Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meluncurkan Peta Mangrove Nasional.https://economy.okezone.com/read/2021/10/13/320/2485886/ri-punya-peta-mangrove-nasional-menko-luhut-bakal-pamerkan-di-ktt-g20idhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/13/320/2485886/ri-punya-peta-mangrove-nasional-menko-luhut-bakal-pamerkan-di-ktt-g20https://economy.okezone.com/read/2021/10/13/320/2485886/ri-punya-peta-mangrove-nasional-menko-luhut-bakal-pamerkan-di-ktt-g20Rabu 13 Oktober 2021 20:18 WIBAzhfar MuhammadMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/10/13/320/2485886/ri-punya-peta-mangrove-nasional-menko-luhut-bakal-pamerkan-di-ktt-g20-bN2qmlySoG.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk. “Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021). Luhut mengatakan, bahwa pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan.“Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” tambah Menteri Luhut. Baca Juga: Menko Luhut Akui UMKM Masih Dipandang Sebelah Mata Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove. Baca Juga: Menko Luhut: 18 Negara Boleh Masuk Indonesia Kecuali Singapura Senada dengan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove . “Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” ujar Menteri Siti. Hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Siti mengku kenaikan menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. “Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis,” pungkasnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk. “Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021). Luhut mengatakan, bahwa pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan.“Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” tambah Menteri Luhut. Baca Juga: Menko Luhut Akui UMKM Masih Dipandang Sebelah Mata Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove. Baca Juga: Menko Luhut: 18 Negara Boleh Masuk Indonesia Kecuali Singapura Senada dengan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove . “Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” ujar Menteri Siti. Hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Siti mengku kenaikan menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. “Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis,” pungkasnya.