<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Gubernur BI Sebut 8 Juta UMKM Sudah Melek Digital</title><description>Jutaan pelaku UMKM beralih ke sistem digital selama pandemi covid-19.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital"/><item><title>Gubernur BI Sebut 8 Juta UMKM Sudah Melek Digital</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital</guid><pubDate>Jum'at 06 Agustus 2021 12:44 WIB</pubDate><dc:creator>Antara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital-bj1lefnYQ5.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Jutaan UMKM sudah beralih ke sistem digital (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/08/06/320/2451829/gubernur-bi-sebut-8-juta-umkm-sudah-melek-digital-bj1lefnYQ5.jpeg</image><title>Jutaan UMKM sudah beralih ke sistem digital (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Jutaan pelaku UMKM beralih ke sistem digital selama pandemi covid-19. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menyambungkan delapan juta UMKM ke dalam berbagai platform digital.
Baca Juga: BI: Sumber Pembiayaan bagi Perekonomian Diperluas
 
&quot;Penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi ekonomi keuangan digital,&quot; kata Perry dilansir dari Antara, Jumat (6/8/2021).
Menurut dia, digitalisasi sistem pembayaran akan terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM.
Baca Juga: Antisipasi Tapering Fed, BI: RI Butuh Investor Ritel
 
Selain itu, BI juga terus mendukung upaya-upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah, Himbara, dan perbankan agar bisa lebih cepat dan tepat sasaran.Di sisi lain, Perry menjelaskan bank sentral telah menurunkan batas  maksimum suku bunga kartu kredit dari dua% menjadi 1,75%% per bulan,  serta memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan  pembayaran kartu kredit satu% dari outstanding atau maksimal Rp100 ribu  sampai dengan 31 Desember 2021.
Sementara di bidang makroprudensial, BI melanjutkan berbagai upaya  penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan  (SBDK) dan melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi  kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).</description><content:encoded>JAKARTA - Jutaan pelaku UMKM beralih ke sistem digital selama pandemi covid-19. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menyambungkan delapan juta UMKM ke dalam berbagai platform digital.
Baca Juga: BI: Sumber Pembiayaan bagi Perekonomian Diperluas
 
&quot;Penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi ekonomi keuangan digital,&quot; kata Perry dilansir dari Antara, Jumat (6/8/2021).
Menurut dia, digitalisasi sistem pembayaran akan terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM.
Baca Juga: Antisipasi Tapering Fed, BI: RI Butuh Investor Ritel
 
Selain itu, BI juga terus mendukung upaya-upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah, Himbara, dan perbankan agar bisa lebih cepat dan tepat sasaran.Di sisi lain, Perry menjelaskan bank sentral telah menurunkan batas  maksimum suku bunga kartu kredit dari dua% menjadi 1,75%% per bulan,  serta memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan  pembayaran kartu kredit satu% dari outstanding atau maksimal Rp100 ribu  sampai dengan 31 Desember 2021.
Sementara di bidang makroprudensial, BI melanjutkan berbagai upaya  penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan  (SBDK) dan melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi  kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).</content:encoded></item></channel></rss>
