BLT subsidi gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja yang terkena dampak PPKM level 4.https://economy.okezone.com/read/2021/07/26/320/2445738/syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-4-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/26/320/2445738/syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-4-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2021/07/26/320/2445738/syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-4-faktanyaSenin 26 Juli 2021 06:28 WIBTim OkezonePegawai yang dirumahkan akan dapat BLT Subsidi Gaji (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/07/25/320/2445738/syarat-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-4-faktanya-k9EG5Ofiwn.jpgJAKARTA - BLT subsidi gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja yang terkena dampak PPKM level 4. Rencananya BLT subsidi gaji diberikan Rp500.000 selama dua bulan, sehingga totalnya Rp1 juta untuk penerima. Nantinya pemerintah akan menyiapkan dana sekira Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja yang menerima BLT subsidi gaji. Berikut adalah syarat pekerja mendapat BLT subsidi gaji yang dirangkum Okezone, Senin (26/7/2021). Baca Juga: Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Dapat BLT Rp1 Juta, Ini Syarat Lengkapnya 1. WNI Syarat pertama pekerja menerima BLT subsidi gaji adalah pekerja atau buruh merupakan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh penerima upah kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021. Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Hanya untuk 8,8 Juta Pekerja 3. Upah di bawah Rp3,5 Juta Penerima BLT subsidi gaji merupakan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS ketenagakerjaan. Keempat, pekerja memiliki rekening bank aktif. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan memberikan BLT subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.4. Meningkatkan Daya Beli Hal ini sejalan dengan merespons penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi Covid-19 dan PPKM berbasis mikro. "Nanti BLT subsidi upah payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan menteri ketenagakerjaan, dimana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan bantuan stimulus yang kami koordinasikan dengan KCPEN, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021) malam.JAKARTA - BLT subsidi gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja yang terkena dampak PPKM level 4. Rencananya BLT subsidi gaji diberikan Rp500.000 selama dua bulan, sehingga totalnya Rp1 juta untuk penerima. Nantinya pemerintah akan menyiapkan dana sekira Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja yang menerima BLT subsidi gaji. Berikut adalah syarat pekerja mendapat BLT subsidi gaji yang dirangkum Okezone, Senin (26/7/2021). Baca Juga: Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Dapat BLT Rp1 Juta, Ini Syarat Lengkapnya 1. WNI Syarat pertama pekerja menerima BLT subsidi gaji adalah pekerja atau buruh merupakan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh penerima upah kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021. Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Hanya untuk 8,8 Juta Pekerja 3. Upah di bawah Rp3,5 Juta Penerima BLT subsidi gaji merupakan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS ketenagakerjaan. Keempat, pekerja memiliki rekening bank aktif. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah akan memberikan BLT subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.4. Meningkatkan Daya Beli Hal ini sejalan dengan merespons penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi Covid-19 dan PPKM berbasis mikro. "Nanti BLT subsidi upah payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan menteri ketenagakerjaan, dimana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan bantuan stimulus yang kami koordinasikan dengan KCPEN, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021) malam.