Pemerintah memastikan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap dilanjutkan.https://economy.okezone.com/read/2021/09/02/470/2465122/4-fakta-menarik-proyek-ibu-kota-baru-butuh-20-tahun-hingga-boyong-pnsidhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/02/470/2465122/4-fakta-menarik-proyek-ibu-kota-baru-butuh-20-tahun-hingga-boyong-pnshttps://economy.okezone.com/read/2021/09/02/470/2465122/4-fakta-menarik-proyek-ibu-kota-baru-butuh-20-tahun-hingga-boyong-pnsKamis 02 September 2021 19:02 WIBKurniasih Miftakhul JannahPemindahan ibu kota butuh waktu 20 tahun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/09/02/470/2465122/4-fakta-menarik-proyek-ibu-kota-baru-butuh-20-tahun-hingga-boyong-pns-nnlLukMt3J.jpgJAKARTA - Pemerintah memastikan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap dilanjutkan. Saat ini, proyek ibu kota baru sudah masuk dalam rencana kerja Bappenas 2022. Namun ternyata pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang panjang. Berikut adalah fakta mengenai proyek pembangunan ibu kota yang dirangkum Okezone, Kamis (2/9/2021). Baca Juga: PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Anggarannya Rp52,7 Miliar 1. Butuh waktu 20 tahun Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap untuk membangun ibu kota negara baru membutuhkan waktu sekira 20 tahun. "Ibu kota negara yang saya ingin luruskan bahwa kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dalam masterplan Bappenas sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Jadi sebenarnya perencanaannya itu 15 sampai 20 tahun," kata Suharso. Baca Juga: Mohon Sabar! Bangun Ibu Kota Baru Butuh Waktu 20 Tahun 2. RUU sudah siap Suharso menambahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) IKN telah siap. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengharuskan adaptasi baru dalam pembangunan kondisi yang mengharuskan adaptasi dengan pandemi Covid-19. "Kita membagi segmentasinya mau dimulai kapan atau kapan dimulai tapi adanya Covid-19 membuat adanya rencana yang semula dilakukan harus mundur," katanya.3. Terhambat realokasi anggaran Suharso menjelaskan, dengan adanya realokasi anggaran membuat rencana pembangunan Indonesia jadi terhambat. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas mengalami empat kali refocusing anggaran, sehingga pagu awal turun sekitar Rp668 miliar dari Rp1,77 triliun menjadi Rp1,13 triliun. "Dan ini mengakibatkan memang banyak program yang mungkin didorong ke tahun depan. Dan yang merepotkan adalah administrasinya," ujarnya. 4. Anggaran pemindahan PNS Bappenas sudah menyiapkan anggaran untuk 'angkut' PNS pindah ke ibu kota baru. Dalam pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun, sebanyak 3,8% atau Rp52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. "Belanja modal Rp52,78 miliar untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Kementerian PPN/Bappenas, dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara," ujar Suharso.JAKARTA - Pemerintah memastikan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap dilanjutkan. Saat ini, proyek ibu kota baru sudah masuk dalam rencana kerja Bappenas 2022. Namun ternyata pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang panjang. Berikut adalah fakta mengenai proyek pembangunan ibu kota yang dirangkum Okezone, Kamis (2/9/2021). Baca Juga: PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Anggarannya Rp52,7 Miliar 1. Butuh waktu 20 tahun Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap untuk membangun ibu kota negara baru membutuhkan waktu sekira 20 tahun. "Ibu kota negara yang saya ingin luruskan bahwa kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dalam masterplan Bappenas sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Jadi sebenarnya perencanaannya itu 15 sampai 20 tahun," kata Suharso. Baca Juga: Mohon Sabar! Bangun Ibu Kota Baru Butuh Waktu 20 Tahun 2. RUU sudah siap Suharso menambahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) IKN telah siap. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengharuskan adaptasi baru dalam pembangunan kondisi yang mengharuskan adaptasi dengan pandemi Covid-19. "Kita membagi segmentasinya mau dimulai kapan atau kapan dimulai tapi adanya Covid-19 membuat adanya rencana yang semula dilakukan harus mundur," katanya.3. Terhambat realokasi anggaran Suharso menjelaskan, dengan adanya realokasi anggaran membuat rencana pembangunan Indonesia jadi terhambat. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas mengalami empat kali refocusing anggaran, sehingga pagu awal turun sekitar Rp668 miliar dari Rp1,77 triliun menjadi Rp1,13 triliun. "Dan ini mengakibatkan memang banyak program yang mungkin didorong ke tahun depan. Dan yang merepotkan adalah administrasinya," ujarnya. 4. Anggaran pemindahan PNS Bappenas sudah menyiapkan anggaran untuk 'angkut' PNS pindah ke ibu kota baru. Dalam pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun, sebanyak 3,8% atau Rp52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. "Belanja modal Rp52,78 miliar untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Kementerian PPN/Bappenas, dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara," ujar Suharso.