Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan mendongkrak porsi penyaluran kredit bagi pelaku UMKM.https://economy.okezone.com/read/2021/08/23/320/2459933/holding-ultra-mikro-dongkrak-penyaluran-kredit-umkmidhttps://economy.okezone.com/read/2021/08/23/320/2459933/holding-ultra-mikro-dongkrak-penyaluran-kredit-umkmhttps://economy.okezone.com/read/2021/08/23/320/2459933/holding-ultra-mikro-dongkrak-penyaluran-kredit-umkmSenin 23 Agustus 2021 20:18 WIBAntaraHolding BUMN Ultra Mikro tingkatkan kredit UMKM (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/08/23/320/2459933/holding-ultra-mikro-dongkrak-penyaluran-kredit-umkm-4PORcAoViu.jpgJAKARTA - Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan mendongkrak porsi penyaluran kredit bagi pelaku UMKM yang diharapkan makin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan. "Arahan presiden kepada kami untuk meningkatkan porsi kredit perbankan dari 20% menjadi di atas 30% pada 2024. Saya kira salah satu pendirian holding ultra mikro juga didasarkan atas kepentingan itu,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dilansir dari Antara, Senin (23/8/2021). Seperti diketahui, holding tersebut merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memperkuat ekosistem usaha UMi nasional melalui sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Baca Juga: Menkop Teten: Membaiknya Ekonomi RI Tergantung UMKM Teten menjelaskan saat ini rasio penyaluran kredit perbankan untuk UMKM termasuk UMi masih rendah, yaitu baru sekitar 20%. Besaran%tase tersebut membuat Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura 39% dan Malaysia 51%. Menurutnya, negara maju di Asia seperti Jepang sudah mencapai 66% dan Korea Selatan sudah 81%. Sedangkan arahan dari Presiden Joko Widodo, porsinya harus mencapai 30% pada 2024 mendatang. Di sisi lain, saat ini terdapat 30 juta usaha mikro di Indonesia yang belum dapat mengakses pembiayaan formal. Dari angka itu, 7 juta usaha mikro mendapat pembiayaan dengan meminjam dari kerabat, 5 juta usaha diperkirakan mengakses dana dari rentenir, dan sisanya belum mendapat pembiayaan. Baca Juga: Sandiaga Dorong Produk Kreatif UMKM di Pandeglang Bisa Diekspor "Pendirian holding BUMN UMi salah satunya didasarkan atas visi pemerintah untuk mencapai target tersebut," ujar Teten. Kehadiran holding tersebut diharapkan bisa membantu setiap pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan dan membutuhkan pendampingan serta pendekatan khusus, terutama usaha mikro dengan pemberian bunga yang kompetitif. "Struktur ekonomi kita ini didominasi usaha mikro, artinya selama ini tidak banyak berubah karena itu maka menjadi penting untuk membicarakan kembali untuk melihat kembali sistem pembiayaan untuk UMKM ini (termasuk UMi di dalamnya). Kami ingin bagaimana mendorong mereka supaya ada scaling up, saya kira ini penting,” tutur Teten. Berdasarkan data sementara Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta unit atau sekitar 99,99% dari total usaha nasional hingga tahun 2019. Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Senada dengan Teten, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menegaskan porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM yang baru sekitar 20% dinilai masih rendah. Hal tersebut, kata dia, masih terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Karena itu, target porsi kredit mencapai lebih 30% untuk UMKM memang perlu segera diupayakan pemerintah. Eko memproyeksikan dengan porsi tersebut sekitar Rp2.400 triliun kredit akan menyentuh pelaku UMKM. “Pandangan kami mengenai holding BUMN Ultra Mikro tentu saja perannya bagi akselerasi pemulihan ekonomi kita dari pandemi yang terjadi saat ini. Alasannya UMi dan UMKM ini adalah kontributor bagi perekonomian di level global, 50% dari GDP, kalau level nasional menggambarkan lebih tinggi lagi, 60,51% GDP kita kontribusinya UMKM,” katanya. Untuk pemulihan ekonomi, lanjut Eko, perlu menumbuhkan kembali GDP atau Produk Domestik Bruto. Langkah pemerintah melalui sinergi tersebut dinilai sudah tepat. “Saya sepakat apapun yang dilakukan untuk UMKM kalau menurut saya itu (holding BUMN UMi) adalah pola yang tepat untuk kita recovery,” pungkasnya.JAKARTA - Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan mendongkrak porsi penyaluran kredit bagi pelaku UMKM yang diharapkan makin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan. "Arahan presiden kepada kami untuk meningkatkan porsi kredit perbankan dari 20% menjadi di atas 30% pada 2024. Saya kira salah satu pendirian holding ultra mikro juga didasarkan atas kepentingan itu,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dilansir dari Antara, Senin (23/8/2021). Seperti diketahui, holding tersebut merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memperkuat ekosistem usaha UMi nasional melalui sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Baca Juga: Menkop Teten: Membaiknya Ekonomi RI Tergantung UMKM Teten menjelaskan saat ini rasio penyaluran kredit perbankan untuk UMKM termasuk UMi masih rendah, yaitu baru sekitar 20%. Besaran%tase tersebut membuat Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura 39% dan Malaysia 51%. Menurutnya, negara maju di Asia seperti Jepang sudah mencapai 66% dan Korea Selatan sudah 81%. Sedangkan arahan dari Presiden Joko Widodo, porsinya harus mencapai 30% pada 2024 mendatang. Di sisi lain, saat ini terdapat 30 juta usaha mikro di Indonesia yang belum dapat mengakses pembiayaan formal. Dari angka itu, 7 juta usaha mikro mendapat pembiayaan dengan meminjam dari kerabat, 5 juta usaha diperkirakan mengakses dana dari rentenir, dan sisanya belum mendapat pembiayaan. Baca Juga: Sandiaga Dorong Produk Kreatif UMKM di Pandeglang Bisa Diekspor "Pendirian holding BUMN UMi salah satunya didasarkan atas visi pemerintah untuk mencapai target tersebut," ujar Teten. Kehadiran holding tersebut diharapkan bisa membantu setiap pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan dan membutuhkan pendampingan serta pendekatan khusus, terutama usaha mikro dengan pemberian bunga yang kompetitif. "Struktur ekonomi kita ini didominasi usaha mikro, artinya selama ini tidak banyak berubah karena itu maka menjadi penting untuk membicarakan kembali untuk melihat kembali sistem pembiayaan untuk UMKM ini (termasuk UMi di dalamnya). Kami ingin bagaimana mendorong mereka supaya ada scaling up, saya kira ini penting,” tutur Teten. Berdasarkan data sementara Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta unit atau sekitar 99,99% dari total usaha nasional hingga tahun 2019. Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Senada dengan Teten, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menegaskan porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM yang baru sekitar 20% dinilai masih rendah. Hal tersebut, kata dia, masih terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Karena itu, target porsi kredit mencapai lebih 30% untuk UMKM memang perlu segera diupayakan pemerintah. Eko memproyeksikan dengan porsi tersebut sekitar Rp2.400 triliun kredit akan menyentuh pelaku UMKM. “Pandangan kami mengenai holding BUMN Ultra Mikro tentu saja perannya bagi akselerasi pemulihan ekonomi kita dari pandemi yang terjadi saat ini. Alasannya UMi dan UMKM ini adalah kontributor bagi perekonomian di level global, 50% dari GDP, kalau level nasional menggambarkan lebih tinggi lagi, 60,51% GDP kita kontribusinya UMKM,” katanya. Untuk pemulihan ekonomi, lanjut Eko, perlu menumbuhkan kembali GDP atau Produk Domestik Bruto. Langkah pemerintah melalui sinergi tersebut dinilai sudah tepat. “Saya sepakat apapun yang dilakukan untuk UMKM kalau menurut saya itu (holding BUMN UMi) adalah pola yang tepat untuk kita recovery,” pungkasnya.