Presiden Jokowi melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2021/07/20/320/2443251/jokowi-ubah-aturan-rangkap-jabatan-rektor-ui-di-bumnidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/20/320/2443251/jokowi-ubah-aturan-rangkap-jabatan-rektor-ui-di-bumnhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/20/320/2443251/jokowi-ubah-aturan-rangkap-jabatan-rektor-ui-di-bumnSelasa 20 Juli 2021 10:11 WIBDita Angga RPresiden Joko Widodo Ubah Statuta Universitas Indonesia. (Foto: Okezone.com/Biro Setpres)https://img.okezone.com/content/2021/07/20/320/2443251/jokowi-ubah-aturan-rangkap-jabatan-rektor-ui-di-bumn-vQrmgsG8u7.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). PP No.68/2013 pun diubah menjadi PP 75/2021. Seperti diketahui, pada pasal 35 PP 68/2012, larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI antara lain: a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat Baca Juga: Erick Thohir ke Industri Kreatif: Jangan Takut, Nanti Uangnya Dicari b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau Baca Juga: Erick Thohir Minta Direksi Turun Langsung Urus Lingkungan, Apa Langkah BUMN? e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI. Sementara pada PP No.75/2021, terjadi perubahan pada poin c. Di mana rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu, poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021. Berikut larangan rangkap jabatan pada PP Statuta UI yang baru: a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). PP No.68/2013 pun diubah menjadi PP 75/2021. Seperti diketahui, pada pasal 35 PP 68/2012, larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI antara lain: a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat Baca Juga: Erick Thohir ke Industri Kreatif: Jangan Takut, Nanti Uangnya Dicari b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau Baca Juga: Erick Thohir Minta Direksi Turun Langsung Urus Lingkungan, Apa Langkah BUMN? e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI. Sementara pada PP No.75/2021, terjadi perubahan pada poin c. Di mana rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu, poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021. Berikut larangan rangkap jabatan pada PP Statuta UI yang baru: a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.