Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai Rp1.929,6 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/07/12/320/2439352/sri-mulyani-prediksi-belanja-pemerintah-habiskan-rp1-929-triliun-akhir-2021idhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/12/320/2439352/sri-mulyani-prediksi-belanja-pemerintah-habiskan-rp1-929-triliun-akhir-2021https://economy.okezone.com/read/2021/07/12/320/2439352/sri-mulyani-prediksi-belanja-pemerintah-habiskan-rp1-929-triliun-akhir-2021Senin 12 Juli 2021 13:58 WIBAntaraMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi APBN 2021 (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/07/12/320/2439352/sri-mulyani-prediksi-belanja-pemerintah-habiskan-rp1-929-triliun-akhir-2021-rU2beQg4Fi.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai Rp1.929,6 triliun. Jumlah tersebut setara 98,2% dari pagu Rp1.954,5 triliun. "Sampai semester II kita perkirakan 98,2% dari pagu akan terpakai atau Rp1.929,6 triliun," katanya dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Mau Terapkan Pajak Karbon, Pengusaha Beri 3 Catatan Sri Mulyani menuturkan perkiraan tersebut tumbuh empat% dari realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu yang hanya 92,8% dari pagu Rp1.975,2 triliun yakni Rp1.833 triliun. "Ini lebih baik dari sisi%tase dan secara nominal," ujarnya. Baca Juga: Reformasi Pajak, Sri Mulyani: APBN Punya Daya Batas Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya. Dia menjelaskan kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II akan berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut. Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan COVID-19. Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan untuk realisasi TKDD tahun ini akan mencapai Rp770 triliun dari Rp795 triliun atau 96,9%. Ia menegaskan penyaluran TKDD terutama DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya. "Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ujarnya. Ia melanjutkan, untuk BLT fesa diperkirakan akan terealisasi 69% dari total pagu pada tahun ini sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat. "Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," tegasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai Rp1.929,6 triliun. Jumlah tersebut setara 98,2% dari pagu Rp1.954,5 triliun. "Sampai semester II kita perkirakan 98,2% dari pagu akan terpakai atau Rp1.929,6 triliun," katanya dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Mau Terapkan Pajak Karbon, Pengusaha Beri 3 Catatan Sri Mulyani menuturkan perkiraan tersebut tumbuh empat% dari realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu yang hanya 92,8% dari pagu Rp1.975,2 triliun yakni Rp1.833 triliun. "Ini lebih baik dari sisi%tase dan secara nominal," ujarnya. Baca Juga: Reformasi Pajak, Sri Mulyani: APBN Punya Daya Batas Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya. Dia menjelaskan kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II akan berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut. Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan COVID-19. Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan untuk realisasi TKDD tahun ini akan mencapai Rp770 triliun dari Rp795 triliun atau 96,9%. Ia menegaskan penyaluran TKDD terutama DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya. "Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ujarnya. Ia melanjutkan, untuk BLT fesa diperkirakan akan terealisasi 69% dari total pagu pada tahun ini sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat. "Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," tegasnya.