Pemerintah terus melakukan akselerasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi.https://economy.okezone.com/read/2021/04/30/320/2403666/jaga-momentum-pulihnya-ekonomi-global-ojk-dorong-program-pen-untuk-umkmidhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/30/320/2403666/jaga-momentum-pulihnya-ekonomi-global-ojk-dorong-program-pen-untuk-umkmhttps://economy.okezone.com/read/2021/04/30/320/2403666/jaga-momentum-pulihnya-ekonomi-global-ojk-dorong-program-pen-untuk-umkmJum'at 30 April 2021 18:26 WIBGiri HartomoGrafik Ekonomi (Foto: Ilustrasi Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/04/30/320/2403666/jaga-momentum-pulihnya-ekonomi-global-ojk-dorong-program-pen-untuk-umkm-AdTPCSkjvU.jpgJAKARTA - Pemerintah terus melakukan akselerasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dukungan pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum perekonomian global yang kini mulai pulih dan diperkirakan tumbuh positif pada 2021. Pascakontraksi tajam pada Q2-2020, tren positif dan pemulihan ekonomi sejak Q3-2020 terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Baca Juga: Ketua OJK: Suku Bunga Kredit Mulai Turun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Mayoritas UMKM 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan, pandemi ini menyebabkan banyak UMKM. Misalnya kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Baca Juga: OJK Usul Penghapusan Data Kredit Macet Debitur UMKM dalam UU Cipta Kerja Beberapa di antaranya bahkan sampai harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kendala sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. "Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya," ujarnya dalam keteranganya, Jumat (30/4/2021). Berdasarkan data per Maret 2021, porsi kredit UMKM dari total kredit perbankan baru mencapai 20,59%. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi Februari 2021 mencapai 20,80%, namun sedikit lebih baik dibandingkan dengan posisi Januari 2021 sebesar 20,58%Sementara itu, Deputi Komisioner III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, penurunan penyaluran kredit terjadi karena industri perbankan sedang tidak percaya dengan beberapa sektor UMKM, utamanya sektor konstruksi. Hal ini karena tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada sektor konstruksi mengalami kenaikan signifikan, dari 10,31% pada Maret 2020 menjadi 12,69 persen di Maret 2021. Secara rinci, porsi kredit sektor ekonomi UMKM terbagi menjadi enam bagian, yaitu perdagangan grosir dan eceran 49%, pertanian 12%, perburuan dan kehutanan, 10% industri pengolahan, lalu 6% konstruksi, 5 % komunitas, sosial budaya, hiburan dan jasa perorangan lainnya, dan 18% sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan dorongan kepada sektor UMKM. kebijakan jangka pendek dukungan sektor jasa keuangan tahun 2020-2021 untuk Program PEN meliputi mendukung, monitoring dan evaluasi kebijakan stimulus dan normalisasi transisi kebijakan relaksasi yang telah diberikan. “Selain itu juga meningkatan permintaan masyarakat, pembangunan UMKM, penciptaan lapangan kerja, percepatan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, serta percepatan reformasi pasar modal dan keuangan non-bank dalam rangka menjaga integrasi pasar keuangan,” jelasnya. Ekonom INDEF Bhima Yudhistria mengatakan, tahun 2020, fokus UMKM adalah bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Umumnya, pelaku UMKM mampu bertahan dengan melakukan penyesuaian bisnis atau memanfaatkan cadangan modal tersisa. Namun, di tahun 2021, pelaku UMKM tidak hanya harus bisa memulai bisnisnya, tetapi juga harus siap menghadapi booming ekonomi, seperti yang terjadi pasca-pemulihan ekonomi dari krisis di tahun 1930, 1998 atau 2008. Faktor yang paling penting dalam memulai bisnis ke depan, menurut Bhima, adalah modal yang sudah terkuras selama satu tahun lebih karena bertahan. Sehingga, perlu disiapkan ekosistem pendukung pelaku UMKM menghadapi booming ekonomi. "UMKM itu yang bertahan dan restart bisnis tahun 2021, tidak siap dengan boomingnya. Bagaimana mencari pendanaan murah, bagaimana dengan inovasi bisnisnya dan mengatasi pergeseran perilaku konsumsi," kata Bhima.JAKARTA - Pemerintah terus melakukan akselerasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dukungan pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum perekonomian global yang kini mulai pulih dan diperkirakan tumbuh positif pada 2021. Pascakontraksi tajam pada Q2-2020, tren positif dan pemulihan ekonomi sejak Q3-2020 terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Baca Juga: Ketua OJK: Suku Bunga Kredit Mulai Turun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Mayoritas UMKM 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan, pandemi ini menyebabkan banyak UMKM. Misalnya kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Baca Juga: OJK Usul Penghapusan Data Kredit Macet Debitur UMKM dalam UU Cipta Kerja Beberapa di antaranya bahkan sampai harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kendala sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. "Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya," ujarnya dalam keteranganya, Jumat (30/4/2021). Berdasarkan data per Maret 2021, porsi kredit UMKM dari total kredit perbankan baru mencapai 20,59%. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi Februari 2021 mencapai 20,80%, namun sedikit lebih baik dibandingkan dengan posisi Januari 2021 sebesar 20,58%Sementara itu, Deputi Komisioner III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, penurunan penyaluran kredit terjadi karena industri perbankan sedang tidak percaya dengan beberapa sektor UMKM, utamanya sektor konstruksi. Hal ini karena tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada sektor konstruksi mengalami kenaikan signifikan, dari 10,31% pada Maret 2020 menjadi 12,69 persen di Maret 2021. Secara rinci, porsi kredit sektor ekonomi UMKM terbagi menjadi enam bagian, yaitu perdagangan grosir dan eceran 49%, pertanian 12%, perburuan dan kehutanan, 10% industri pengolahan, lalu 6% konstruksi, 5 % komunitas, sosial budaya, hiburan dan jasa perorangan lainnya, dan 18% sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan dorongan kepada sektor UMKM. kebijakan jangka pendek dukungan sektor jasa keuangan tahun 2020-2021 untuk Program PEN meliputi mendukung, monitoring dan evaluasi kebijakan stimulus dan normalisasi transisi kebijakan relaksasi yang telah diberikan. “Selain itu juga meningkatan permintaan masyarakat, pembangunan UMKM, penciptaan lapangan kerja, percepatan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, serta percepatan reformasi pasar modal dan keuangan non-bank dalam rangka menjaga integrasi pasar keuangan,” jelasnya. Ekonom INDEF Bhima Yudhistria mengatakan, tahun 2020, fokus UMKM adalah bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Umumnya, pelaku UMKM mampu bertahan dengan melakukan penyesuaian bisnis atau memanfaatkan cadangan modal tersisa. Namun, di tahun 2021, pelaku UMKM tidak hanya harus bisa memulai bisnisnya, tetapi juga harus siap menghadapi booming ekonomi, seperti yang terjadi pasca-pemulihan ekonomi dari krisis di tahun 1930, 1998 atau 2008. Faktor yang paling penting dalam memulai bisnis ke depan, menurut Bhima, adalah modal yang sudah terkuras selama satu tahun lebih karena bertahan. Sehingga, perlu disiapkan ekosistem pendukung pelaku UMKM menghadapi booming ekonomi. "UMKM itu yang bertahan dan restart bisnis tahun 2021, tidak siap dengan boomingnya. Bagaimana mencari pendanaan murah, bagaimana dengan inovasi bisnisnya dan mengatasi pergeseran perilaku konsumsi," kata Bhima.