Keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi jaminan kepastian.https://economy.okezone.com/read/2021/10/18/320/2487990/apbn-jadi-penyelamat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandungidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/18/320/2487990/apbn-jadi-penyelamat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandunghttps://economy.okezone.com/read/2021/10/18/320/2487990/apbn-jadi-penyelamat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandungSenin 18 Oktober 2021 13:26 WIBAntaraPembangunan kereta cepat gunakan APBN (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/10/18/320/2487990/apbn-jadi-penyelamat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-nqYhZazm69.jpgJAKARTA - Keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi jaminan kepastian. Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai APBN bisa menjamin proyek ini selesai sesuai target pada akhir 2022. "Penggunaan instrumen APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19 ini, agar pembangunan kereta cepat tersebut bisa selesai tepat waktu,” kata Toto Pranoto, Senin (18/10/2021). Baca Juga: 6 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dikritik hingga Balik Modal 40 Tahun Menurutnya, proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain, karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan kepada KAI selaku pimpinan konsorsium lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil. Baca Juga: Biaya Bengkak, Intip Proposal Kereta Cepat Made in China Vs Jepang "Investasi pada proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project berjalan sesuai jadwal,” katanya. Saat ini progres proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen, untuk itu perlu ada langkah penyelamatan jangka pendek dengan PMN supaya pembangunan berjalan sesuai jadwal. “Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” katanya.Langkah berikutnya adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa mengoptimalkan pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang. Sementara itu alasan pandemi COVID-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal, karena pandemi memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur. Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala selain pandemi, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal. Menurut kajian, proyek kereta cepat diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat yang dapat menyerap 39.000 lapangan pekerjaan baru. Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya menuturkan saat ini PT KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif. “Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya. Seperti yang diketahui, pada fase pertama operasi yang ditargetkan di akhir 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menempuh trase sepanjang 142,3 kilometer. Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan melintasi 9 kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan kereta cepat berada di wilayah Jakarta yakni melalui Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Hub Padalarang dan berakhir di Stasiun Tegalluar.JAKARTA - Keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi jaminan kepastian. Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai APBN bisa menjamin proyek ini selesai sesuai target pada akhir 2022. "Penggunaan instrumen APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19 ini, agar pembangunan kereta cepat tersebut bisa selesai tepat waktu,” kata Toto Pranoto, Senin (18/10/2021). Baca Juga: 6 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dikritik hingga Balik Modal 40 Tahun Menurutnya, proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain, karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan kepada KAI selaku pimpinan konsorsium lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil. Baca Juga: Biaya Bengkak, Intip Proposal Kereta Cepat Made in China Vs Jepang "Investasi pada proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project berjalan sesuai jadwal,” katanya. Saat ini progres proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen, untuk itu perlu ada langkah penyelamatan jangka pendek dengan PMN supaya pembangunan berjalan sesuai jadwal. “Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” katanya.Langkah berikutnya adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa mengoptimalkan pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang. Sementara itu alasan pandemi COVID-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal, karena pandemi memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur. Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala selain pandemi, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal. Menurut kajian, proyek kereta cepat diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat yang dapat menyerap 39.000 lapangan pekerjaan baru. Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya menuturkan saat ini PT KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif. “Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya. Seperti yang diketahui, pada fase pertama operasi yang ditargetkan di akhir 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menempuh trase sepanjang 142,3 kilometer. Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan melintasi 9 kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan kereta cepat berada di wilayah Jakarta yakni melalui Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Hub Padalarang dan berakhir di Stasiun Tegalluar.