Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melaksanakan Work From Bali (WFB) dilarang mengajak keluargahttps://economy.okezone.com/read/2021/05/22/320/2414032/pns-kerja-di-bali-dilarang-bawa-keluargaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/05/22/320/2414032/pns-kerja-di-bali-dilarang-bawa-keluargahttps://economy.okezone.com/read/2021/05/22/320/2414032/pns-kerja-di-bali-dilarang-bawa-keluargaSabtu 22 Mei 2021 16:46 WIBRina AnggraeniRencana PNS Kerja di Bali. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/05/22/320/2414032/pns-kerja-di-bali-dilarang-bawa-keluarga-ZeMySeZhWE.jpgJAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melaksanakan Work From Bali (WFB) dilarang mengajak keluarga. Hal ini dalam rangka mengantisipasi virus Corona (Covid-19). "Kami merekomendasikan agar keluarga juga tidak diikutsertakan agar kami dapat mengawasi dengan baik jadi tetap ASN saja yang berurusan dengan kesekertariatan juga, " kata Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu, dalam video virtual, Sabtu (21/5/2021). Baca Juga: Ini Syarat PNS Work From Bali Kata dia, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan virus Co selama Work From Bali dapat dipantau dengan baik. "Supaya betul-betul nanti kita bisa membatasi jumlah dan juga kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatan," imbuhnya. Baca Juga: PNS Jual Vaksin Covid-19 Ilegal, Menpan: Saya Usulkan Dipecat Dia menambahkan terdapat sejumlah tantangan agar program dapat terlaksana. Salah satunya ihwal anggaran. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian, masing-masing PNS membutuhkan biaya akomodasi atau penginapan sebesar Rp 3-4 juta per bulan. “Dalam 1,5 tahun ini banyak APBN tersedot untuk mengatasi masalah kesehatan, vaksin. Di kala bujet APBN sangat minim atau kurang, pemerintah memainkan senjata lain, yaitu kebijakan,” tandasnya.JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melaksanakan Work From Bali (WFB) dilarang mengajak keluarga. Hal ini dalam rangka mengantisipasi virus Corona (Covid-19). "Kami merekomendasikan agar keluarga juga tidak diikutsertakan agar kami dapat mengawasi dengan baik jadi tetap ASN saja yang berurusan dengan kesekertariatan juga, " kata Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu, dalam video virtual, Sabtu (21/5/2021). Baca Juga: Ini Syarat PNS Work From Bali Kata dia, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan virus Co selama Work From Bali dapat dipantau dengan baik. "Supaya betul-betul nanti kita bisa membatasi jumlah dan juga kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatan," imbuhnya. Baca Juga: PNS Jual Vaksin Covid-19 Ilegal, Menpan: Saya Usulkan Dipecat Dia menambahkan terdapat sejumlah tantangan agar program dapat terlaksana. Salah satunya ihwal anggaran. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian, masing-masing PNS membutuhkan biaya akomodasi atau penginapan sebesar Rp 3-4 juta per bulan. “Dalam 1,5 tahun ini banyak APBN tersedot untuk mengatasi masalah kesehatan, vaksin. Di kala bujet APBN sangat minim atau kurang, pemerintah memainkan senjata lain, yaitu kebijakan,” tandasnya.