpgJAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Penyertaan Modal Negara (PMN). Aturan ini diharapkan bisa menghentikan praktik lobi-lobi politik yang berpotensi dilakukan dewan direksi perseroan negara. Permen tersebut sudah ditetapkan pada 1 Maret 2021 lalu. Permen Nomor Per-1/MBU/03/2021 mengatur sejumlah konsiderans atau pokok-pokok pikiran perihal pengusulan tambahan PMN, pelaporan penggunaan tambahan, pemantauan penggunaan tambahan, hingga perubahan penggunaan tambahan. Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Skema Penyerapan PMN BUMN, Ini Rinciannya Menteri BUMN, Erick Thohir menýebut, beleid itu menjadi acuan dari penyerapan PMN. Bahkan, alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pun menjadi terarah berdasarkan skema yang sudah ditetapkan. Dalam konsiderans, proses pengajuan PMN pun akan melewati sejumlah tahapan. Hingga pada skala pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya memilah mana anggaran untuk PMN BUMN dan belanja kementerian dan lembaga (K/L).  Baca Juga: Pak Erick Thohir, Ini Pesan Menko Luhut untuk BUMN "Peraturan Menteri yang diterbitkan jelas bila ini PMN penugasan, sehingga ada black and white-nya bahwa penugasan ini resmi. Sehingga nantinya Kemenkeu bisa melihat apakah ini dari belanja KL atau pun dari PMN. Jadi tidak ada lagi lobi-lobi politik antara BUMN titik-titik langsung ke titik-titik," ujar Erick, Kamis (29/4/2021). Secara teknis, pemegang saham telah menyusun skema alokasi PMN selama periode 2021-2022. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, ada tiga skema penyerapan PMN yang akan dijalankan manajemen BUMN. Pada 2021, ada dua penyerapan PMN yakni restrukturisasi dan penugasan. Skema restrukturisasi dialokasikan sebesar 47 persen. Anggaran ini digunakan untuk penyelamatan PT Jiwasraya (Persero), restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero), penguatan Holding Aviasi dan Pariwisata, hingga permodalan BUMN karya Sementara, sisa dari PMN atau sebesar 53 persen dialokasikan Kementerian BUMN untuk sejumlah proyek strategis. Alokasi anggaran ini masuk dalam skema penugasan. Dimana, BUMN ditugaskan melaksanakan pembangunan proyek seperti Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri terpadu Batang, penyelesaian pelabuhan Benoa Bali, dan pembangunan infrastruktur Tanamori-Labuan Bajo. Selanjutnya, pengembangan produksi kapal selam yang bekerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), program infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, pembangunan Kereta Cepat, dan pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi elektrifikasi Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pada 2022, pemerintah akan menggelontorkan PMN kepada perusahaan negara dengan tiga skema. Ketiganya adalah restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan. Nantinya pemegang saham akan menggunakan sebanyak 8 persen dari total PMN untuk restrukturisasi Jiwasraya dan biaya BUMN Karya. Sementara 69 persen PNM digunakan dalam skema penugasan badan usaha. Tugas itu meliputi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, infrastruktur ketenagalistrikan pedesaan, pembangunan Kereta Cepat, serta program perumahan rakyat, penyediaan armada transportasi darat, pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hingga pengembangan Food Estate. Untuk bisnis, perseroan negara akan memperoleh 22 persen yang digunakan manajemen untuk pembangunan tol Serang-Penimbang, tol DIY-Solo, modal pendanaan kredit perumahan, hingga penguatan modal perbankan.JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Penyertaan Modal Negara (PMN). Aturan ini diharapkan bisa menghentikan praktik lobi-lobi politik yang berpotensi dilakukan dewan direksi perseroan negara. Permen tersebut sudah ditetapkan pada 1 Maret 2021 lalu. Permen Nomor Per-1/MBU/03/2021 mengatur sejumlah konsiderans atau pokok-pokok pikiran perihal pengusulan tambahan PMN, pelaporan penggunaan tambahan, pemantauan penggunaan tambahan, hingga perubahan penggunaan tambahan. Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Skema Penyerapan PMN BUMN, Ini Rinciannya Menteri BUMN, Erick Thohir menýebut, beleid itu menjadi acuan dari penyerapan PMN. Bahkan, alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pun menjadi terarah berdasarkan skema yang sudah ditetapkan. Dalam konsiderans, proses pengajuan PMN pun akan melewati sejumlah tahapan. Hingga pada skala pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya memilah mana anggaran untuk PMN BUMN dan belanja kementerian dan lembaga (K/L).  Baca Juga: Pak Erick Thohir, Ini Pesan Menko Luhut untuk BUMN "Peraturan Menteri yang diterbitkan jelas bila ini PMN penugasan, sehingga ada black and white-nya bahwa penugasan ini resmi. Sehingga nantinya Kemenkeu bisa melihat apakah ini dari belanja KL atau pun dari PMN. Jadi tidak ada lagi lobi-lobi politik antara BUMN titik-titik langsung ke titik-titik," ujar Erick, Kamis (29/4/2021). Secara teknis, pemegang saham telah menyusun skema alokasi PMN selama periode 2021-2022. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, ada tiga skema penyerapan PMN yang akan dijalankan manajemen BUMN. Pada 2021, ada dua penyerapan PMN yakni restrukturisasi dan penugasan. Skema restrukturisasi dialokasikan sebesar 47 persen. Anggaran ini digunakan untuk penyelamatan PT Jiwasraya (Persero), restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero), penguatan Holding Aviasi dan Pariwisata, hingga permodalan BUMN karya Sementara, sisa dari PMN atau sebesar 53 persen dialokasikan Kementerian BUMN untuk sejumlah proyek strategis. Alokasi anggaran ini masuk dalam skema penugasan. Dimana, BUMN ditugaskan melaksanakan pembangunan proyek seperti Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri terpadu Batang, penyelesaian pelabuhan Benoa Bali, dan pembangunan infrastruktur Tanamori-Labuan Bajo. Selanjutnya, pengembangan produksi kapal selam yang bekerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), program infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, pembangunan Kereta Cepat, dan pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi elektrifikasi Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pada 2022, pemerintah akan menggelontorkan PMN kepada perusahaan negara dengan tiga skema. Ketiganya adalah restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan. Nantinya pemegang saham akan menggunakan sebanyak 8 persen dari total PMN untuk restrukturisasi Jiwasraya dan biaya BUMN Karya. Sementara 69 persen PNM digunakan dalam skema penugasan badan usaha. Tugas itu meliputi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, infrastruktur ketenagalistrikan pedesaan, pembangunan Kereta Cepat, serta program perumahan rakyat, penyediaan armada transportasi darat, pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hingga pengembangan Food Estate. Untuk bisnis, perseroan negara akan memperoleh 22 persen yang digunakan manajemen untuk pembangunan tol Serang-Penimbang, tol DIY-Solo, modal pendanaan kredit perumahan, hingga penguatan modal perbankan.