Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 127 kepala daerah menjadi tahanan kasus korupsi.https://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470528/sri-mulyani-geram-127-kepala-daerah-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470528/sri-mulyani-geram-127-kepala-daerah-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470528/sri-mulyani-geram-127-kepala-daerah-korupsiSenin 13 September 2021 13:42 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani soroti kasus korupsi kepala daerah (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/09/13/320/2470528/sri-mulyani-geram-127-kepala-daerah-korupsi-l6yZvfC0EN.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 127 kepala daerah menjadi tahanan kasus korupsi. Sri Mulyani menyoroti isu transparasi dan integrasi kelola keuangan daerah belum optimal. Baca Juga: KPK Bongkar Modus Korupsi Disamarkan Lewat Rekening Keluarga Pejabat "Masih rendahnya reofrmasi birokasi di pemerintah daerah yang mana predikat peringkat doubel c dan d bahka isu tranpransi dan integrasi sangat memonjol concern publik. 127 kepala daerah terpidana kasus korupsi," Kata Sri Mulyani saat rapat dengan DPR, Senin (13/8/2021) Menurutnya, belum optimalnya kapasitas daerah, membuat sulit mencapai kemajuan negara. Serta, rendahnya daya tarik investasi du daerah juga rendah. Baca Juga: Warning! KPK Kian Canggih Lacak Harta Pejabat Negara "Pengelolaan keuangan daerah belum optimal belanja pegawai dan barang jasa rata-rata hanya realisasinya 59% dari total anggaran daerah sehingga indeks daya saing rendah," imbuhnya.Dia menambahkan kapasitas pemerintah daerah akan membuat tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 jadi semakin sulit. Dia lantas memberi contoh urusan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang didesentralisasikan kepada daerah. "Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan lebih tinggi, dan tentu pada akhirnya kualitas sumber daya manusia Indonesia hari ini dan ke depan," tegasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 127 kepala daerah menjadi tahanan kasus korupsi. Sri Mulyani menyoroti isu transparasi dan integrasi kelola keuangan daerah belum optimal. Baca Juga: KPK Bongkar Modus Korupsi Disamarkan Lewat Rekening Keluarga Pejabat "Masih rendahnya reofrmasi birokasi di pemerintah daerah yang mana predikat peringkat doubel c dan d bahka isu tranpransi dan integrasi sangat memonjol concern publik. 127 kepala daerah terpidana kasus korupsi," Kata Sri Mulyani saat rapat dengan DPR, Senin (13/8/2021) Menurutnya, belum optimalnya kapasitas daerah, membuat sulit mencapai kemajuan negara. Serta, rendahnya daya tarik investasi du daerah juga rendah. Baca Juga: Warning! KPK Kian Canggih Lacak Harta Pejabat Negara "Pengelolaan keuangan daerah belum optimal belanja pegawai dan barang jasa rata-rata hanya realisasinya 59% dari total anggaran daerah sehingga indeks daya saing rendah," imbuhnya.Dia menambahkan kapasitas pemerintah daerah akan membuat tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 jadi semakin sulit. Dia lantas memberi contoh urusan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang didesentralisasikan kepada daerah. "Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan lebih tinggi, dan tentu pada akhirnya kualitas sumber daya manusia Indonesia hari ini dan ke depan," tegasnya.