Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi mengenai persoalan yang tengah dialami oleh PT Garuda Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2021/06/21/320/2428698/selamatkan-dari-kebangkrutan-komisi-vi-serukan-perjalanan-dinas-pakai-pesawat-garudaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/21/320/2428698/selamatkan-dari-kebangkrutan-komisi-vi-serukan-perjalanan-dinas-pakai-pesawat-garudahttps://economy.okezone.com/read/2021/06/21/320/2428698/selamatkan-dari-kebangkrutan-komisi-vi-serukan-perjalanan-dinas-pakai-pesawat-garudaSenin 21 Juni 2021 21:14 WIBAditya PratamaGaruda Indonesia (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/06/21/320/2428698/selamatkan-dari-kebangkrutan-komisi-vi-serukan-perjalanan-dinas-pakai-pesawat-garuda-KLV1Vh1nSo.jpgJAKARTA - Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi mengenai persoalan yang tengah dialami oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan manajemen Garuda Indonesia hari ini. Pimpinan Komisi VI DPR Mohammad Haekal mengatakan, pihaknya menerima penjelasan Direktur Utama Garuda Indonesia terkait dengan strategic roadmap dalam rangka penyelamatan perusahaan. "Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) untuk memfinalisasi rencana opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi perusahaan dengan Kementerian BUMN RI," ujarnya, Senin (21/6/2021). Baca Juga: 4 Fakta Garuda Indonesia Terancam Bangkrut, Dahlan Iskan Turun Tangan   Adapun dalam RDP manajemen Garuda Indonesia optimis bisa menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut dari kebangkrutan. Adapun opsi yang akan dipilih adalah restrukturisasi melalui PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Komisi VI DPR meminta Garuda Indonesia untuk melakukan efisiensi perusahaan secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional. Kemudian, Komisi VI DPR meminta agar Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan, diantaranya renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor), restrukturisasi utang perusahaan, dan penyelesaian dengan karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku. "Komisi VI DPR RI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda Indonesia atau Citilink," tuturnya. Terakhir, Komisi VI DPR juga memberikan waktu kepada Garuda Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR. JAKARTA - Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi mengenai persoalan yang tengah dialami oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan manajemen Garuda Indonesia hari ini. Pimpinan Komisi VI DPR Mohammad Haekal mengatakan, pihaknya menerima penjelasan Direktur Utama Garuda Indonesia terkait dengan strategic roadmap dalam rangka penyelamatan perusahaan. "Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) untuk memfinalisasi rencana opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi perusahaan dengan Kementerian BUMN RI," ujarnya, Senin (21/6/2021). Baca Juga: 4 Fakta Garuda Indonesia Terancam Bangkrut, Dahlan Iskan Turun Tangan   Adapun dalam RDP manajemen Garuda Indonesia optimis bisa menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut dari kebangkrutan. Adapun opsi yang akan dipilih adalah restrukturisasi melalui PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Komisi VI DPR meminta Garuda Indonesia untuk melakukan efisiensi perusahaan secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional. Kemudian, Komisi VI DPR meminta agar Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan, diantaranya renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor), restrukturisasi utang perusahaan, dan penyelesaian dengan karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku. "Komisi VI DPR RI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda Indonesia atau Citilink," tuturnya. Terakhir, Komisi VI DPR juga memberikan waktu kepada Garuda Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR.