Pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikrohttps://economy.okezone.com/read/2021/06/14/320/2425001/perkantoran-wfh-75-apa-dampaknya-ke-perusahaanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/14/320/2425001/perkantoran-wfh-75-apa-dampaknya-ke-perusahaanhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/14/320/2425001/perkantoran-wfh-75-apa-dampaknya-ke-perusahaanSenin 14 Juni 2021 17:48 WIBHafid FuadWork from Home Kembali Diwajibkan 75%. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/06/14/320/2425001/perkantoran-wfh-75-apa-dampaknya-ke-perusahaan-dGsFzSw6kC.jpgJAKARTA- Pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kemudian beberapa kegiatan yang terkait PPKM mikro yang akan diperpanjang 25-28 Juni. Dalam aturan tersebut daerah zona merah akan diberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75% dari SDM. Sementara sisanya 25% bekerja dari kantor atau work form office. Mereka yang WFO 25% harus bergantian. Sementara untuk daerah berzona oranye dan kuning diberlakukan WFH 50% dan WFO 50%. Baca Juga: Lampu Merah! Okupansi Wisma Atlet 80%, Sri Mulyani Khawatir Lonjakan Covid-19 Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda menilai, WFH yang kembali ke batasan 75% dan melarang pertemuan tatap muka menunjukkan kondisi penyebaran pandemi yang tengah naik. "Pemerintah sepertinya mulai menyadari dampak dari tidak tegasnya kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19 seperti kasus mudik tahun ini. Kemudian mulai diadakannya pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri," ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta (14/6/2021). Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Lagi, Waspada Dampak Berantai ke Ekonomi RI Menurutnya dalam kasus ini yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah taat menjalankan peraturan pencegahan Covid-19. Perusahaan yang sudah mulai naik pendapatannya terpaksa harus mengurangi lagi kegiatan operasionalnya."Mereka akhirnya akan kehilangan omzet atau pendapatannya kembali akibat dari pembatasn ini," katanya. Data per tanggal 13 Juni 2021 tingkat kasus aktif 5,9%. Sementara kesembuhan 91,3% dan tingkat fatality ratenya 2,3%. Di mana ada kenaikan kasus covid-19 di beberapa tempat seperti Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.JAKARTA- Pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kemudian beberapa kegiatan yang terkait PPKM mikro yang akan diperpanjang 25-28 Juni. Dalam aturan tersebut daerah zona merah akan diberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75% dari SDM. Sementara sisanya 25% bekerja dari kantor atau work form office. Mereka yang WFO 25% harus bergantian. Sementara untuk daerah berzona oranye dan kuning diberlakukan WFH 50% dan WFO 50%. Baca Juga: Lampu Merah! Okupansi Wisma Atlet 80%, Sri Mulyani Khawatir Lonjakan Covid-19 Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda menilai, WFH yang kembali ke batasan 75% dan melarang pertemuan tatap muka menunjukkan kondisi penyebaran pandemi yang tengah naik. "Pemerintah sepertinya mulai menyadari dampak dari tidak tegasnya kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19 seperti kasus mudik tahun ini. Kemudian mulai diadakannya pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri," ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta (14/6/2021). Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Lagi, Waspada Dampak Berantai ke Ekonomi RI Menurutnya dalam kasus ini yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah taat menjalankan peraturan pencegahan Covid-19. Perusahaan yang sudah mulai naik pendapatannya terpaksa harus mengurangi lagi kegiatan operasionalnya."Mereka akhirnya akan kehilangan omzet atau pendapatannya kembali akibat dari pembatasn ini," katanya. Data per tanggal 13 Juni 2021 tingkat kasus aktif 5,9%. Sementara kesembuhan 91,3% dan tingkat fatality ratenya 2,3%. Di mana ada kenaikan kasus covid-19 di beberapa tempat seperti Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.