Presiden Jokowi meminta data penyaluran bansos agar segera diperbaiki.https://economy.okezone.com/read/2021/05/28/320/2416410/data-bansos-amburadul-jokowi-tidak-akurat-tumpang-tindih-dan-tak-tepat-sasaranidhttps://economy.okezone.com/read/2021/05/28/320/2416410/data-bansos-amburadul-jokowi-tidak-akurat-tumpang-tindih-dan-tak-tepat-sasaranhttps://economy.okezone.com/read/2021/05/28/320/2416410/data-bansos-amburadul-jokowi-tidak-akurat-tumpang-tindih-dan-tak-tepat-sasaranJum'at 28 Mei 2021 06:49 WIBFariza Rizky AnandaBansos (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/05/27/320/2416410/data-bansos-amburadul-jokowi-tidak-akurat-tumpang-tindih-dan-tak-tepat-sasaran-VY7JeNVtqM.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penyaluran bansos agar segera diperbaiki karena masih dipertanyakan keakuratannya dan kerap tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. “Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021). Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. “Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya. Baca selengkapnya: Bu Risma, Pak Jokowi Marah Nih Data Bansos Tak Akurat dan Tumpang TindihJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penyaluran bansos agar segera diperbaiki karena masih dipertanyakan keakuratannya dan kerap tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. “Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021). Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. “Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya. Baca selengkapnya: Bu Risma, Pak Jokowi Marah Nih Data Bansos Tak Akurat dan Tumpang Tindih