Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN di sektor perbankan digunakan untuk operasional bisnis.https://economy.okezone.com/read/2021/07/16/320/2441862/stafsus-erick-thohir-bank-bumn-harus-untungidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/16/320/2441862/stafsus-erick-thohir-bank-bumn-harus-untunghttps://economy.okezone.com/read/2021/07/16/320/2441862/stafsus-erick-thohir-bank-bumn-harus-untungJum'at 16 Juli 2021 19:35 WIBSuparjo RamalanBank BUMN harus mendapat keuntungan (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/07/16/320/2441862/stafsus-erick-thohir-bank-bumn-harus-untung-pc7DyM7IGn.jpgJAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN di sektor perbankan digunakan untuk operasional bisnis termasuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh Bank Himbara akan diserahkan kepada negara dalam bentuk dividen. Sementara, PMN BUMN di sektor lainnya dialokasikan untuk penugasan pemerintah. Baca Juga:  Staf Erick Thohir Pamer Kontribusi BUMN ke Negara "Kalau mau untung BNI, BRI, dan BTN harus untung, kasih dividen karena aksi korporasi. Ini sebagian besar untuk penugasan," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam diskusi virtual, Jumat (16/7/2021). Tercatat, Kementerian BUMN mengusulkan PMN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN tahun anggaran 2022 sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Baca Juga: Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftarnya Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, suntikan dana negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan Tier I Capital dan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Selain BTN, pemegang saham juga mengusulkan PMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau BNI tahun depan sebesar Rp7 triliun. Dana digunakan emiten untuk mengembangkan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan CAR. Usalan itupun sudah disepakati Komisi VI saat rapat kerja lanjutan dengan Kementeriam BUMN beberapa hari lalu. Secara agregat, total PMN yang disepakati DPR mencapai Rp106 triliun, jumlah tersebut terdiri dari PMN tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun untuk tiga perusahaan dan PMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun untuk 12 perusahaan. "Kemudian yang namanya PMN kalau itu cuma kasih-kasih duit aja ke BUMN bolehlah mengkritisinya. Contoh Hutama Karya dikasih Rp100 triliun tahun 2021, ngapain? Penugasan, ditugasin bikin kantor sampai ke Aceh sana, orang Aceh belum liat jalan tol, sekarang ada. di Medan ke Siantar sekarang 4 jam karena jalan tol. Jadi uang ke Hutama Karya itu penugasan, kemudian penugasan kai Bandung – Jakarta. Tahun depan Hutama Karya mendapatkan lagi Rp31,3 triliun untuk penugasan," jelas Arya.JAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN di sektor perbankan digunakan untuk operasional bisnis termasuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh Bank Himbara akan diserahkan kepada negara dalam bentuk dividen. Sementara, PMN BUMN di sektor lainnya dialokasikan untuk penugasan pemerintah. Baca Juga:  Staf Erick Thohir Pamer Kontribusi BUMN ke Negara "Kalau mau untung BNI, BRI, dan BTN harus untung, kasih dividen karena aksi korporasi. Ini sebagian besar untuk penugasan," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam diskusi virtual, Jumat (16/7/2021). Tercatat, Kementerian BUMN mengusulkan PMN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN tahun anggaran 2022 sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Baca Juga: Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftarnya Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, suntikan dana negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan Tier I Capital dan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Selain BTN, pemegang saham juga mengusulkan PMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau BNI tahun depan sebesar Rp7 triliun. Dana digunakan emiten untuk mengembangkan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan CAR. Usalan itupun sudah disepakati Komisi VI saat rapat kerja lanjutan dengan Kementeriam BUMN beberapa hari lalu. Secara agregat, total PMN yang disepakati DPR mencapai Rp106 triliun, jumlah tersebut terdiri dari PMN tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun untuk tiga perusahaan dan PMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun untuk 12 perusahaan. "Kemudian yang namanya PMN kalau itu cuma kasih-kasih duit aja ke BUMN bolehlah mengkritisinya. Contoh Hutama Karya dikasih Rp100 triliun tahun 2021, ngapain? Penugasan, ditugasin bikin kantor sampai ke Aceh sana, orang Aceh belum liat jalan tol, sekarang ada. di Medan ke Siantar sekarang 4 jam karena jalan tol. Jadi uang ke Hutama Karya itu penugasan, kemudian penugasan kai Bandung – Jakarta. Tahun depan Hutama Karya mendapatkan lagi Rp31,3 triliun untuk penugasan," jelas Arya.