Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia perlu memperkuat kerja sama bilateral.https://economy.okezone.com/read/2021/07/06/320/2436533/menko-airlangga-percepatan-vaksinasi-dan-ppkm-jadi-kunci-pengendalian-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/06/320/2436533/menko-airlangga-percepatan-vaksinasi-dan-ppkm-jadi-kunci-pengendalian-covid-19https://economy.okezone.com/read/2021/07/06/320/2436533/menko-airlangga-percepatan-vaksinasi-dan-ppkm-jadi-kunci-pengendalian-covid-19Selasa 06 Juli 2021 20:07 WIBTim OkezoneMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)https://img.okezone.com/content/2021/07/06/320/2436533/menko-airlangga-percepatan-vaksinasi-dan-ppkm-jadi-kunci-pengendalian-covid-19-4CtgU9To6Y.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia perlu memperkuat kerja sama bilateral serta bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini diungkapkan dalam Economic, Trade, and Investment Ministers’ Meeting (ETIMM) Indonesia dan Australia yang pertama. Pertemuan yang digelar secara virtual tersebut membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi bilateral dan global. ETIMM merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kepala Pemerintahan pada Annual Leaders’ Meeting tahun 2020. Baca Juga: Waspada! Investor Harus Pantau Perubahan Sikap The Fed Menko Airlangga menyampaikan kepada Australia bahwa Pemerintah Indonesia tetap teguh dalam menangani dampak kesehatan dari pandemi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dibentuk sebagai strategi untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan layanan kesehatan dan program pemulihan ekonomi secara bersamaan. Percepatan program vaksinasi dan pemberlakuan PPKM merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan menyambut baik kerja sama dengan Australia untuk menerapkan reformasi struktural dan pengiriman vaksin ini,” kata Menko Airlangga. Baca Juga: Curhat Sri Mulyani: Ruang Fiskal Makin Sempit Sejalan dengan semangat menangani pandemi Covid-19, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi serta sebagai agenda besar Indonesia untuk menjadi high-income country, Menko Airlangga mengatakan Pemerintah telah melaksanakan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan menyederhanakan perizinan berusaha, mendirikan lembaga pengelola investasi untuk iklim investasi yang lebih baik, serta menetapkan daftar prioritas investasi. “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pelaku usaha Australia untuk lebih optimal dalam memanfaatkan IA-CEPA, AANZ-FTA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership,” tutur Menko Airlangga. Dalam kesempatan tersebut kedua negara menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berdasar pada prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam World Trade Organization (WTO) dan mendukung reformasi yang sejalan dengan kepentingan seluruh anggota WTO. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan), dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari Australia. Pada sektor perdagangan barang dan investasi, Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi bersama, serta optimalisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA). Diharapkan IA-CEPA Economic Cooperation Program (ECP) KATALIS dapat mewujudkan konsep 'Economic Powerhouse' IA-CEPA melalui kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong produktifitas produk industri dan pertanian, dan berkontribusi lebih besar pada 'global value chains' untuk memasok kebutuhan global. “Mari kita bekerja lebih erat melalui kerja sama ini untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi kita. Pemerintah Indonesia optimis IA CEPA dapat membawa Indonesia dan Australia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan, memperkuat peran kedua negara dalam perubahan nilai global dan meraih masa depan yang lebih baik,” tutur Menko Airlangga. Selanjutnya, terkait Presidensi Indonesia dalam G20, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya memperdalam kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam forum ekonomi regional dan global untuk pemulihan ekonomi bersama. Menanggapi hal tersebut, Australia memberikan dukungan atas persiapan pelaksanaan Presidensi Indonesia dalam G20 pada tahun 2022. Kedua negara sepakat dan mengakui peran penting investasi infrastruktur yang berkualitas dalam mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai prioritas dalam G20. Kolaborasi juga perlu diperkuat pada isu-isu penting bagi masa depan ekonomi kawasan, antara lain; perubahan iklim, pengurangan emisi, investasi, dan teknologi. Di akhir pertemuan, Delegasi Indonesia dan Australia mengakui pentingnya nilai dialog berkelanjutan antara kedua mitra strategis dalam mewujudkan Kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia dan Australia berkomitmen pertemuan Indonesia-Australia ETIMM digelar setiap tahun sejalan dengan komitmen dalam Joint Statement Indonesia-Australia ALM tahun 2020. “Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua pejabat dari kedua negara yang telah berkontribusi dengan baik untuk kelancaran acara ini. Sebagai dua negara yang memiliki ikatan sejarah yang dalam dan berbagi ikatan lingkungan yang unik, saya percaya bahwa Indonesia dan Australia dapat tumbuh bersama dengan memanfaatkan kekuatan satu sama lain,” pungkas Menko Airlangga. Sebagai informasi, Australia merupakan negara maju yang menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 26,1 juta jiwa (2021) dengan rata-rata real GDP growth 2,44 % per tahun selama 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019). Sampai dengan triwulan pertama 2021, Australia telah mencatatkan investasi sebesar USD 59.5 juta dengan jumlah 321 proyek investasi yang meliputi berbagai sektor seperti pertambangan; Industri Logam Dasar, Barang Logam; Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan; hotel dan restoran. Turut hadir sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Investasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, dan Duta Besar RI di Canberra. Sedangkan Pemerintah Australia diwakili oleh Australian Treasurer Josh Frydenberg, Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehan, dan Duta Besar (Designate) Australia di Jakarta Penny Williams.JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia perlu memperkuat kerja sama bilateral serta bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini diungkapkan dalam Economic, Trade, and Investment Ministers’ Meeting (ETIMM) Indonesia dan Australia yang pertama. Pertemuan yang digelar secara virtual tersebut membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi bilateral dan global. ETIMM merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kepala Pemerintahan pada Annual Leaders’ Meeting tahun 2020. Baca Juga: Waspada! Investor Harus Pantau Perubahan Sikap The Fed Menko Airlangga menyampaikan kepada Australia bahwa Pemerintah Indonesia tetap teguh dalam menangani dampak kesehatan dari pandemi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dibentuk sebagai strategi untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan layanan kesehatan dan program pemulihan ekonomi secara bersamaan. Percepatan program vaksinasi dan pemberlakuan PPKM merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan menyambut baik kerja sama dengan Australia untuk menerapkan reformasi struktural dan pengiriman vaksin ini,” kata Menko Airlangga. Baca Juga: Curhat Sri Mulyani: Ruang Fiskal Makin Sempit Sejalan dengan semangat menangani pandemi Covid-19, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi serta sebagai agenda besar Indonesia untuk menjadi high-income country, Menko Airlangga mengatakan Pemerintah telah melaksanakan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan menyederhanakan perizinan berusaha, mendirikan lembaga pengelola investasi untuk iklim investasi yang lebih baik, serta menetapkan daftar prioritas investasi. “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pelaku usaha Australia untuk lebih optimal dalam memanfaatkan IA-CEPA, AANZ-FTA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership,” tutur Menko Airlangga. Dalam kesempatan tersebut kedua negara menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berdasar pada prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam World Trade Organization (WTO) dan mendukung reformasi yang sejalan dengan kepentingan seluruh anggota WTO. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan), dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari Australia. Pada sektor perdagangan barang dan investasi, Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi bersama, serta optimalisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA). Diharapkan IA-CEPA Economic Cooperation Program (ECP) KATALIS dapat mewujudkan konsep 'Economic Powerhouse' IA-CEPA melalui kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong produktifitas produk industri dan pertanian, dan berkontribusi lebih besar pada 'global value chains' untuk memasok kebutuhan global. “Mari kita bekerja lebih erat melalui kerja sama ini untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi kita. Pemerintah Indonesia optimis IA CEPA dapat membawa Indonesia dan Australia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan, memperkuat peran kedua negara dalam perubahan nilai global dan meraih masa depan yang lebih baik,” tutur Menko Airlangga. Selanjutnya, terkait Presidensi Indonesia dalam G20, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya memperdalam kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam forum ekonomi regional dan global untuk pemulihan ekonomi bersama. Menanggapi hal tersebut, Australia memberikan dukungan atas persiapan pelaksanaan Presidensi Indonesia dalam G20 pada tahun 2022. Kedua negara sepakat dan mengakui peran penting investasi infrastruktur yang berkualitas dalam mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai prioritas dalam G20. Kolaborasi juga perlu diperkuat pada isu-isu penting bagi masa depan ekonomi kawasan, antara lain; perubahan iklim, pengurangan emisi, investasi, dan teknologi. Di akhir pertemuan, Delegasi Indonesia dan Australia mengakui pentingnya nilai dialog berkelanjutan antara kedua mitra strategis dalam mewujudkan Kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia dan Australia berkomitmen pertemuan Indonesia-Australia ETIMM digelar setiap tahun sejalan dengan komitmen dalam Joint Statement Indonesia-Australia ALM tahun 2020. “Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua pejabat dari kedua negara yang telah berkontribusi dengan baik untuk kelancaran acara ini. Sebagai dua negara yang memiliki ikatan sejarah yang dalam dan berbagi ikatan lingkungan yang unik, saya percaya bahwa Indonesia dan Australia dapat tumbuh bersama dengan memanfaatkan kekuatan satu sama lain,” pungkas Menko Airlangga. Sebagai informasi, Australia merupakan negara maju yang menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 26,1 juta jiwa (2021) dengan rata-rata real GDP growth 2,44 % per tahun selama 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019). Sampai dengan triwulan pertama 2021, Australia telah mencatatkan investasi sebesar USD 59.5 juta dengan jumlah 321 proyek investasi yang meliputi berbagai sektor seperti pertambangan; Industri Logam Dasar, Barang Logam; Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan; hotel dan restoran. Turut hadir sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Investasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, dan Duta Besar RI di Canberra. Sedangkan Pemerintah Australia diwakili oleh Australian Treasurer Josh Frydenberg, Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehan, dan Duta Besar (Designate) Australia di Jakarta Penny Williams.