<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Erick Thohir Ajukan Anggaran Rp106 Triliun untuk BUMN</title><description>Menteri BUMN Erick Thohir telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi VI DPR mencapai Rp106 triliun.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn"/><item><title>Erick Thohir Ajukan Anggaran Rp106 Triliun untuk BUMN</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn</guid><pubDate>Kamis 08 Juli 2021 18:50 WIB</pubDate><dc:creator>Suparjo Ramalan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn-GthrJfElJk.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Kementerian BUMN)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/07/08/320/2437718/erick-thohir-ajukan-anggaran-rp106-triliun-untuk-bumn-GthrJfElJk.jpg</image><title>Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Kementerian BUMN)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Menteri BUMN Erick Thohir telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi VI DPR mencapai Rp106 triliun. PMN tersebut terdiri dari PMN Tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun dan PMN baru 2022 sebesar Rp72,449 triliun.
Erick menyebut, untuk PMN tambahan tahun ini diberikan kepada tiga perseroan negara. Adapun ketiga perusahaan pelat merah itu adalah PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK.
Baca Juga: Sorry PNS, Sri Mulyani Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas dan Rapat untuk Covid-19
Waskita Karya akan mendapatkan dana senilai Rp7,9 triliun, KAI Rp7 triliun, sementara Hutama Karya sebesar Rp19 triliun.
Untuk Waskita, anggaran tersebut akan digunakan perseroan untuk mengadakan sejumlah proyek infrastruktur yang berasal dari penugasan pemerintah. Erick menyebut, PMN sangat dibutuhkan perseroan untuk merealisasikan tugas-tugasnya. Sebab, permodalan perusahaan sudah dialokasikan ke Tol Trans Jawa yang sebelumnya mangkrak.
Baca Juga: Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut APBN Motor Penggerak Ekonomi
&quot;Kita tahu banyak sekali pada saat itu tol-tol di Jawa itu dalam kondisi mangkrak sehingga Waskita harus mengambil alih, sehingga hari ini kita bisa nikmati jalan tol yang tembus di seluruh Jawa. Tentu hal ini ada konsekuensi dari pada permodalannya sendiri,&quot; ujar Erick, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, ada penugasan tambahan yang diterima Waskita untuk pengerjaan Tol Sumatera, dimana, dalam prosesnya manajemen menggunakan ekuitas perusahaan sendiri.
Untuk KAI, PMN akan dialokasikan untuk pengerjaan Lintas Rel Terpadu  (LRT) Jabodetabek. Proyek Strategi Nasional ini menggunakan dana PMN  sebesar Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk pemenuhan base equity Kereta  Cepat Indonesia&amp;ndash;China (KCIC) sebesar Rp4,3 triliun.
&quot;Yang namanya LRT, ada Rp2,7 triliun dan tentu percepatan dari KCIC,  LRT sendiri Alhamdulillah sudah mencapai hampir 80% lebih dan KCIC sudah  74-78%,&quot; katanya.
Sedangkan PMN HK senilai Rp19 triliun akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Sementara, PMN di tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar  Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80%. Dana segar itu pun akan  difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan  bisnis perusahaan.
Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya, pertama, PT Hutama Karya  (Persero) sebesar Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol  Trans Sumatera.
Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp9,31 triliun. Dana  itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi,  pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta  lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ketiga, PT PLN sebesar Rp8,23 triliun untuk membiayai program  pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk  dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan  2021-2022
Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana,  perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk  meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).Kekima, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp4,1 triliun.   Manajemen akan menggunakan PMN untuk penugasan dalam rangka menjalankan   proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost  overrun.
Keenam, PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp3 triliun. Dana   dialokasikan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka   restrukturisasi. Ketujuh, PT BPUI sebesar Rp2 triliun berkaitan dengan   restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai   seluruh polis per 31 Mei 2021
Kedelapan, PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp2 triliun untuk   penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian. Kedembilan,   PT Perumnas sebesar Rp2 triliun guna program perumahan rakyat   Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).
Kesepuluh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN sebesar Rp2   triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.   Kesebelas, PT RNI senilai Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan   dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM). Dua belas, PT Damri sebesar Rp250 miliar  untuk  penyediaan armada untuk program penugasan.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Menteri BUMN Erick Thohir telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komisi VI DPR mencapai Rp106 triliun. PMN tersebut terdiri dari PMN Tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun dan PMN baru 2022 sebesar Rp72,449 triliun.
Erick menyebut, untuk PMN tambahan tahun ini diberikan kepada tiga perseroan negara. Adapun ketiga perusahaan pelat merah itu adalah PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK.
Baca Juga: Sorry PNS, Sri Mulyani Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas dan Rapat untuk Covid-19
Waskita Karya akan mendapatkan dana senilai Rp7,9 triliun, KAI Rp7 triliun, sementara Hutama Karya sebesar Rp19 triliun.
Untuk Waskita, anggaran tersebut akan digunakan perseroan untuk mengadakan sejumlah proyek infrastruktur yang berasal dari penugasan pemerintah. Erick menyebut, PMN sangat dibutuhkan perseroan untuk merealisasikan tugas-tugasnya. Sebab, permodalan perusahaan sudah dialokasikan ke Tol Trans Jawa yang sebelumnya mangkrak.
Baca Juga: Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut APBN Motor Penggerak Ekonomi
&quot;Kita tahu banyak sekali pada saat itu tol-tol di Jawa itu dalam kondisi mangkrak sehingga Waskita harus mengambil alih, sehingga hari ini kita bisa nikmati jalan tol yang tembus di seluruh Jawa. Tentu hal ini ada konsekuensi dari pada permodalannya sendiri,&quot; ujar Erick, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, ada penugasan tambahan yang diterima Waskita untuk pengerjaan Tol Sumatera, dimana, dalam prosesnya manajemen menggunakan ekuitas perusahaan sendiri.
Untuk KAI, PMN akan dialokasikan untuk pengerjaan Lintas Rel Terpadu  (LRT) Jabodetabek. Proyek Strategi Nasional ini menggunakan dana PMN  sebesar Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk pemenuhan base equity Kereta  Cepat Indonesia&amp;ndash;China (KCIC) sebesar Rp4,3 triliun.
&quot;Yang namanya LRT, ada Rp2,7 triliun dan tentu percepatan dari KCIC,  LRT sendiri Alhamdulillah sudah mencapai hampir 80% lebih dan KCIC sudah  74-78%,&quot; katanya.
Sedangkan PMN HK senilai Rp19 triliun akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Sementara, PMN di tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar  Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80%. Dana segar itu pun akan  difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan  bisnis perusahaan.
Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya, pertama, PT Hutama Karya  (Persero) sebesar Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol  Trans Sumatera.
Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp9,31 triliun. Dana  itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi,  pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta  lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ketiga, PT PLN sebesar Rp8,23 triliun untuk membiayai program  pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk  dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan  2021-2022
Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana,  perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk  meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).Kekima, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp4,1 triliun.   Manajemen akan menggunakan PMN untuk penugasan dalam rangka menjalankan   proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost  overrun.
Keenam, PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp3 triliun. Dana   dialokasikan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka   restrukturisasi. Ketujuh, PT BPUI sebesar Rp2 triliun berkaitan dengan   restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai   seluruh polis per 31 Mei 2021
Kedelapan, PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp2 triliun untuk   penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian. Kedembilan,   PT Perumnas sebesar Rp2 triliun guna program perumahan rakyat   Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).
Kesepuluh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN sebesar Rp2   triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.   Kesebelas, PT RNI senilai Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan   dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM). Dua belas, PT Damri sebesar Rp250 miliar  untuk  penyediaan armada untuk program penugasan.</content:encoded></item></channel></rss>
