<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Sri Mulyani Kecewa Belanja Daerah Tak Optimal Picu Ketimpangan</title><description>Belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan"/><item><title>Sri Mulyani Kecewa Belanja Daerah Tak Optimal Picu Ketimpangan</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan</guid><pubDate>Senin 13 September 2021 16:10 WIB</pubDate><dc:creator>Antara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan-8QQmsWc3eE.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Belanja daerah yang tak optimal picu ketimpangan (Foto: Antara)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/09/13/320/2470627/sri-mulyani-kecewa-belanja-daerah-tak-optimal-picu-ketimpangan-8QQmsWc3eE.jpg</image><title>Belanja daerah yang tak optimal picu ketimpangan (Foto: Antara)</title></images><description>JAKARTA - Belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini memicu terjadinya ketimpangan.
&amp;ldquo;Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal,&amp;rdquo; kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI dilansir dari Antara, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: Penyerapan APBD Rendah, Ada Apa dengan Pemda?
 
Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38%, Kota Metro 88,26%, dan Kota Bima 88,07%.
Di sisi lain untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27%, Kabupaten Sintang 49,71% dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34%, padahal angka nasional ada di level 70,68%.
Kemudian untuk air minum layak terdapat tujuh daerah yang mampu mencapai 100% seperti Magelang, Tegal, dan Klaten, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 27,4%, Kabupaten Mamasa 22,91%, dan Kabupaten Lanny Jaya 1,06%, dengan angka nasional 89,27%.
Baca Juga: Soroti Belanja Daerah, Mendagri Minta Sri Mulyani Tahan Dana Transfer
 
&amp;ldquo;Kita lihat Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06% penduduknya yang mendapat akses air bersih,&amp;rdquo; ujar Menkeu Sri Mulyani.
Untuk imunisasi lengkap dengan capaian tertinggi adalah Kota Madiun 82,95%, Kabupaten Gianyar 79,58%, dan Kabupaten Purworejo 78,41%.
Sementara capaian imunisasi lengkap terendah adalah Kota Subulussalam 5,8%, Aceh Utara 5,46%, dan Aceh Timur 5,22%, padahal angka nasional sebesar 50,34%.Selanjutnya capaian tertinggi untuk indeks pembangunan manusia adalah  Yogyakarta sebesar 86,61%, Banda Aceh 85,41%, dan Denpasar 83,93%.
Sedangkan capaian terendah untuk indeks pembangunan manusia yaitu  Kabupaten Malaka 60,21%, Kabupaten Sabu Raijua 57,02%, dan Kabupaten  Nduga 31,55% padahal angka nasional sebesar 71,94%.
Sri Mulyani mengatakan untuk penduduk miskin yang secara nasional  berada di level 10,19% ternyata masih ada beberapa daerah yang memiliki  banyak penduduk miskin seperti Kabupaten Sabu Raijua 30,18%, Kabupaten  Sumba Tengah 34,49%, dan Kabupaten Deiyai 41,76%.
Untuk daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Tangerang Selatan sebesar 1,68%, Bandung 1,78%, dan Depok 2,07%.</description><content:encoded>JAKARTA - Belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini memicu terjadinya ketimpangan.
&amp;ldquo;Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal,&amp;rdquo; kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI dilansir dari Antara, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: Penyerapan APBD Rendah, Ada Apa dengan Pemda?
 
Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38%, Kota Metro 88,26%, dan Kota Bima 88,07%.
Di sisi lain untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27%, Kabupaten Sintang 49,71% dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34%, padahal angka nasional ada di level 70,68%.
Kemudian untuk air minum layak terdapat tujuh daerah yang mampu mencapai 100% seperti Magelang, Tegal, dan Klaten, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 27,4%, Kabupaten Mamasa 22,91%, dan Kabupaten Lanny Jaya 1,06%, dengan angka nasional 89,27%.
Baca Juga: Soroti Belanja Daerah, Mendagri Minta Sri Mulyani Tahan Dana Transfer
 
&amp;ldquo;Kita lihat Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06% penduduknya yang mendapat akses air bersih,&amp;rdquo; ujar Menkeu Sri Mulyani.
Untuk imunisasi lengkap dengan capaian tertinggi adalah Kota Madiun 82,95%, Kabupaten Gianyar 79,58%, dan Kabupaten Purworejo 78,41%.
Sementara capaian imunisasi lengkap terendah adalah Kota Subulussalam 5,8%, Aceh Utara 5,46%, dan Aceh Timur 5,22%, padahal angka nasional sebesar 50,34%.Selanjutnya capaian tertinggi untuk indeks pembangunan manusia adalah  Yogyakarta sebesar 86,61%, Banda Aceh 85,41%, dan Denpasar 83,93%.
Sedangkan capaian terendah untuk indeks pembangunan manusia yaitu  Kabupaten Malaka 60,21%, Kabupaten Sabu Raijua 57,02%, dan Kabupaten  Nduga 31,55% padahal angka nasional sebesar 71,94%.
Sri Mulyani mengatakan untuk penduduk miskin yang secara nasional  berada di level 10,19% ternyata masih ada beberapa daerah yang memiliki  banyak penduduk miskin seperti Kabupaten Sabu Raijua 30,18%, Kabupaten  Sumba Tengah 34,49%, dan Kabupaten Deiyai 41,76%.
Untuk daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Tangerang Selatan sebesar 1,68%, Bandung 1,78%, dan Depok 2,07%.</content:encoded></item></channel></rss>
