<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Duh! Gaji Pekerja Migran Indonesia Tak Dibayar hingga Kena PHK</title><description>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah akan melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk"/><item><title>Duh! Gaji Pekerja Migran Indonesia Tak Dibayar hingga Kena PHK</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk</guid><pubDate>Senin 16 Agustus 2021 07:50 WIB</pubDate><dc:creator>Michelle Natalia</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk-Ho9re2DUnd.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menaker Ida Fauziyah menyoroti kasus hukum yang dialami pekerja migran (Foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/08/16/320/2456122/duh-gaji-pekerja-migran-indonesia-tak-dibayar-hingga-kena-phk-Ho9re2DUnd.jpg</image><title>Menaker Ida Fauziyah menyoroti kasus hukum yang dialami pekerja migran (Foto: Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah akan melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Komitmen ini dilakukan dengan mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.
&quot;Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek penempatan,&quot; kata  dia di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Baca Juga: Serap Banyak Tenaga Kerja, Sektor Perkebunan hingga Farmasi Jadi Prioritas
 
Menaker Ida menuturkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill.
&quot;Di mana pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum lainnya,&quot; katanya.
Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan startegis di antaranya terkait isu kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pekerja Migran Pahlawan Devisa
 
Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.Ketiga, mengenai Jaminan Sosial, di mana Jaminan sosial bagi PMI  telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018  tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
&quot;Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial  ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja;  Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua,&quot; jelas Menaker Ida.
Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di Negara  Penempatan. Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan,  Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh  Perwakilan RI di negara penempatan.
&quot;Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki  Atase Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang  dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan  penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk  menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan,&quot; ujarnya.
Dalam kesempatan ini pula, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada  Komunitas diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis  untuk turut serta dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia sebagai  elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki  cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.</description><content:encoded>JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah akan melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Komitmen ini dilakukan dengan mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.
&quot;Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek penempatan,&quot; kata  dia di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Baca Juga: Serap Banyak Tenaga Kerja, Sektor Perkebunan hingga Farmasi Jadi Prioritas
 
Menaker Ida menuturkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill.
&quot;Di mana pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum lainnya,&quot; katanya.
Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan startegis di antaranya terkait isu kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pekerja Migran Pahlawan Devisa
 
Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.Ketiga, mengenai Jaminan Sosial, di mana Jaminan sosial bagi PMI  telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018  tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
&quot;Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial  ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja;  Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua,&quot; jelas Menaker Ida.
Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di Negara  Penempatan. Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan,  Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh  Perwakilan RI di negara penempatan.
&quot;Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki  Atase Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang  dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan  penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk  menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan,&quot; ujarnya.
Dalam kesempatan ini pula, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada  Komunitas diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis  untuk turut serta dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia sebagai  elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki  cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.</content:encoded></item></channel></rss>
