Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta penggunaan minimum listrik dan gas ditiadakan sementarahttps://economy.okezone.com/read/2021/07/21/320/2443707/tutup-selama-ppkm-pengusaha-mal-minta-biaya-listrik-dan-gas-digratiskanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/21/320/2443707/tutup-selama-ppkm-pengusaha-mal-minta-biaya-listrik-dan-gas-digratiskanhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/21/320/2443707/tutup-selama-ppkm-pengusaha-mal-minta-biaya-listrik-dan-gas-digratiskanRabu 21 Juli 2021 12:02 WIBAzhfar MuhammadMal Ditutup Selama PPKM Darurat. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/07/21/320/2443707/tutup-selama-ppkm-pengusaha-mal-biaya-listrik-dan-gas-digratiskan-KIBfO74h4l.jpgJAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta penggunaan minimum listrik dan gas ditiadakan sementara. Apalagi kebijakan PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli 2021. "Kami meminta bantuan kepada pemerintah berupa subsidi jika PPKM Darurat ini terpaksa diperpanjang. Mal atau pusat perbelanjaan masih harus ditutup maka kami meminta bantuan untuk meniadakan ketentuan-ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas (PGN). Itu sementara jangan diberlakukan dan dihapus sementara ini," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, melalui konferensi virtual, Rabu (21/7/2021). Baca Juga: Dana Cadangan Terkuras Habis, Pengusaha Mal Kibarkan Bendera Putih Tak hanya itu, pengelola mal meminta kebijakan penghapusan sementara anggaran tetap seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak reklame dan retribusi-retribusi lainnya. "Jangan hanya dibebankan kepada pusat perbelanjaan, karena pemerintah meminta kami untuk menutup pusat perbelanjaan, tapi dalam satu sisi pemerintah juga membebankan biaya biaya tersebut yang relatif nilainya tidak berubah," ujarmya. Baca Juga: Tidak Bisa Dagang, Penjualan Pakaian hingga Elektronik di Mal Anjlok 90% Di samping itu, dirinya berharap dengan menghapus pajak-pajak sementara yang bernilai tetap ataupun jumlah tagihan di pusat perbelanjaan tersebut bisa kembali stabil dan memperbaiki perekonomian secara bertahap.JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta penggunaan minimum listrik dan gas ditiadakan sementara. Apalagi kebijakan PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli 2021. "Kami meminta bantuan kepada pemerintah berupa subsidi jika PPKM Darurat ini terpaksa diperpanjang. Mal atau pusat perbelanjaan masih harus ditutup maka kami meminta bantuan untuk meniadakan ketentuan-ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas (PGN). Itu sementara jangan diberlakukan dan dihapus sementara ini," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, melalui konferensi virtual, Rabu (21/7/2021). Baca Juga: Dana Cadangan Terkuras Habis, Pengusaha Mal Kibarkan Bendera Putih Tak hanya itu, pengelola mal meminta kebijakan penghapusan sementara anggaran tetap seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak reklame dan retribusi-retribusi lainnya. "Jangan hanya dibebankan kepada pusat perbelanjaan, karena pemerintah meminta kami untuk menutup pusat perbelanjaan, tapi dalam satu sisi pemerintah juga membebankan biaya biaya tersebut yang relatif nilainya tidak berubah," ujarmya. Baca Juga: Tidak Bisa Dagang, Penjualan Pakaian hingga Elektronik di Mal Anjlok 90% Di samping itu, dirinya berharap dengan menghapus pajak-pajak sementara yang bernilai tetap ataupun jumlah tagihan di pusat perbelanjaan tersebut bisa kembali stabil dan memperbaiki perekonomian secara bertahap.