<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Wapres Ungkap Alasan Masih Banyak Pengangguran di Indonesia</title><description>Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin mengatakan bahwa persoalan tenaga kerja saat ini semakin kompleks.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia"/><item><title>Wapres Ungkap Alasan Masih Banyak Pengangguran di Indonesia</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia</guid><pubDate>Selasa 08 Juni 2021 13:04 WIB</pubDate><dc:creator>Dita Angga R</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia-BRjeC8pnNp.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/06/08/320/2421856/wapres-ungkap-alasan-masih-banyak-pengangguran-di-indonesia-BRjeC8pnNp.jpg</image><title>Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)</title></images><description>JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin mengatakan bahwa persoalan tenaga kerja saat ini semakin kompleks. Menurutnya angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi.
&amp;ldquo;Sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. Data BPS pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi,&amp;rdquo; katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Hal tersebut diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai.
&amp;ldquo;Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor  kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan,&amp;rdquo; ujarnya.
Baca Juga:&amp;nbsp;RI Punya 2.127 BLK, Ma'ruf Amin Berharap Masyarakat Kuasai Iptek
Mar'uf menyebut masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing karena ketidaksiapan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
&amp;ldquo;Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,&amp;rdquo; ungkapnya.
Dia mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
Baca Juga:&amp;nbsp;Wapres Tagih Kode Etik dan Kompetensi Bankir Syariah
&amp;ldquo;Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence  (AI) dan internet of things (IOT),&amp;rdquo; katanya.Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.
&amp;ldquo;Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah,&amp;rdquo; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin mengatakan bahwa persoalan tenaga kerja saat ini semakin kompleks. Menurutnya angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi.
&amp;ldquo;Sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. Data BPS pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi,&amp;rdquo; katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Hal tersebut diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai.
&amp;ldquo;Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor  kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan,&amp;rdquo; ujarnya.
Baca Juga:&amp;nbsp;RI Punya 2.127 BLK, Ma'ruf Amin Berharap Masyarakat Kuasai Iptek
Mar'uf menyebut masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing karena ketidaksiapan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
&amp;ldquo;Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,&amp;rdquo; ungkapnya.
Dia mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
Baca Juga:&amp;nbsp;Wapres Tagih Kode Etik dan Kompetensi Bankir Syariah
&amp;ldquo;Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence  (AI) dan internet of things (IOT),&amp;rdquo; katanya.Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.
&amp;ldquo;Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah,&amp;rdquo; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
