Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari.https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448615/sri-mulyani-bebaskan-pajak-impor-senjata-dan-kapal-pesiaridhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448615/sri-mulyani-bebaskan-pajak-impor-senjata-dan-kapal-pesiarhttps://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448615/sri-mulyani-bebaskan-pajak-impor-senjata-dan-kapal-pesiarJum'at 30 Juli 2021 18:05 WIBRina AnggraeniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/30/320/2448615/sri-mulyani-bebaskan-pajak-impor-senjata-dan-kapal-pesiar-uCxXhnN76I.jpgJAKARTA - Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari dengan memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk usaha pariwisata. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan mengatakan bahwa industri pariwisata bahari perlu didorong karena merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. "Yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tariff sebesar 75%,”kata Neil di Jakarta, Jumat (30/7/2021). Baca Juga: Cara Sri Mulyani Efisiensi Belanja APBN Selain itu, pengecualian pengenaan PPnBM ini juga diberikan atas penyerahan atau impor, peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara. Lalu, pajak impor esawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga juga dibebaskan. Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Ancaman yang Lebih Ngeri dari Covid-19, Apa Itu? Sedangkan, senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang."Kapal feri dari semua jenis dan yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum," tandasnya.JAKARTA - Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari dengan memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk usaha pariwisata. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan mengatakan bahwa industri pariwisata bahari perlu didorong karena merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. "Yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tariff sebesar 75%,”kata Neil di Jakarta, Jumat (30/7/2021). Baca Juga: Cara Sri Mulyani Efisiensi Belanja APBN Selain itu, pengecualian pengenaan PPnBM ini juga diberikan atas penyerahan atau impor, peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara. Lalu, pajak impor esawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga juga dibebaskan. Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Ancaman yang Lebih Ngeri dari Covid-19, Apa Itu? Sedangkan, senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang."Kapal feri dari semua jenis dan yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum," tandasnya.