Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan industri perbankan dapat meningkatkan alokasi penyaluran kredit UMKM.https://economy.okezone.com/read/2021/09/08/320/2468217/bertemu-bankir-jokowi-ingin-kredit-umkm-naik-jadi-30-pada-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/08/320/2468217/bertemu-bankir-jokowi-ingin-kredit-umkm-naik-jadi-30-pada-2024https://economy.okezone.com/read/2021/09/08/320/2468217/bertemu-bankir-jokowi-ingin-kredit-umkm-naik-jadi-30-pada-2024Rabu 08 September 2021 16:50 WIBAntaraPresiden Jokowi ingin porsi kredit UMKM ditingkatkan (Foto: Youtube Setpres )https://img.okezone.com/content/2021/09/08/320/2468217/bertemu-bankir-jokowi-ingin-kredit-umkm-naik-jadi-30-pada-2024-LYBQKcc94F.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan industri perbankan dapat meningkatkan alokasi penyaluran kredit UMKM. Jokowi berharap perbankan menaikkan kredit UMKM hingga 30% dari total kredit nasional pada 2024. Harapan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan pelaku industri perbankan. Baca Juga: OJK: 72% Debitur Restrukturisasi Kredit Adalah UMKM “Secara year on year sekarang rata-rata adalah 18%. Karena itu Presiden meminta kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30% di 2024,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Rabu (8/9/2021). Airlangga mengatakan target alokasi kredit UMKM sebesar 30% dari kredit nasional itu adalah angka agregat secara industri, bukan target yang diberikan kepada masing-masing perbankan. Baca Juga: Kerja Sama dengan Indomaret, Pemkab Bangka Akan Gelar Pelatihan untuk Pelaku UMKM Menurut Airlangga, Presiden memahami bahwa masing-masing perusahaan perbankan memiliki spesialisasi bisnis yang berbeda. Terdapat entitas perbankan yang memang memiliki spesialisasi bisnis menyasar UMKM, namun terdapat juga yang memiliki spesialisasi bisnis lebih ke sektor korporasi, atau ke segmen bisnis lainnya.“Saat ini seperti PT. BRI Persero Tbk mendekati 70%, dan ada yg spesialisasinya corporate. Namun Bapak Presiden meminta keseluruhan kreditnya itu 30%, bukan berarti setiap bank harus 30%, karena masing-masing punya spesialisasi sendiri,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, pelaku industri perbankan juga menyampaikan perlunya harmonisasi antara standar akutansi untuk menghitung rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). “Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar (pencadangan) 150%, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK, dan perpajakan, karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak,” kata Airlangga.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan industri perbankan dapat meningkatkan alokasi penyaluran kredit UMKM. Jokowi berharap perbankan menaikkan kredit UMKM hingga 30% dari total kredit nasional pada 2024. Harapan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan pelaku industri perbankan. Baca Juga: OJK: 72% Debitur Restrukturisasi Kredit Adalah UMKM “Secara year on year sekarang rata-rata adalah 18%. Karena itu Presiden meminta kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30% di 2024,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Rabu (8/9/2021). Airlangga mengatakan target alokasi kredit UMKM sebesar 30% dari kredit nasional itu adalah angka agregat secara industri, bukan target yang diberikan kepada masing-masing perbankan. Baca Juga: Kerja Sama dengan Indomaret, Pemkab Bangka Akan Gelar Pelatihan untuk Pelaku UMKM Menurut Airlangga, Presiden memahami bahwa masing-masing perusahaan perbankan memiliki spesialisasi bisnis yang berbeda. Terdapat entitas perbankan yang memang memiliki spesialisasi bisnis menyasar UMKM, namun terdapat juga yang memiliki spesialisasi bisnis lebih ke sektor korporasi, atau ke segmen bisnis lainnya.“Saat ini seperti PT. BRI Persero Tbk mendekati 70%, dan ada yg spesialisasinya corporate. Namun Bapak Presiden meminta keseluruhan kreditnya itu 30%, bukan berarti setiap bank harus 30%, karena masing-masing punya spesialisasi sendiri,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, pelaku industri perbankan juga menyampaikan perlunya harmonisasi antara standar akutansi untuk menghitung rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). “Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar (pencadangan) 150%, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK, dan perpajakan, karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak,” kata Airlangga.