Baru-baru ini pemerintah ingin menggenjot pendapatan negara dari PPN.https://economy.okezone.com/read/2021/06/11/320/2423762/mengejutkan-ternyata-ini-alasan-sembako-kena-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/11/320/2423762/mengejutkan-ternyata-ini-alasan-sembako-kena-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/11/320/2423762/mengejutkan-ternyata-ini-alasan-sembako-kena-pajakJum'at 11 Juni 2021 17:04 WIBSembako Kena PPN (Foto: BBC News Indonesia)https://img.okezone.com/content/2021/06/11/320/2423762/mengejutkan-ternyata-ini-alasan-sembako-kena-pajak-y9Hc46xx44.jpgJAKARTA - Baru-baru ini pemerintah ingin menggenjot pendapatan negara dari PPN. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bahan kebutuhan pokok yang dikenakan PPN antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Sebelumnya, barang-barang tersebut tidak dikenakan PPN karena menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Baca Juga: Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak, dari Beras hingga Daging  Dalam sebuah utas di Twitter, Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo memberikan penjelasan mengenai PPN. Menurutnya, aturan ini masih sebatas rancangan yang dipersiapkan di masa pandemi. "Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing," kata Prastowo dalam cuitannya seperti dilansir BBC News Indonesia, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Penerapan PPN ini merupakan langkah persiapan optimalisasi penerimaan pajak setelah pandemi, karena sebelumnya "kita bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun." Prastowo juga melampirkan sejumlah grafis yang menunjukkan perbandingan nilai PPN Indonesia dengan negara lain. Salah satunya, ia menilai PPN belum optimal karena "terlalu banyak pengecualian dan fasilitas," di antaranya bahan kebutuhan pokok yang telah disebutkan di atas. Namun dia menekankan kembali langkah ini sebagai upaya menata ulang agar sistem "PPN kita lebih adil dan fair". "Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong," tulis Prastowo. Dari hal ini ia mengatakan, "Pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!"JAKARTA - Baru-baru ini pemerintah ingin menggenjot pendapatan negara dari PPN. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bahan kebutuhan pokok yang dikenakan PPN antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Sebelumnya, barang-barang tersebut tidak dikenakan PPN karena menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Baca Juga: Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak, dari Beras hingga Daging  Dalam sebuah utas di Twitter, Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo memberikan penjelasan mengenai PPN. Menurutnya, aturan ini masih sebatas rancangan yang dipersiapkan di masa pandemi. "Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing," kata Prastowo dalam cuitannya seperti dilansir BBC News Indonesia, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Penerapan PPN ini merupakan langkah persiapan optimalisasi penerimaan pajak setelah pandemi, karena sebelumnya "kita bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun." Prastowo juga melampirkan sejumlah grafis yang menunjukkan perbandingan nilai PPN Indonesia dengan negara lain. Salah satunya, ia menilai PPN belum optimal karena "terlalu banyak pengecualian dan fasilitas," di antaranya bahan kebutuhan pokok yang telah disebutkan di atas. Namun dia menekankan kembali langkah ini sebagai upaya menata ulang agar sistem "PPN kita lebih adil dan fair". "Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong," tulis Prastowo. Dari hal ini ia mengatakan, "Pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!"