Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) akan mempercepat realisasi penyaluran.https://economy.okezone.com/read/2021/07/19/320/2442973/akurasi-data-jadi-syarat-percepatan-penyaluran-bansos-ppkm-daruratidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/19/320/2442973/akurasi-data-jadi-syarat-percepatan-penyaluran-bansos-ppkm-darurathttps://economy.okezone.com/read/2021/07/19/320/2442973/akurasi-data-jadi-syarat-percepatan-penyaluran-bansos-ppkm-daruratSenin 19 Juli 2021 16:32 WIBAntaraPenyaluran Bansos memerlukan data penerima yang akurat (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/07/19/320/2442973/akurasi-data-jadi-syarat-percepatan-penyaluran-bansos-ppkm-darurat-i7Z6FtsVX1.jpgJAKARTA - Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) akan mempercepat realisasi penyaluran. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, penyaluran bantuan sosial yang selama ini belum optimal hanya bisa dipercepat apabila pemerintah sudah bisa membangun sistem berdasarkan data yang akurat. Baca Juga: Sambut Baik Penambahan Anggaran Bansos, Ketua DPD: Segera Bagikan Bantuan ke Masyarakat "Selama sistem belum dibangun dan data yang dipergunakan masih simpang siur, persoalan penyaluran bansos ini akan terus terjadi," kata Piter dilansir dari Antara, Senin (19/7/2021). Pemerintah menyalurkan bansos untuk mengurangi beban masyarakat karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bertujuan mengurangi penularan COVID-19. Baca Juga: Antisipasi Bertambahnya Orang Miskin, Bansos Tunai Harus Naik Jadi Rp1,5 Juta Piter memastikan opsi pemerintah dalam memilih PPKM Darurat bertujuan untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. "Dibandingkan lockdown total, PPKM Darurat sudah sangat mempertimbangkan dampak negatif ke ekonomi. Pilihannya memang pemerintah harus memprioritaskan kesehatan masyarakat terlebih dahulu ketimbang ekonomi," imbuh Piter. Dia tidak memungkiri bahwa keputusan itu memiliki dampak lanjutan seperti pelaku usaha yang berpotensi merumahkan kembali karyawan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, ketika angka kasus positif COVID-19 telah menurun, Piter optimistis perekonomian akan kembali bergerak seiring dengan pemberhentian kebijakan PPKM Darurat. "Jadi dampak dari PPKM Darurat kepada ekonomi memang sangat besar. PPKM Darurat menurunkan konsumsi dan produksi. Tetapi disisi lain PPKM Darurat akan menurunkan angka penularan dan ketika PPKM Darurat dihentikan perekonomian akan bergerak kembali," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memberikan bansos tambahan senilai Rp39,19 triliun. Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera menyalurkan bansos tambahan itu.JAKARTA - Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) akan mempercepat realisasi penyaluran. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, penyaluran bantuan sosial yang selama ini belum optimal hanya bisa dipercepat apabila pemerintah sudah bisa membangun sistem berdasarkan data yang akurat. Baca Juga: Sambut Baik Penambahan Anggaran Bansos, Ketua DPD: Segera Bagikan Bantuan ke Masyarakat "Selama sistem belum dibangun dan data yang dipergunakan masih simpang siur, persoalan penyaluran bansos ini akan terus terjadi," kata Piter dilansir dari Antara, Senin (19/7/2021). Pemerintah menyalurkan bansos untuk mengurangi beban masyarakat karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bertujuan mengurangi penularan COVID-19. Baca Juga: Antisipasi Bertambahnya Orang Miskin, Bansos Tunai Harus Naik Jadi Rp1,5 Juta Piter memastikan opsi pemerintah dalam memilih PPKM Darurat bertujuan untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. "Dibandingkan lockdown total, PPKM Darurat sudah sangat mempertimbangkan dampak negatif ke ekonomi. Pilihannya memang pemerintah harus memprioritaskan kesehatan masyarakat terlebih dahulu ketimbang ekonomi," imbuh Piter. Dia tidak memungkiri bahwa keputusan itu memiliki dampak lanjutan seperti pelaku usaha yang berpotensi merumahkan kembali karyawan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, ketika angka kasus positif COVID-19 telah menurun, Piter optimistis perekonomian akan kembali bergerak seiring dengan pemberhentian kebijakan PPKM Darurat. "Jadi dampak dari PPKM Darurat kepada ekonomi memang sangat besar. PPKM Darurat menurunkan konsumsi dan produksi. Tetapi disisi lain PPKM Darurat akan menurunkan angka penularan dan ketika PPKM Darurat dihentikan perekonomian akan bergerak kembali," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memberikan bansos tambahan senilai Rp39,19 triliun. Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk segera menyalurkan bansos tambahan itu.