Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya.https://economy.okezone.com/read/2021/09/14/320/2471117/sanksi-pns-tak-lapor-harta-kekayaan-tukin-dipangkas-hingga-bisa-dipecatidhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/14/320/2471117/sanksi-pns-tak-lapor-harta-kekayaan-tukin-dipangkas-hingga-bisa-dipecathttps://economy.okezone.com/read/2021/09/14/320/2471117/sanksi-pns-tak-lapor-harta-kekayaan-tukin-dipangkas-hingga-bisa-dipecatSelasa 14 September 2021 14:08 WIBDita Angga RAturan Baru soal PNS (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/09/14/320/2471117/sanksi-pns-tak-lapor-harta-kekayaan-tukin-dipangkas-hingga-bisa-dipecat-ey7pcyXdpn.jpgJAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin PNS. “(PNS wajib) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 huruf e. Baca Juga: Jangan Nakal! PNS Bolos Kerja 20 Hari, Tunjangan Kinerja Dipotong 25% Kemudian pada pasal 10 ayat 2 huruf e disebutkan pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Dimana sesuai dengan pasal 8 ayat 3 jenis hukuman disiplin sedang antara lain: Baca Juga: Ada Aturan Baru, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Dilarang Jual Surat Berharga Milik Negara! a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Lalu pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatur bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Dimana pada Pasal 8 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat yakni: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin PNS. “(PNS wajib) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 huruf e. Baca Juga: Jangan Nakal! PNS Bolos Kerja 20 Hari, Tunjangan Kinerja Dipotong 25% Kemudian pada pasal 10 ayat 2 huruf e disebutkan pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Dimana sesuai dengan pasal 8 ayat 3 jenis hukuman disiplin sedang antara lain: Baca Juga: Ada Aturan Baru, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Dilarang Jual Surat Berharga Milik Negara! a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Lalu pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatur bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Dimana pada Pasal 8 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat yakni: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.