<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>PMN BUMN Dikritik, Erick Thohir: Tak Ada yang Disembunyikan</title><description>Pemerintah menyatakan sikap terbuka dan transparan dalam menanggapi kritik terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan"/><item><title>PMN BUMN Dikritik, Erick Thohir: Tak Ada yang Disembunyikan</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan</guid><pubDate>Jum'at 30 Juli 2021 20:47 WIB</pubDate><dc:creator>Antara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan-gVwxXCWeU7.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menteri BUMN Erick Thohir akan transparan soal data PMN BUMN (Foto: Kementerian BUMN)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/07/30/320/2448686/pmn-bumn-dikritik-erick-thohir-tak-ada-yang-disembunyikan-gVwxXCWeU7.jpg</image><title>Menteri BUMN Erick Thohir akan transparan soal data PMN BUMN (Foto: Kementerian BUMN)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah menyatakan sikap terbuka dan transparan dalam menanggapi kritik terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN tahun 2021 dan 2022. Hal ini ditegaskan Menteri BUMN Erick Thohir.
&quot;Saya rasa ini era demokrasi, ketika ada saran dan kritik kita buka data-datanya secara transparan, kita tidak ada yang kita sembunyikan,&quot; ujar Erick Thohir dilansir dari Antara, Jumat (30/7/2021).
Baca Juga: Erick Thohir Jawab Kritikan Faisal Basri soal PMN BUMN
 
Menteri BUMN menyampaikan, Indonesia tidak bisa hanya terbelenggu dan terpaku hanya pada saat COVID-19 saja, setelah pandemi ini juga penting.
Contohnya biaya logistik bagaimana pun berpengaruh terhadap pandemi, kalau distribusinya mahal, obat-obatan, makanan akhirnya akan ada inefisiensi yang terjadi dan itu cukup tinggi.
Saat ini BUMN sudah bisa memproduksi obat generik, namun bahan bakunya belum karena itu Erick Thohir highlight Pertamina membuat petrochemical yang turunannya salah satunya bahan obat paracetamol.
Baca Juga: Stafsus Erick Thohir: Bank BUMN Harus Untung
 
&quot;Untuk itulah, mengapa Indonesia harus membangun yang namanya infrastruktur yang memang harus PMN,&quot; katanya.
Erick juga menjelaskan bagaimana PLN memberikan bantuan dalam arti listrik gratis atau diskon listrik, namun ketika bicara listrik masuk desa maka hal ini memang perlu PMN. Dan rakyat-rakyat yang di desa harus memiliki kesempatan yang sama dengan rakyat yang tinggal di kota.&quot;Kita tidak boleh pilih kasih. Hal-hal ini kita bedakan, kita lakukan  secara transparan, dan data-datanya terbuka,&quot; kata Erick Thohir.
Sebelumnya Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN)  Tunai dan Non Tunai BUMN Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam  RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022.
Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks  BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai  Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran  2022. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang  setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI  pada Rapat Paripurna.
Komisi VI DPR juga menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI dapat  menyetujui usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021  sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan  perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan  dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala  kepada Komisi VI DPR RI.
Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan  Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan  Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU,  vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19.</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah menyatakan sikap terbuka dan transparan dalam menanggapi kritik terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN tahun 2021 dan 2022. Hal ini ditegaskan Menteri BUMN Erick Thohir.
&quot;Saya rasa ini era demokrasi, ketika ada saran dan kritik kita buka data-datanya secara transparan, kita tidak ada yang kita sembunyikan,&quot; ujar Erick Thohir dilansir dari Antara, Jumat (30/7/2021).
Baca Juga: Erick Thohir Jawab Kritikan Faisal Basri soal PMN BUMN
 
Menteri BUMN menyampaikan, Indonesia tidak bisa hanya terbelenggu dan terpaku hanya pada saat COVID-19 saja, setelah pandemi ini juga penting.
Contohnya biaya logistik bagaimana pun berpengaruh terhadap pandemi, kalau distribusinya mahal, obat-obatan, makanan akhirnya akan ada inefisiensi yang terjadi dan itu cukup tinggi.
Saat ini BUMN sudah bisa memproduksi obat generik, namun bahan bakunya belum karena itu Erick Thohir highlight Pertamina membuat petrochemical yang turunannya salah satunya bahan obat paracetamol.
Baca Juga: Stafsus Erick Thohir: Bank BUMN Harus Untung
 
&quot;Untuk itulah, mengapa Indonesia harus membangun yang namanya infrastruktur yang memang harus PMN,&quot; katanya.
Erick juga menjelaskan bagaimana PLN memberikan bantuan dalam arti listrik gratis atau diskon listrik, namun ketika bicara listrik masuk desa maka hal ini memang perlu PMN. Dan rakyat-rakyat yang di desa harus memiliki kesempatan yang sama dengan rakyat yang tinggal di kota.&quot;Kita tidak boleh pilih kasih. Hal-hal ini kita bedakan, kita lakukan  secara transparan, dan data-datanya terbuka,&quot; kata Erick Thohir.
Sebelumnya Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN)  Tunai dan Non Tunai BUMN Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam  RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022.
Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks  BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai  Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran  2022. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang  setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI  pada Rapat Paripurna.
Komisi VI DPR juga menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI dapat  menyetujui usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021  sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan  perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan  dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala  kepada Komisi VI DPR RI.
Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan  Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan  Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU,  vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19.</content:encoded></item></channel></rss>
