Kemenkeu mengungkap faktor yang membuat pemerintah berencana mencabut insentif UMKM beromzet di bawah Rp50 miliarhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/05/320/2435887/diskon-pajak-umkm-beromzet-di-bawah-rp50-miliar-dicabut-ini-alasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/05/320/2435887/diskon-pajak-umkm-beromzet-di-bawah-rp50-miliar-dicabut-ini-alasannyahttps://economy.okezone.com/read/2021/07/05/320/2435887/diskon-pajak-umkm-beromzet-di-bawah-rp50-miliar-dicabut-ini-alasannyaSenin 05 Juli 2021 18:32 WIBAntaraUMKM (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/05/320/2435887/diskon-pajak-umkm-beromzet-di-bawah-rp50-miliar-dicabut-ini-alasannya-nAV79nBDPT.jpgJAKARTA - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkap faktor yang membuat pemerintah berencana mencabut insentif UMKM beromzet di bawah Rp50 miliar melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Penyesuaian untuk WP UMKM dengan omzet di bawah Rp50 miliar memang betul dalam Pasal 31E,” katanya dalam Rapat bersama Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Faktor pertama adalah insentif diberikan saat penerapan tarif tunggal Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 28%, sedangkan pada 2022 tarif PPh badan akan turun menjadi 20%. Baca Juga: Tutup Pukul 20.00, Ini Syarat UMKM Beroperasi Selama PPKM Darurat “Sehingga pengaturan tersebut tidak relevan lagi,” ujarnya. Faktor kedua adalah telah ada implementasi tarif PPh final UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar sebesar 0,5%. Faktor ketiga adalah adanya keperluan untuk menyederhanakan struktur tarif PPh badan demi mewujudkan keadilan. Baca Juga: Akhirnya! BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair untuk 3 Juta Pelaku Usaha Suryo menjelaskan dalam pengaturan Pasal 31E Undang-Undang PPh yang ada saat ini WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%. Pengurangan tersebut dari tarif Pasal 17 atas bagian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. “Oleh karena itu kami usulkan ketentuan pasal itu agar bisa dihapuskan," tegasnya.JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkap faktor yang membuat pemerintah berencana mencabut insentif UMKM beromzet di bawah Rp50 miliar melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Penyesuaian untuk WP UMKM dengan omzet di bawah Rp50 miliar memang betul dalam Pasal 31E,” katanya dalam Rapat bersama Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Faktor pertama adalah insentif diberikan saat penerapan tarif tunggal Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 28%, sedangkan pada 2022 tarif PPh badan akan turun menjadi 20%. Baca Juga: Tutup Pukul 20.00, Ini Syarat UMKM Beroperasi Selama PPKM Darurat “Sehingga pengaturan tersebut tidak relevan lagi,” ujarnya. Faktor kedua adalah telah ada implementasi tarif PPh final UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar sebesar 0,5%. Faktor ketiga adalah adanya keperluan untuk menyederhanakan struktur tarif PPh badan demi mewujudkan keadilan. Baca Juga: Akhirnya! BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair untuk 3 Juta Pelaku Usaha Suryo menjelaskan dalam pengaturan Pasal 31E Undang-Undang PPh yang ada saat ini WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%. Pengurangan tersebut dari tarif Pasal 17 atas bagian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. “Oleh karena itu kami usulkan ketentuan pasal itu agar bisa dihapuskan," tegasnya.