Pemerintah tengah menyiapkan skenario PPKM Darurat yang akan diperpanjang empat hingga enam pekan ke depan.https://economy.okezone.com/read/2021/07/14/320/2440513/skenario-ppkm-darurat-diperpanjang-6-minggu-pengusaha-tolong-bantu-kamiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/14/320/2440513/skenario-ppkm-darurat-diperpanjang-6-minggu-pengusaha-tolong-bantu-kamihttps://economy.okezone.com/read/2021/07/14/320/2440513/skenario-ppkm-darurat-diperpanjang-6-minggu-pengusaha-tolong-bantu-kamiRabu 14 Juli 2021 14:40 WIBShelma RachmahyantiPengusaha mal mengeluhkan skenario perpanjangan PPKM Darurat (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2021/07/14/320/2440513/skenario-ppkm-darurat-diperpanjang-6-minggu-pengusaha-tolong-bantu-kami-CudzfbtvJk.jpgJAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skenario PPKM Darurat yang akan diperpanjang empat hingga enam pekan ke depan. Hal tersebut terjadi, karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Adapun wacana ini membuat resah beberapa pihak, salah satunya yakni pengusaha pusat perbelanjaan atau mal. Baca Juga: Pemkot Bogor Setuju PPKM Darurat Diperpanjang Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menuturkan, jika wacana tersebut terjadi beban pusat perbelanjaan akan semakin berat karena beberapa hal. Menurutnya, tahun 2021 adalah tahun dengan kondisi lebih berat jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. “Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, di mana digunakan hanya sebatas untuk bisa bertahan saja,” tutur Alphonzus dalam pesan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Baca Juga: Dihantui PHK dan Pendapatan Anjlok, Pengusaha Mal Minta Bantuan Kemudian, dia menjelaskan, kondisi usaha pada 2021 masih defisit. Namun Alphonzus mengakui, bahwa kondisi usaha sampai dengan semester I/2021 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. “Akan tetapi, pusat perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50% saja,” jelas dia. Lanjut Alphonzus, selama diterapkannya PPKM Darurat, pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Hal itu terjadi, karena pusat perbelanjaan tidak bisa beroperasi sementara pengusaha harus meringankan beban penyewa. “Pusat perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge. Dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat,” ucap dia. Selain itu, kata dia, ketika PPKM Darurat berlangsung, pusat perbelanjaan juga masih harus menanggung beban biaya pengeluaran yang relatif tidak berkurang. “Pusat perbelanjaan harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak/retribusi yang dibebankan oleh pemerintah, meskipun diminta untuk tutup ataupun hanya beroperasi secara sangat terbatas,” pungkas Alphonzus. Selain itu, Alphonzus menegaskan, jika penutupan operasional terus berkepanjangan, maka tidak dipungkiri bahwa akan terjadi kembali pemutusan hubungan kerja (PHK). “Pemutusan hubungan kerja (PHK), jika penutupan operasional terus berkepanjangan maka akan banyak pekerja yang dirumahkan dan jika keadaan semakin berlarut maka akan banyak terjadi lagi PHK,” tegasnya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat segera memberikan perhatian dan bantuan kepada pusat perbelanjaan. Pihaknya telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi beban selama PPKM Darurat diterapkan. “Pusat perbelanjaan meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan perhatian dan bantuan. Seperti meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas, menghapus sementara PBB; pajak reklame dan pajak/retribusi lainnya yang bersifat tetap, mensubsidi upah pekerja sebesar 50%, serta menegakkan pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten,” papar Alphonzus.JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skenario PPKM Darurat yang akan diperpanjang empat hingga enam pekan ke depan. Hal tersebut terjadi, karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Adapun wacana ini membuat resah beberapa pihak, salah satunya yakni pengusaha pusat perbelanjaan atau mal. Baca Juga: Pemkot Bogor Setuju PPKM Darurat Diperpanjang Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menuturkan, jika wacana tersebut terjadi beban pusat perbelanjaan akan semakin berat karena beberapa hal. Menurutnya, tahun 2021 adalah tahun dengan kondisi lebih berat jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. “Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, di mana digunakan hanya sebatas untuk bisa bertahan saja,” tutur Alphonzus dalam pesan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Rabu (14/7/2021). Baca Juga: Dihantui PHK dan Pendapatan Anjlok, Pengusaha Mal Minta Bantuan Kemudian, dia menjelaskan, kondisi usaha pada 2021 masih defisit. Namun Alphonzus mengakui, bahwa kondisi usaha sampai dengan semester I/2021 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. “Akan tetapi, pusat perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50% saja,” jelas dia. Lanjut Alphonzus, selama diterapkannya PPKM Darurat, pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Hal itu terjadi, karena pusat perbelanjaan tidak bisa beroperasi sementara pengusaha harus meringankan beban penyewa. “Pusat perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge. Dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat,” ucap dia. Selain itu, kata dia, ketika PPKM Darurat berlangsung, pusat perbelanjaan juga masih harus menanggung beban biaya pengeluaran yang relatif tidak berkurang. “Pusat perbelanjaan harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak/retribusi yang dibebankan oleh pemerintah, meskipun diminta untuk tutup ataupun hanya beroperasi secara sangat terbatas,” pungkas Alphonzus. Selain itu, Alphonzus menegaskan, jika penutupan operasional terus berkepanjangan, maka tidak dipungkiri bahwa akan terjadi kembali pemutusan hubungan kerja (PHK). “Pemutusan hubungan kerja (PHK), jika penutupan operasional terus berkepanjangan maka akan banyak pekerja yang dirumahkan dan jika keadaan semakin berlarut maka akan banyak terjadi lagi PHK,” tegasnya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat segera memberikan perhatian dan bantuan kepada pusat perbelanjaan. Pihaknya telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi beban selama PPKM Darurat diterapkan. “Pusat perbelanjaan meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan perhatian dan bantuan. Seperti meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas, menghapus sementara PBB; pajak reklame dan pajak/retribusi lainnya yang bersifat tetap, mensubsidi upah pekerja sebesar 50%, serta menegakkan pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten,” papar Alphonzus.