BPK menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran PEN.https://economy.okezone.com/read/2021/09/10/320/2469234/ada-selisih-anggaran-pen-rp147-triliun-bpk-kami-akan-jelaskanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/10/320/2469234/ada-selisih-anggaran-pen-rp147-triliun-bpk-kami-akan-jelaskanhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/10/320/2469234/ada-selisih-anggaran-pen-rp147-triliun-bpk-kami-akan-jelaskanJum'at 10 September 2021 12:45 WIBAnggie AriestaBPK siap beri penjelasan soal selisih anggaran PEN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/09/10/320/2469234/ada-selisih-anggaran-pen-rp147-triliun-bpk-kami-akan-jelaskan-wqNd4AALQk.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun. Namun hingga kini, BPK belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk penjelasan lainnya. Baca Juga: BPK Habiskan Anggaran Rp2,1 Triliun hingga Agustus 2021 "Kami akan jelaskan semua permasalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila nanti ada permintaan kepada kami terkait dengan masalah itu, kami akan memberikan penjelasan baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lainnya yang dibutuhkan publik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP, Jumat (10/9/2021). Baca Juga: Sri Mulyani: Opini WTP Bisa Bangun Kepercayaan Publik Maka itu, BPK belum bisa memberikan informasi tentang selisih anggaran itu sebelum ada pemanggilan dari DPR. "Kami tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa memberikan jawaban atau respon terhadap sesuatu yang belum ada (pemanggilan), kurang lebih seperti itu ya," kata Agung.Di sisi lain, BPK baru memberitahu rincian selisih anggaran Rp147 triliun itu kepada pemerintah, dan DPR belum memberikan undangan resmi. "Sampai dengan saat ini, belum ada surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut dan itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Detilnya nanti pada saat kami betul-betul dipanggil (DPR) karena sampai dengan sekarang belum ada komunikasi secara lisan, belum ada komunikasi secara tertulis," pungkasnya. Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun. Namun hingga kini, BPK belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk penjelasan lainnya. Baca Juga: BPK Habiskan Anggaran Rp2,1 Triliun hingga Agustus 2021 "Kami akan jelaskan semua permasalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila nanti ada permintaan kepada kami terkait dengan masalah itu, kami akan memberikan penjelasan baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lainnya yang dibutuhkan publik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP, Jumat (10/9/2021). Baca Juga: Sri Mulyani: Opini WTP Bisa Bangun Kepercayaan Publik Maka itu, BPK belum bisa memberikan informasi tentang selisih anggaran itu sebelum ada pemanggilan dari DPR. "Kami tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa memberikan jawaban atau respon terhadap sesuatu yang belum ada (pemanggilan), kurang lebih seperti itu ya," kata Agung.Di sisi lain, BPK baru memberitahu rincian selisih anggaran Rp147 triliun itu kepada pemerintah, dan DPR belum memberikan undangan resmi. "Sampai dengan saat ini, belum ada surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut dan itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Detilnya nanti pada saat kami betul-betul dipanggil (DPR) karena sampai dengan sekarang belum ada komunikasi secara lisan, belum ada komunikasi secara tertulis," pungkasnya. Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.