BLT UMKM akan kembali dicairkan untuk kapasitas yang kecil.https://economy.okezone.com/read/2021/10/03/320/2480352/5-fakta-blt-umkm-cair-lagi-bulan-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/03/320/2480352/5-fakta-blt-umkm-cair-lagi-bulan-inihttps://economy.okezone.com/read/2021/10/03/320/2480352/5-fakta-blt-umkm-cair-lagi-bulan-iniMinggu 03 Oktober 2021 07:09 WIBHafid FuadPencairan BLT UMKM akan dipercepat (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/10/02/320/2480352/5-fakta-blt-umkm-cair-lagi-bulan-ini-uAaTXi7gcK.jpgJAKARTA - BLT UMKM akan kembali dicairkan untuk kapasitas yang kecil. Hal ini karena klaim pemerintah telah menyalurkan mayoritas BLT UMKM. Sementara itu BLT UMKM merupakan bantuan yang ditujukan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Bantuan ini tentu sangat berguna terutama untuk memajukan usaha atau bisnis kecil. Bantuan ini juga dapat membantu niat melebarkan sayap usaha bila memang dana telah tercukupi. Selain itu dana tersebut dapat diputar menjadi usaha yang baru dengan membuka usaha lainnya. Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait BLT UMKM yang tersisa sedikit: Baca Juga: Pengumuman! BLT UMKM Rp1,2 Juta Kembali Cair Bulan Ini 1. BLT UMKM Kembali Cair Pencairan BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) masih akan dicairkan pada bulan ini. Sebab, masih ada UMKM yang belum mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 juta. Sebelumnya, ditargetkan penyaluran BLT UMKM selesai pada akhir September 2021. "Belum (semua disalurkan), kami masih finalisasi," kata Deputi Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya. Baca Juga: BLT UMKM Cair Rp15,2 Triliun, Ada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro Dapat Rp1,2 Juta 2. Sisa Target 100 Ribu UMKM Pencairan BLT UMKM hingga kini telah mencapai Rp15,2 triliun dari pagu anggaran Rp15,36 triliun untuk 12,7 juta dari target 12,8 juta pelaku usaha mikro. Berarti hanya tersisa 100 ribu pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM 2021. Ini yang ditargetkan dapat disalurkan 100 persen pada akhir September 2021. 3. Pusat dan Daerah Bersinergi Awasi Penyaluran Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas bidang koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia terus bekerja menyalurkan bantuan sosial ini. Tak hanya itu, APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM) pun turut mengawal proses penyaluran ini.4. Ada Perubahan Ketentuan Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM 2021, ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 diubah. Saat ini, peraturan yang berlaku yaitu Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas hasil review dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP) serta hasil pemeriksaan dari BPK RI. 5. Aturan Baru Calon penerima BPUM diusulkan berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Tujuannya agar mudah dikoordinasi dan database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Proses validasi data usulan calon penerima BPUM dilakukan dengan pengambilan data dari dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) sebagai validasi data penerima KUR. Selanjutnya diminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang ajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.JAKARTA - BLT UMKM akan kembali dicairkan untuk kapasitas yang kecil. Hal ini karena klaim pemerintah telah menyalurkan mayoritas BLT UMKM. Sementara itu BLT UMKM merupakan bantuan yang ditujukan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Bantuan ini tentu sangat berguna terutama untuk memajukan usaha atau bisnis kecil. Bantuan ini juga dapat membantu niat melebarkan sayap usaha bila memang dana telah tercukupi. Selain itu dana tersebut dapat diputar menjadi usaha yang baru dengan membuka usaha lainnya. Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait BLT UMKM yang tersisa sedikit: Baca Juga: Pengumuman! BLT UMKM Rp1,2 Juta Kembali Cair Bulan Ini 1. BLT UMKM Kembali Cair Pencairan BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) masih akan dicairkan pada bulan ini. Sebab, masih ada UMKM yang belum mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 juta. Sebelumnya, ditargetkan penyaluran BLT UMKM selesai pada akhir September 2021. "Belum (semua disalurkan), kami masih finalisasi," kata Deputi Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya. Baca Juga: BLT UMKM Cair Rp15,2 Triliun, Ada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro Dapat Rp1,2 Juta 2. Sisa Target 100 Ribu UMKM Pencairan BLT UMKM hingga kini telah mencapai Rp15,2 triliun dari pagu anggaran Rp15,36 triliun untuk 12,7 juta dari target 12,8 juta pelaku usaha mikro. Berarti hanya tersisa 100 ribu pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM 2021. Ini yang ditargetkan dapat disalurkan 100 persen pada akhir September 2021. 3. Pusat dan Daerah Bersinergi Awasi Penyaluran Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas bidang koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia terus bekerja menyalurkan bantuan sosial ini. Tak hanya itu, APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM) pun turut mengawal proses penyaluran ini.4. Ada Perubahan Ketentuan Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM 2021, ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 diubah. Saat ini, peraturan yang berlaku yaitu Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas hasil review dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP) serta hasil pemeriksaan dari BPK RI. 5. Aturan Baru Calon penerima BPUM diusulkan berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Tujuannya agar mudah dikoordinasi dan database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Proses validasi data usulan calon penerima BPUM dilakukan dengan pengambilan data dari dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) sebagai validasi data penerima KUR. Selanjutnya diminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang ajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.