Pemindahan ibu kota Indonesia akan dilakukan pada semester awal 2024.https://economy.okezone.com/read/2021/10/16/470/2486992/bagaimana-nasib-gedung-pemerintahan-setelah-pindah-ibu-kotaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/16/470/2486992/bagaimana-nasib-gedung-pemerintahan-setelah-pindah-ibu-kotahttps://economy.okezone.com/read/2021/10/16/470/2486992/bagaimana-nasib-gedung-pemerintahan-setelah-pindah-ibu-kotaSabtu 16 Oktober 2021 04:16 WIBZikra Mulia IrawatiPemindahan ibu kota baru (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/10/15/470/2486992/bagaimana-nasib-gedung-pemerintahan-setelah-pindah-ibu-kota-lhbjzODn4j.jpgJAKARTA - Pemindahan ibu kota Indonesia akan dilakukan pada semester awal 2024. Hal ini tertulis dalam Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). “Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal itu. Alih kelola Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran selanjutnya akan ditangani oleh Menteri Keuangan. Untuk pengelolaannya, gedung-gedung tersebut bisa dipindahtangankan atau dimanfaatkan. "Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," tulis pasal 27 ayat 1 draf RUU IKN. Baca selengkapnya: Ibu Kota Pindah dari Jakarta ke Kaltim 2024, Gedung Pemerintahan di DKI Dijual?JAKARTA - Pemindahan ibu kota Indonesia akan dilakukan pada semester awal 2024. Hal ini tertulis dalam Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). “Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal itu. Alih kelola Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran selanjutnya akan ditangani oleh Menteri Keuangan. Untuk pengelolaannya, gedung-gedung tersebut bisa dipindahtangankan atau dimanfaatkan. "Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," tulis pasal 27 ayat 1 draf RUU IKN. Baca selengkapnya: Ibu Kota Pindah dari Jakarta ke Kaltim 2024, Gedung Pemerintahan di DKI Dijual?