Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan harta kekayaan sejumlah pejabat negara selama periode pandemi Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2021/09/16/320/2472160/harta-kekayaan-menko-luhut-naik-rp67-miliar-jadi-rp745-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/16/320/2472160/harta-kekayaan-menko-luhut-naik-rp67-miliar-jadi-rp745-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2021/09/16/320/2472160/harta-kekayaan-menko-luhut-naik-rp67-miliar-jadi-rp745-miliarKamis 16 September 2021 10:01 WIBAzhfar MuhammadHarta Menko Luhut meningkat selama pandemi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/09/16/320/2472160/harta-kekayaan-menko-luhut-naik-rp67-miliar-jadi-rp745-miliar-wXBqKjixNM.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan harta pejabat negara selama periode pandemi Covid-19. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan salah satu sosok Menteri kian sering menjadi sorotan dengan segala kepercayaan Presiden Jokowi terlebih di masa pandemi Covid-19 yang kini menjabat sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali di masa penanganan pandemi Covid-19. Baca Juga: Tiap Tahun Pejabat Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Berdasarkan data yang dihimpun oleh MNC Portal Indonesia dari situs resmi elhkpn.go.id, harta Menteri Luhut dalam laporan harta kekayaannya pada 24 Maret 2021 di situs KPK itu, Saat ini laporan harta kekayaan Menko Luhut tercatat Rp745.188.108.997 (745 miliar) dari sebelumnya Rp677.440.507.710 (677 miliar), pada laporan harta kekayaan 31 Desember 2019. Sementara dari hitungan tersebut bisa dikatakan kekayaan Menteri Luhut naik sebesar Rp67.747.601.287 (67,7 miliar) sepanjang kurang lebih 5 bulan di masa pandemi Covid-19. Baca Juga: Warning! KPK Kian Canggih Lacak Harta Pejabat Negara Berikut adalah daftar koleksi kendaraan Luhut Binsar Panjaitan: 1. Isuzu Panther LM 25 tahun 2006 senilai Rp60 juta 2. Lexus LS 460 AT tahun 2016 senilai Rp1,5 miliar 3. Sepeda motor Honda Solo NF11T11C1MT tahun 2015 senilai Rp7,45 juta 4. Toyota Alphard 3.5 Q AT tahun 2016 senilai Rp900 juta 5. Sepeda motor Honda Solo H1BO2N42LO A/T tahun 2020 senilai Rp17,647 juta. Dari informasi yang dihimpun, Mneteri Luhut juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun. Total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai Rp244.019.517.000 atau Rp244 miliar.Tak hanya itu, Menteri Luhut memiliki sumber pendapatan Luhut selama menjadi Menkomarves dan koordinator PPKM dengan sumber berikut: Terkait itu, melihat Pasal 2 PP No 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara, besaran gaji pokok menteri hanya Rp5.040.000,00 (5,04 juta) per bulan.Kemudian ditambah dengan Perpres No 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peraturan ini mengatur tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada semua pegawai di lingkungan Kementerian Maritim selain dari gaji pokok yang didapatkan tiap bulannya. Adapun tunjangan kinerja (tukin) khusus sesuai Perpes No 7/2020 untuk Menko Luhut diberikan sebesar 150% dari tukin eselon 1 di lingkungannya, terhitung sejak April 2019 lalu. Dalam peraturan ini bisa dilihat jika tunjangan kinerja jabatan tertinggi sebesar Rp29.085.000,00. Maka tukin yang akan didapatkan Luhut sekitar Rp43 juta per bulan. Dapat disimpulkan, dalam setahun besaran gaji pokok dam ditambah dengan tunjangan kinerja jabatan Menko Luhut tak mencapai kurang lebih sebanyak Rp1 miliar per tahun.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan harta pejabat negara selama periode pandemi Covid-19. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan salah satu sosok Menteri kian sering menjadi sorotan dengan segala kepercayaan Presiden Jokowi terlebih di masa pandemi Covid-19 yang kini menjabat sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali di masa penanganan pandemi Covid-19. Baca Juga: Tiap Tahun Pejabat Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Berdasarkan data yang dihimpun oleh MNC Portal Indonesia dari situs resmi elhkpn.go.id, harta Menteri Luhut dalam laporan harta kekayaannya pada 24 Maret 2021 di situs KPK itu, Saat ini laporan harta kekayaan Menko Luhut tercatat Rp745.188.108.997 (745 miliar) dari sebelumnya Rp677.440.507.710 (677 miliar), pada laporan harta kekayaan 31 Desember 2019. Sementara dari hitungan tersebut bisa dikatakan kekayaan Menteri Luhut naik sebesar Rp67.747.601.287 (67,7 miliar) sepanjang kurang lebih 5 bulan di masa pandemi Covid-19. Baca Juga: Warning! KPK Kian Canggih Lacak Harta Pejabat Negara Berikut adalah daftar koleksi kendaraan Luhut Binsar Panjaitan: 1. Isuzu Panther LM 25 tahun 2006 senilai Rp60 juta 2. Lexus LS 460 AT tahun 2016 senilai Rp1,5 miliar 3. Sepeda motor Honda Solo NF11T11C1MT tahun 2015 senilai Rp7,45 juta 4. Toyota Alphard 3.5 Q AT tahun 2016 senilai Rp900 juta 5. Sepeda motor Honda Solo H1BO2N42LO A/T tahun 2020 senilai Rp17,647 juta. Dari informasi yang dihimpun, Mneteri Luhut juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun. Total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai Rp244.019.517.000 atau Rp244 miliar.Tak hanya itu, Menteri Luhut memiliki sumber pendapatan Luhut selama menjadi Menkomarves dan koordinator PPKM dengan sumber berikut: Terkait itu, melihat Pasal 2 PP No 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara, besaran gaji pokok menteri hanya Rp5.040.000,00 (5,04 juta) per bulan.Kemudian ditambah dengan Perpres No 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peraturan ini mengatur tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada semua pegawai di lingkungan Kementerian Maritim selain dari gaji pokok yang didapatkan tiap bulannya. Adapun tunjangan kinerja (tukin) khusus sesuai Perpes No 7/2020 untuk Menko Luhut diberikan sebesar 150% dari tukin eselon 1 di lingkungannya, terhitung sejak April 2019 lalu. Dalam peraturan ini bisa dilihat jika tunjangan kinerja jabatan tertinggi sebesar Rp29.085.000,00. Maka tukin yang akan didapatkan Luhut sekitar Rp43 juta per bulan. Dapat disimpulkan, dalam setahun besaran gaji pokok dam ditambah dengan tunjangan kinerja jabatan Menko Luhut tak mencapai kurang lebih sebanyak Rp1 miliar per tahun.