Jokowi tak ingin prosedur perizinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 'ruwet' atau berbelit-belit seperti di birokrasi.https://economy.okezone.com/read/2021/10/16/320/2487246/presiden-bumn-jangan-ruwet-seperti-birokrasiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/16/320/2487246/presiden-bumn-jangan-ruwet-seperti-birokrasihttps://economy.okezone.com/read/2021/10/16/320/2487246/presiden-bumn-jangan-ruwet-seperti-birokrasiSabtu 16 Oktober 2021 13:16 WIBFahreza RizkyPresiden Jokowi minta BUMN tak ruwet seperti birokrasi (Foto: Biro Setpres )https://img.okezone.com/content/2021/10/16/320/2487246/presiden-bumn-jangan-ruwet-seperti-birokrasi-NIFmKILLjG.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin prosedur perizinan di BUMN 'ruwet' atau berbelit-belit seperti di birokrasi. Menurut Jokowi hal itu harus dienyahkan agar investor tak kabur. Baca Juga: Tak Lagi Diberikan PMN! Presiden Jokowi: BUMN Sakit Jangan Diselamatkan, Tutup Saja Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilihat dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021). "Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya," ucapnya. Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Erick Thohir Tutup BUMN Sakit Jokowi mengungkapkan prosedur untuk membangun pembangkit listrik mencapai 259 izin. Meski namanya berbeda-beda, misal perizinan, rekomendasi, surat pernyataan, tetapi esensinya tetap saja perizinan yang berbelit-belit."Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ada yang tujuh tahun ngadu ke saya," jelasnya. "Seperti ini yang harus dipangkas. Enggak boleh PLN sampai bertele-bertele begitu. Enggak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini," pungkas Jokowi.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin prosedur perizinan di BUMN 'ruwet' atau berbelit-belit seperti di birokrasi. Menurut Jokowi hal itu harus dienyahkan agar investor tak kabur. Baca Juga: Tak Lagi Diberikan PMN! Presiden Jokowi: BUMN Sakit Jangan Diselamatkan, Tutup Saja Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilihat dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021). "Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya," ucapnya. Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Erick Thohir Tutup BUMN Sakit Jokowi mengungkapkan prosedur untuk membangun pembangkit listrik mencapai 259 izin. Meski namanya berbeda-beda, misal perizinan, rekomendasi, surat pernyataan, tetapi esensinya tetap saja perizinan yang berbelit-belit."Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ada yang tujuh tahun ngadu ke saya," jelasnya. "Seperti ini yang harus dipangkas. Enggak boleh PLN sampai bertele-bertele begitu. Enggak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini," pungkas Jokowi.