Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Agustus 2021 sebesar USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/10/15/320/2486979/ngeri-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-065-triliun-ini-5-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/15/320/2486979/ngeri-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-065-triliun-ini-5-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2021/10/15/320/2486979/ngeri-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-065-triliun-ini-5-faktanyaJum'at 15 Oktober 2021 20:03 WIBAhmad HudayantoUtang Luar Negeri RI Naik (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/10/15/320/2486979/ngeri-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-065-triliun-ini-5-faktanya-cPUQwOYZnm.jpgJAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Agustus 2021 sebesar USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun (kurs Rp14.300) atau tumbuh 2,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). Meski demikian, BI menilai posisi ULN masih terkendali. ULN Pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar USD207,5 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5% (yoy). Berikut 5 fakta mengenai ULN Indonesia yang dirangkum Okezone, Jumat (15/10/2021). Baca Juga: Penawaran Rp50 Triliun, Sri Mulyani Kantongi Rp8 Triliun dari Lelang SUN 1. ULN Masih Aman Terkendali Meski naik hingga 2,7% (yoy) menjadi USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun, BI menilai posisi ULN masih terkendali. Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah. Demikian dikutip dari keterangan BI, Jumat (15/8/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Utang AS Rp400 Ribu Triliun Jadi Bencana, Cek 3 Faktanya 2. Penyebab ULN Indonesia Naik Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. 3. ULN Dalam Bentuk Pinjaman Turun Namun posisi ULN Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelola ULN. Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%).4. Posisi ULN Bank Sentral Alami Peningkatan Sementara itu, posisi ULN Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar USd6,3 miliar menjadi USD9,2 miliar. Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang. 5. Alokasi SDR dari IMF Bukan Pinjaman Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa.JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Agustus 2021 sebesar USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun (kurs Rp14.300) atau tumbuh 2,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). Meski demikian, BI menilai posisi ULN masih terkendali. ULN Pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar USD207,5 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5% (yoy). Berikut 5 fakta mengenai ULN Indonesia yang dirangkum Okezone, Jumat (15/10/2021). Baca Juga: Penawaran Rp50 Triliun, Sri Mulyani Kantongi Rp8 Triliun dari Lelang SUN 1. ULN Masih Aman Terkendali Meski naik hingga 2,7% (yoy) menjadi USD423,5 miliar atau setara Rp6.056 triliun, BI menilai posisi ULN masih terkendali. Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah. Demikian dikutip dari keterangan BI, Jumat (15/8/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Utang AS Rp400 Ribu Triliun Jadi Bencana, Cek 3 Faktanya 2. Penyebab ULN Indonesia Naik Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. 3. ULN Dalam Bentuk Pinjaman Turun Namun posisi ULN Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelola ULN. Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%).4. Posisi ULN Bank Sentral Alami Peningkatan Sementara itu, posisi ULN Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar USd6,3 miliar menjadi USD9,2 miliar. Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang. 5. Alokasi SDR dari IMF Bukan Pinjaman Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa.