Kementerian Perhubungan mencatat 3,9 juta penumpang melakukan mobilitas melalui moda transportasi umum.https://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416443/lebaran-berakhir-menhub-sebut-masih-ada-potensi-lonjakan-penumpangidhttps://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416443/lebaran-berakhir-menhub-sebut-masih-ada-potensi-lonjakan-penumpanghttps://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416443/lebaran-berakhir-menhub-sebut-masih-ada-potensi-lonjakan-penumpangKamis 27 Mei 2021 21:14 WIBRina AnggraeniMudik (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/05/27/320/2416443/lebaran-berakhir-menhub-sebut-masih-ada-potensi-lonjakan-penumpang-HuzMp3kdvw.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat 3,9 juta penumpang melakukan mobilitas melalui moda transportasi umum (darat, laut, udara, kereta api) selama periode 22 April 2021 sampai 14 Mei 2021 (sebelum dan saat libur lebaran). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pada periode 15-24 Mei (pasca libur lebaran), tercatat baru sekitar 2,5 juta penumpang yang melakukan mobilitas dengan moda transportasi umum. Baca Juga:  Indonesia Bakal Punya Trem, Kemenhub Mulai Siapkan Regulasinya "Artinya masih ada potensi lonjakan mobilitas pada beberapa waktu ke depan," kata Budi di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Secara umum, kebijakan Peniadaan Mudik dan Pengetatan Persyaratan Perjalanan pada Idul Fitri 2021 ini, telah berjalan cukup baik dan berhasil mengurangi mobilitas masyarakat di semua moda transportasi. Pelaksanaan arus balik pasca libur lebaran 2021 juga berjalan lancar dan terkendali. Baca Juga:  Ada BTS, Kota Sejuta Angkot Bogor Diubah Jadi Seribus Bus "Namun perlu diantisipasi lonjakan mobilitas dan potensi lonjakan kasus covid-19 pada minggu ketiga s.d minggu kelima pasca libur lebaran (27 Mei 2021 sampai pertengahan Juni 2021)," bebernya Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidanf Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan pperpanjangan dan perluasan penerapan PPKM Mikro tersebut, seperti di tahapan-tahapan sebelumnya, akan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Juni 2021. "Cakupan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro tahapan ini, masih tetap sama dengan periode sebelumnya. Kepala Daerah (Gubernur) menentukan Kabupaten/ Kota mana saja di wilayahnya, yang menerapkan PPKM Mikro, serta memastikan pelaksanaan PPKM Mikro berjalan baik dengan pembentukan Posko Desa, serta pengendalian pada tingkat mikro sampai dengan tingkat RT/RW," tandasnya.JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat 3,9 juta penumpang melakukan mobilitas melalui moda transportasi umum (darat, laut, udara, kereta api) selama periode 22 April 2021 sampai 14 Mei 2021 (sebelum dan saat libur lebaran). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pada periode 15-24 Mei (pasca libur lebaran), tercatat baru sekitar 2,5 juta penumpang yang melakukan mobilitas dengan moda transportasi umum. Baca Juga:  Indonesia Bakal Punya Trem, Kemenhub Mulai Siapkan Regulasinya "Artinya masih ada potensi lonjakan mobilitas pada beberapa waktu ke depan," kata Budi di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Secara umum, kebijakan Peniadaan Mudik dan Pengetatan Persyaratan Perjalanan pada Idul Fitri 2021 ini, telah berjalan cukup baik dan berhasil mengurangi mobilitas masyarakat di semua moda transportasi. Pelaksanaan arus balik pasca libur lebaran 2021 juga berjalan lancar dan terkendali. Baca Juga:  Ada BTS, Kota Sejuta Angkot Bogor Diubah Jadi Seribus Bus "Namun perlu diantisipasi lonjakan mobilitas dan potensi lonjakan kasus covid-19 pada minggu ketiga s.d minggu kelima pasca libur lebaran (27 Mei 2021 sampai pertengahan Juni 2021)," bebernya Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidanf Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan pperpanjangan dan perluasan penerapan PPKM Mikro tersebut, seperti di tahapan-tahapan sebelumnya, akan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Juni 2021. "Cakupan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro tahapan ini, masih tetap sama dengan periode sebelumnya. Kepala Daerah (Gubernur) menentukan Kabupaten/ Kota mana saja di wilayahnya, yang menerapkan PPKM Mikro, serta memastikan pelaksanaan PPKM Mikro berjalan baik dengan pembentukan Posko Desa, serta pengendalian pada tingkat mikro sampai dengan tingkat RT/RW," tandasnya.